Dinamika Politik Identitas di Kabupaten Pasaman Barat Mendekati Pilkada 2020

Minggu, 24 November 2019 18:32 WIB
Dinamika Politik Identitas di Kabupaten Pasaman Barat Mendekati Pilkada 2020

Akbar Riyadi, S.IP. M.Si
Pengamat Politik Lokal Pasaman Barat

BEBERAPA waktu yang lalu KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Pasaman Barat telah memulai tahapan untuk menggelar pesta demokrasi yaitu; Pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 mendatang.

Seiring dengan tahapan yang dilakukan oleh KPU untuk Pilkada tersebut, maka partai politik (parpol) sebagai kendaraan calon-calon juga menggeliat dengan membuka pendaftaran secara transparan guna menjaring calon-calon yang bakal maju.

Meskipun beberapa calon-calon telah muncul dan mendaftarkan diri pada parpol, ataupun dari kader terbaik parpol itu sendiri. Namun, sampai saat ini belum satupun dari parpol untuk mendeklarasikan calonnya.

Sekiranya, hal yang lazim bila parpol belum medeklarasikan calonnya. Karena para calon-calon harus mengikuti aturan main dari parpol antara lain; proses mekanisme dari parpol baik dari segi tingkat popularitas para calon di mata masyakat, maupun uji kompetensi dari calon dan lainnya.

Tentunya akan memakan waktu yang cukup lama bagi parpol untuk memutuskan calon. Terlebih seperti di Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki keberagaman masyarakat. Parpol di tuntut harus jeli untuk menentukan calon untuk di jadikan kandikat.

Apabila melihat kilas balik penyelenggraan pilkada di Kabupaten Pasaman Barat. Ada suatu isu yang selalu di “jaga” baik elite politik maupun masyarakat. Isu tersebut yaitu persoalan isu etnis.

Isu etnis inilah yang selalu di bawa dalam politik untuk memenangkan pilkada. Hal ini tidak terlepas dari tanah “TUAH BASAMO” itu sendiri yang memiliki tiga etnis berbeda yakni; Minangkabau, Mandailing, dan Jawa.

Dalam studi ilmu politik, penggiringan isu etnis dalam politik merupakan salah satu bagian dari politik identitas. Secara sederhana dapat dilihat penjabaranya sebagai berikut; politik identitas memiliki makna suatu tindakan individu atau kelompok dalam politik yang mengutamakan perebutan kekuasa’an dengan landasan kesama’an identitas (Sri Astuti Buchari 2014:20)

Melalui penjabaran tersebut, dalam konteks Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pasaman Barat nanti diprediksi tetap memainkan politik identitas. Tujuan nya sangat jelas, yaitu mobilisasi konstituen atas kesamaan etnis

Secara sederhana, politik identitas diprediksi bakal dimainkan dalam Pilkada di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 nanti. Secara lebih spesisfik politik identitas yang digunakan yakni mobilisasi kesamaan identitas etnis.

Pilkada Menjadi Momentum Eksistensi Etnis

Politik identitas yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat bukan hanya persoalan kalah menang dalam Pilkada. Manun, politik identitas menjurus jauh ke arah eksistensi.

Detailnya, eksistensi tersebut berefek ke tataran masyarakat dan juga merambah ke tubuh pemerintahan. Secara sederhana, pemenang dalam kontestasi pilkada akan dapat berbuat dan berbicara banyak di 5 (lima) tahun ke depan. Kiranya seperti itulah mindset yang tertanam pada masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat saat ini.

Kristalisasi isu politik identitas ini baiknya tidak dibiarkan berlarut-larut dan harus diruntuhkan. Karena, akan menjadi tidak sehat apabila iklim politik di Kabupaten Pasaman Barat hanya terpaku dalam suatu isu tanpa penyelesaian.

Apabila ditelusuri, Kabupaten Pasaman Barat bukan satu-satunya daerah yang memiliki multi etnis. Kita bisa menjumpai secara Khusus dalam beberapa kajian maupun penelitian telah berbicara tentang politik identitas pada kontestasi Pilkada.

