Kepala Bappeda dan Pegawai Honorer Dimandikan Pakai Air Parit karena Diduga Mesum, Dinas Syariat Pelajari Nikah Sirinya

LANGSA - Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Langsa, SF dan pasangannya, DK, dimandikan warga menggunakan air kotor dari parit. Peristiwa itu terjadi di Dusun Bukit, Desa Gampong Paya Bujok Seuleumak, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Aceh, Sabtu (28/7/2018).

Dikutip dari tribunvideo.com, Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa Ibrahim Latif, Senin (30/7/2018), membenarkan adanya kejadian tersebut. Ia menjelaskan, SF sering mengunjungi kos keluarga DK, pegawai honorer Bappeda Langsa. Warga menduga mereka melakukan hal tak pantas.

''Sudah sering dia ke rumah si perempuan menurut warga. Mungkin sudah lama diintip warga marah dan dinilai telah melakukan perbuatan mesum. Warga sudah emosi karena saat diinterogasi mereka sudah macam-macam ngomongnya. Ditarik ke luar lalu dimandikan. Itu udah kebiasaan di kampung-kampung seperti itu,'' ujar Ibrahim.Saat digerebek warga, SF dan DK menunjukkan surat nikah siri mereka, tetapi warga tetap curiga.

''Kepala Bappeda mengaku bahwa mereka telah menikah secara siri dengan pasangannya tersebut yang juga pegawainya sendiri,'' tuturnya.

Mereka meragukan keabsahan surat itu, lalu mengguyur SF dan DK menggunakan air kotor di parit.

Petugas Syariat Islam datang usai kejadian dan kini tengah memeriksa keabsahan surat nikah siri SF dan DK.

''Kalau seandainya cepat datang mungkin bisa kita bendung dan amankan sehingga tidak dimandikan warga,'' imbuhnya.

''Namanya surat nikah siri secara negara itu tetap tidak sah. Namun jika dilihat secara agama, maka harus ditinjau kembali apakah syarat rukun nikahnya sah atau tidak. Itu yang sedang kita pelajari karena nikahnya di Sumatera Utara. Kalau memang nikahnya benar secara hukum agama sah berarti persoalannya akan kita damaikan,'' lanjutnya.

Jika memang benar keduanya sudah nikah siri, maka pihaknya akan melakukan mediasi.

Sebaliknya, jika ditemukan salah, maka keduanya akan dikenakan qanun jinayah.

SF dianggap melanggar hukum kepegawaian karena sebagai ASN, karena dirinya sudah menikah dua kali.

Namun, masalah itu berada di lingkup urusan wali kota, di luar aturan Dinas Syariat Islam.

''Soal dia selaku ASN menikah dua kali itu melanggar hukum kepegawaian dan itu urusan wali kota bukan urusan kita. Begitu juga apabila surat nikahnya tidak sah maka akan dikenakan qanun jinayah dan kita serahkan ke penyidik untuk diproses sesuai hukum. Itu yang sedang kita pelajari,'' kata Ibrahim.

Sementara itu, Antoni, Kepala Desa Gampong Baro, Langsa Lama, mengakui SF, warganya, telah menikah secara siri pada Februari 2018 di Binjai.

''Kita sudah membicarakan dan akan kita selesaikan di tingkat gampong sesuai adat istiadat, dengan tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku,'' kata Antoni.

''Saya mengimbau kepada masyarakat, untuk tidak memberikan asumsi-asumsi negatif atas kejadian tersebut,'' pungkasnya.***