Loading...    
           

Anggaran Perjalanan Dinas di DPRD Riau Jadi Temuan BPK, Sekwan Langsung Kembalikan

Anggaran Perjalanan Dinas di DPRD Riau Jadi Temuan BPK, Sekwan Langsung Kembalikan
Rabu, 23 Mei 2018 04:25 WIB
PEKANBARU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi mendapatkan temuan dari hasil Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan 2017 Pemprov Riau khusus penggunaan anggaran perjalanan dinas di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Setwan) Provinsi Riau.

Kepala Inspektorat Provinsi Riau Evandes Fajri mengatakan, ini baru pertama kali terjadi di Sekretariat Dewan, karena selama ini temuan BPK hanya terjadi di kegiatan fisik seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan pengadaan barang dan jasa.

"Sebelumnya tidak pernah ada temuan di Setwan khusus untuk penggunaan anggaran perjalanan dinas dan uang minyak, ini baru pertama terjadi, "ujar Evandes fajri kepada Tribunpekanbaru.com sebagaimana dikutip GoRiau.com.

Untuk angkanya sendiri yang menjadi temuan tersebut menurut Evandes tidak mencapai Miliaran hanya ratusan juta saja. Saat ditanya angka pastinya, Ia belum bisa mempublis. "Angkanya ratusan juta juga yang menjadi temuan BPK dan harus ditindaklanjuti, "ujar Evandes.

Namun demikian menurut Evandes pihak Sekretariat Dewan Sudah menindaklanjuti temuan penggunaan anggaran perjalanan dinas tersebut dengan melakukan pengembalian kelebihan bayar dan menertibkan administrasi.

"Setwan sudah menindaklanjuti temuan itu dengan cepat, dan sampai sekarang sudah diselesaikan,"ujar Evandes Fajri.

Sementara itu saat dikonfirmasi Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau Kaharudin membantah ada temuan di Setwan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK untuk keuangan Pemprov Riau tahun 2017. "Dalam LHP BPK tidak ada catatan untuk Setwan,"ujarnya singkat.

Sebagaimana diketahui sebelumnya Anggota V BPK RI Ismayatun yang datang menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Pemprov mengatakan, BPK memberikan predikat WTP kepada Pemprov Riau, dengan begitu Pemprov telah berhasil mempertahankan opini WTP yang enam kalinya.

"Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Prestasi ini akan menjadi momentum untuk menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan,"ujarnya usai penyerahan di Gedung DPRD Riau Jumat lalu.

Ismayatun mengatakan BPK RI masih menemukan sejumlah permasalahan, namun tidak signifikan mempengaruhi predikat WTP yang diperoleh Pemprov Riau.

"Sejumlah persoalan itu diantaranya, masih terdapat alokasi kegiatan yang bukan kewenangan pemprov, proses penganggaran tidak sesuai dengan pergub, kelebihan kontrak pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemprov," jelasnya.

Kedepan diharapkan Ismayatun, apa yang menjadi temuan dan catatan BPK tersebut harus menjadi pembelajaran dalam memperbaiki laporan keuangan, sehingga hasilnya juga betul - betul terwujud dengan baik. "Kita harapkan perbaikan terus dilakukan untuk hasil yang lebih baik," jelasnya. ***

Editor:Hermanto Ansam
Sumber:tribunpekanbaru.com
Kategori:SerbaSerbi

       
        Loading...    
           
GoNews 8 Tewas Akibat Bus Tabrak Truk Tangki di Lintas Sumatera, Ini Identitas Korban
GoNews Polisi Tertelungkup di Atas Kap Mobil dan Terseret 200 Meter, Ini Penjelasan Polda Metro
GoNews Asap Kiriman Indonesia Liburkan 500 Sekolah di Malaysia
GoNews Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Meninggal dalam Status Terpidana Korupsi
GoNews Tak Punya Ongkos Pulang ke Rumah, Siswa MTs Numpang Truk Tanah, Tergelincir Saat Naik dan Tergilas Ban
GoNews Kenal Lewat Medsos, Ketemu dan Main Ludo di Kamar Hotel, Wanita 24 Tahun Digilir dan Dirampok, 2 Pelaku Ditembak Polisi
GoNews Kemendikbud Terbitkan 2 Aturan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja
GoNews Suhu di Padang Sangat Dingin, 18 Derajat Celsius, Ini Penjelasan BMKG
GoNews Ribuan Ikan dengan Tulang Retak dan Mata Copot Terdampar, Warga Ambon Ketakutan Bakal Datang Tsunami
GoNews Hapuskan Label Halal Daging Impor, Permendag 29/2019 Tabrak UU Jaminan Produk Halal
GoNews Numpang Nonton di Rumah Tetangga, Gadis 13 Tahun Diperkosa dan Dibunuh, Jasadnya Ditemukan dalam Karung
GoNews Pemerintah Didesak Cabut Permendag yang Tak Wajibkan Daging Impor Berlabel Halal
GoNews Terbitkan Aturan Daging Impor Tak Wajib Label Halal, Menteri Perdagangan Dinilai Tak Hormati Umat Islam
GoNews Busyro Khawatir Revisi UU KPK Sebagai Bayaran Jokowi
GoNews Serangan Drone Hancurkan Kilang Minyak Arab Saudi, Pasokan Terganggu 5,7 Juta Barel Per Hari
GoNews Tanggapi Revisi UU KPK, Mahfud: RUU Harus Masuk Prolegnas, Tak Bisa Dibahas Tiba-tiba
GoNews Ingin Kuatkan KPK, Tapi Setujui Revisi UU, Pernyataan Jokowi Dinilai Menyesatkan
GoNews Demo Dukung Revisi UU KPK di Bundaran HI, 2 Mahasiswi Cantik Ini Tak Tahu Nama Pimpinan KPK
wwwwww