Seperti halnya penelitian yang dilakukan di Kalimantan Barat. Nuasa politik identitas dalam pilkada meyuguhkan persaingan antara Etnis Dayak, Etnis Melayu dan Etnis Cina (Sri Astuti Buchari 2014; 55). Contoh lainnya yaitu Kendari antara Etnis Bugis, Etnis Buton dan Etnis Muna (Sofyan Sjaf 2014; 91).

Namun ada sesuatu yang menarik dari dua daerah tersebut yaitu; pertarungan etnis dari beberapa daerah tersebut memiliki dampak positif. Hal ini tercermin dari kemajuan yang signifikan daerah dari segi ekonomi, insfrastruktur dan kesejahteraan.

Munculnya sisi positif ini tidak lain Kerena persaingan para etnis yang bersaing merupakan individu-individu berkualitas yang memiliki empati sosial yang tinggi.

Memang kita tidak bisa menghindari bahwasanya sisi negatif dari demokrasi dan desentralisasi munculnya politik identitas. Akan tetapi selagi politik identitas berdampak kepada hal yang positif di suatu daerah rasanya tidak menjadi boomerang pada daerah.

Politik Identitas Bagian dari Pendidikan Politik

Sayangnya, apabila politik identitas yang terjadi berdampak negatif dalam suatu daerah, salah satunya kemandekan atau jalan ditempatnya daerah dari berbagai sisi. Maka sekali lagi kita harus bertanya guna dari bonus desentralisasi otonomi daerah.

Politik identitas dalam kontestasi Pilkada di ibaratkan dua mata pisau yang sangat hati-hati menggunakannya. Kita harus sadar dengan terus memupuk politik identitas dalam kontestasi pilkada akan berdampak negatif. Salah satunya timbul perpecahan yang tidak diinginkan di tataran masyarakat luas. Sebuah kepastian bahwa daerah yang memiliki multi etnis tidak menginginkan peristiwa itu datang di kemudian hari.

Dengan semakin dekatnya Pilkada Kabupaten Pasaman Barat tahun 2020 kiranya kita harus mewanti-wanti panggung maupun kehadiran politik identitas. Sebuah pekerjaan rumah secara bersama bagi keseluruhan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat tanpa terkecuali.

Akan tetapi ini akan memunculkan pertanyaan bagi masyarakat luas. Siapakah yang mampu meredam dan merubah isu politik identitas menjadi kekuatan yang menyatukan seruruh elemen?

Tentunya pertama; para elite-elite dan tokoh harus bersama-sama mencari jalan keluar untuk meredam isu ini demi kepentingan bersama. Kedua; peran media, NGO dan LSM yang harus netral.

Ketiga; masyarakat sipil harus sadar bahwa perdebatan tentang etnis tidak akan habis. Untuk itu rekontruksi ulang pola pikir demi kepentingan bersama dengan tidak mengotak-kotakkan kelompok etnis guna tercapainya kesejahteraan harus muncul di tengah-tengah masyarakat.

Keempat; aktor atau calon yang bakal maju di Pilkada nanti. Calon harus memiliki kapasitas yang lengkap yang memahami bahwa perbedaaan suatu kekuatan bersama seperti moto Kabupaten “TUAH BASAMO”. Selain itu, calon yang akan bertarung di pilkada nantinya harus cerdas untuk merangkul tiga point di atas dan tidak lagi memikirkan kepentingan kelompok (etnis).

Sesungguhnya kekayaan etnis ditambah dengan kekayaan sumber daya alam di Kabupaten Pasaman Barat suatu bonus demografi, apabila terkelola dengan baik akan memunculkan mindset baru yaitu dinamika politik identitas yang selama ini negatif dapat di ubah menjadi positf.

Terakhir, secara khusus untuk setiap individu harus menyadari politik identitas yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat merupakan pendidikan politik. Demikian… ***

Editor:arie rh
Kategori:Opini

wwwwww