Popularitas, Elektabilitas & 'Mahar'

HARI-HARI ini, di bumi dan angkasa Riau sudah bertebaran jargon serta baleho bakal calon (balon) Gubernur. Itu pasti terkait dengan pemilihan Gubernur. Meskipun secara resmi penetapan tahaban Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2018 belum dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Ibarat lomba lari, sejak garis start oleh para atlet dijadikan titik permulaan yang cantik. Sama halnya para balon gubernur berupaya keras bermain maksimal jauh hari sebelum berbunyi aba- aba tembakan ke udara diletupkan.

Beradu laga memperebutkan kursi Riau Satu, di Pilkada serentak masih berbilang tahunan yaitu juni tahun 2018. Diperkirakan tahaban pendaftaran baru di buka bulan januari 2018 Tapi bagi mereka para balon sudah mulai beraksi. Sebab ada jenjang politik yang harus terpenuhi. Yaitu tahaban pengenalan untuk meraih popularitas dan elektabilitas.

Tebar pesona balon tidak dapat dielakkan. Walau terkesan narsis mereka wajib lakukan. Keliling kampung, menyusuri kelok sungai, menerabas hutan belantara, naik panggung kota dan desa.
Permainan bertambah sengit manakala balon pada posisi menjabat ketua parpol.

Di Riau setidaknya 4 balon kader Golkar sama- sama berebut di bawah pohon beringin. Harris, Yopi Arianto, Syamsuar dan petahana Arsyadjuliandi Rachman. Tak pelak di internal Golkar memicu aksi saling klaim dukungan. Meski muncul gesekan namun banyaknya kader Golkar yang maju diakui atau tidak pertanda Partai peninggalan Orba ini berhasil mencetak kader.

Balon parpol lainnya yang aktif dibincangkan di media antara lain; Septina Primawati, Sukarmis (Golkar), Achmad, Firdaus (Demokrat), Lukman Edy (PKB), Indra Muklis (Independen), Syamsurizal, Jon Erizal , Irwan Nasir (PAN), Ahmadsyah Harofi, Edy Kusdaryanto (Birokrat), Edy Tanjung (Gerindera), Rusli Effendi (PPP), Ahmi Septari (Perindo), Kordias Pasaribu (PDIP).

Mereka para balon sebagian sudah turun gunung, memburu popularitas dan elektabilitas sebab sebagian parpol memutuskan surat keputusan dukungan, jika balon memiliki peluang menang. Salah satu diantaranya dilihat dari hasil kajian lembaga survey. Demikian bahasa parpol untuk mengemas secara halus.

Seiring proses politik dan tahaban yang akan ditempuh sesuai mekanisme KPU, dipastikan sejak saat ini dan berlanjut beberapa hari kedepan, lobi dan negoisasi antara balon gubernur dengan pimpinan parpol akan seru dan sengit demi mendapat surat keputusan dukungan.

Masa tenggat ini akan jadi sarana ikhtiar para balon dengan menempuh segala cara untuk mendapatkan selembar surat dukungan parpol. Pada fase ini juga para balon dijamin akan dibuat frustrasi dan pusing tujuh keliling, karena begitu sulit dan berat mengadapi tantangan disini. Tidak hanya harus kuat jiwa raga tetapi juga lampiran biaya alias kekuatan duit. Maka banyak yang gugur menghadapi medan laga tahab terberat ini.

Menjadi maklum, untuk mendaftarkan ke KPUD, salah satu persyaratan paling penting adalah surat rekomendasi dari parpol. Syarat tersebut paling sulit diperoleh. Sudah menjadi rahasia umum kalau surat rekomendasi itu sangat berharga, melebihi intan emas permata . Provinsi Riau termasuk zona strategis - dihitung dari nilai APBD. APBD Tinggi sama dengan nilai harga 'perahu' bisa selangit mencapai milyaran atau bahkan puluhan milyar.

Pilkada serentak memang sudah direvisi bahwa pembiayaan ditanggung negara. Kalau sebelumnya balon harus menguras kantong untuk membiayai kampanye dan persiapannya. Kini kampanye dibiayai oleh negara. Balon kepala Daerah tidak diperbolehkan lagi mengeluarkan duit sendiri untuk bikin poster atau spanduk, rapat umum, semua ditanggung. Begitu aturan yang ditetapkan dalam undang- undang.

Sepintas, aturan demikian nampaknya akan meringankan beban biaya balon kepala daerah, karena tak harus mengeluarkan biaya untuk kampanye. Tapi kalau mau dicermati, sebenarnya biaya besar tetap harus disiapkan balon , terutama ongkos atau istilah populernya disebut dengan uang 'mahar'.

Partai akan merasa telah berjasa meringankan biaya, jadi saatnya sekarang partai 'menyembelih' kepada balon .Karena itu hampir bisa dipastikan 'mahar' juga melonjak naik harganya. Betol kata dunia 'Tak ada makan siang gratis' . Siapa kuat dia dapat.

Sangat sulit untuk percaya bahwa partai akan memberikan gratis surat persetujuan. Di tengah pertelagahan dilanda kehausan perpolitikan yang babak belur seperti sekarang, Parpol dengan kaki tangannnya akan menggunakan kesempatan untuk menangguk uang dari balon. Jika ada parpol yang berani menyatakan politik tanpa mahar semoga itu benar adanya, sebab jika hanya sekedar jargon cepat atau lambat pasti ketahuan. Karena sekarang tak berlaku lagi model pencitraan, yang ada adalah zaman deal kesepakatan.

Pemeo dalam bahasa Jawa 'WANI PIRO, atau siapa berani bayar dia dapat, akan menjadi kalimat yang berseliweran di ruang-ruang partai politik. Ibarat pasar pelelangan balon yang berani menawar harga tertingi dialah yang berhak 'menambat perahu'.

Jika poisisi penawaran fifty- fifty surat rekomendasi "ditunda", Meminjam istilah Atuk Kasih Tengku Khalil yang pernah maju Pilkada Pelalawan, ditunda itu singkatan Ditunggu Uang Ada.

Begitulah arena tarung pilkada, harus kuat jiwa raga dan biaya untuk berhasil mendaki gunung ujian tersebut mesti mampu menjawab 4 tantangan yaitu, pertama tahab meraih popularitas dan elektabilitas, kedua tahab merebut surat rekomendasi dukungan ketiga kekuatan mengisi bensin untuk mengerakkan mesin dan keempat membayar ribuan saksi.

Siapa saja yang sanggup melompati gunung ujian tersebut baru lolos menjadi calon Kepala Daerah tetapi belum tentu menjadi Kepala Daerah. Masih butuh lagi rukun dan syarat lebih lainnya, disamping kekuatan utama yaitu Ridho Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. ***

Bagus Santoso adalah anggota DPRD Provinsi Riau