Pemerintah Tidak Menganggap Riau Ada

CHEVRON dan Pertamina adu “panco” berebut Blok Rokan Riau, kedua perusahaan itu sama- sama kuatnya meyakinkan pemerintah Indonesia untuk dipilih sebagai pemenangnya. Perusahaan asing dan nasional intensif meloby mematut dan mempersenjatai diri.

PT Pertamina (Persero)  menawarkan proposal untuk mengelola Blok Rokan di Riau. Bila diterima maka perseroan bakal mengambil alih kelola blok yang saat ini dikerjakan Chevron.

Chevron Pasific Indonesia tak kalah gesit mengajukan perpanjangan kontrak,pasalnya kontrak Chevron di Blok rokan akan berakhir pada 2021.

Entah kebetulan atau tidak di saat duel Pertamina vs Chevron, tiba- tiba tanpa hujan petir menggelagar - Pertamina dinyatakan bangkrut. Itu berawal dari surat balasan Menteri Badan Usaha Milik (BUMN) Rini Soemarno kepada Pertamina, yang sempat beredar luas di publik.  Tak urung memantik kehebohan di masyarakat. Semua media massa mengulas dan membahas gonjang-ganjing dengan tajuk hampir serupa. Tajuk itu menggambarkan bahwa keuangan Pertamina berdarah-darah dan terancam bangkrut.

Apa yang ada dalam pikiran anda ? Disaaat duel hidup mati mempertahankan proposal Blok Rokan Pertamina dihantam berita kebangkrutan. Seakan ada benang merah yang menghubungkan stigma buruk untuk Pertamina. Menggiring opini untuk membenarkan negara bisa menjual aset ke peguasa asing karena perusahaan Nasional enggak becus.

Beruntung Lembaga Adat Melayu ( LAM) Riau, Pemerintah Provinsi Riau, gerakan mahasiswa dan auman tokoh reformasi Prof Amin Rais, Tokoh Riau Syarwan Hamid bereaksi cepat menyuarakan selamatkan aset Negara dari penguasa asing. Sementara di Gedung LAM Riau diakui oleh Datuk Seri Syahril Abu Bakar juga kedatangan petinggi perusahaan Chevron penulis belum mendengar apakah Pertamina sudah mengucapkan salam.

Wajib diketahui oleh seluruh rakyat Riau, ternyata pemerintah pusat cuai,  seakan Riau  dianggap tidak ada sebagaimana yang Dikatakan Datuk Seri Al Azhar. Padahal menurut dokumen surat tiga bulan sebelum masa kontrak habis antara  pemerintah dengan Chevron, Pemprov Riau telah melayangkan surat kepada pemerintah Pusat ditujukan pada Presiden RI Cq Kementerian ESDM pada tanggal 9 april 2018.

Namun apa yang terjadi dengan surat perihal pengelolaan wilayah kerja Blok Rokan oleh BUMD Riau sama sekali tidak ditanggapi seakan Riau tidak ada dalam dipeta Indoenesi oleh pemerintah pusat. Jangankan mengajak berunding menjawab surat pun tidak sama sekali. Padahal Pemprov dengan penuh harap meminta kepada pemerintah pusat agar diberikan kesempatan pertama melalui BUMD untuk pengelolaan blok rokan dibuminya sendiri.

Kini pemerintah atas nama kewenangan dengan sepihak menunjuk Pertamina tanpa sepengetahuan atau mengajak duduk dengan pemilik bumi lancang kuning Rakyat Riau. Maka atas sikap cuai pemerintah pusat Rakyat Riau dalam rapat akbar di Gedung LAM menolak dengan tegas menyampaikan surat secara resmi denga dikawal Presiden Mahasiswa ( Presma ) perguruan tinggi se Riau, seluruh Paguyuban dan elemen masyarakat kepada Pemprov yang diterima langsung oleh Wagub Riau Wan Thamrin ( 1/8 ) di Gedung Gubernur Riau lantai 7.

Kini pemerintah sudah memastikan Blok Rokan milik  Pertamina. Perjanjian G to B telah diteken, padahal Rakyat Riau berharap selama 50 tahun hanya menjadi penonton. Tahun 2021 sudah menjadi impian dapat G to B antara pemerintah dengan BUMD Riau, bukan G to B pemerintah dengan Pertamina.

Perjuangan Rakyat Riau menuntut Blok Rokan masih butuh stamina kuat dan nafas panjang. Gerakan Riau Menuntut akan terus bergejolak sampai perjuangan berhasil tercapai. Semoga momentum Blok Rokan ini seluruh masyarakat Riau semakin kompok sehingga pemerintah pusat tidak menganggap Riau tidak ada. ***

Bagus Santoso adalah anggota DPRD Provinsi Riau dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Korlap Lapangan Elemen Mahasiswa Gerakan Rakyat Riau Menuntut Blok Rokan