Belanja Pegawai Kalahkan Pembangunan Infrastruktur, Anggaran Pemda Perlu Dikoreksi

BANDUNG - Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan, pemerintah daerah cenderung menggarkan ongkos birokrasi (belanja pegawai) lebih besar dibandingkan dana pembangunan infrastruktur. Kondisi ini jelas mengganggu pertumbuhan ekonomi.

''Teman-teman di daerah mungkin harus mengoreksi, pemerintah daerah tentu lebih banyak ongkos birokrasinya dibandingkan dengan ongkos pembangunannya atau anggaran modalnya,'' kata JK saat memberikan pidato kunci dalam Kongres ISEI ke-20 di Bandung, Rabu (8/8) malam, seperti dikutip dari republika.co.id.

Menurut JK, Ketidakseimbangan antara anggaran belanja pegawai daerah dengan pembangunan infrastruktur tersebut menyebabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu meningkat setiap tahun.

Menurut Wapres, kenaikan anggaran belanja negara tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh wilayah di Tanah Air.

''APBN pemerintah dalam setiap 10 tahun naik dua kali lipat. Dulu, kalau diukur (dengan) dikurangi inflasi dan macam-macam, maka pertambahannya hanya 2,5 kali. Tetapi tidak simetris dengan pertumbuhan,'' jelas Wapres.

Oleh karena itu, Wapres mengatakan, kualitas anggaran pemerintah masih harus selalu diperbaiki, khususnya terkait penganggaran belanja 'ongkos internal' tersebut.

Wapres mengungkapkan, anggaran belanja pemerintah mengalami kenaikan hingga 100 persen setiap 10 tahun. Namun, kenaikan tersebut tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan yang baik.

Saat ini anggaran belanja pemerintah di APBN Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp2.200 triliun. Sementara 10 tahun lalu total anggaran di APBN sekitar Rp1.000 triliun dan 20 tahun yang lalu anggaran pemerintah sekitar Rp500 triliun.

Dengan kenaikan anggaran sebesar 100 persen setiap 10 tahun tersebut, nilai pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen menjadi terasa kecil dan tidak sebanding dengan kenaikan itu.

Secara terpisah, legislator Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyebut, pembangunan desa sebagai prioritas pemerintah. Tujuannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan.

Jumlah anggaran desa  meningkat dari tahun ke tahun. Pada2015, alokasi dana desa mencapai Rp20,7 triliun. Jumlahnya lantas naik pada 2016 menjadi  Rp46,98 triliun. 

''Tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp60 triliun, dan tahun 2018 lebih kurang Rp61 triliun,'' kata dia dalam workshop bertema Evaluasi Implementasi Sistem Tatakelola Keuangan Desa dengan Aplikasi Siskeudes.

Menurutnya, kepala desa harus memahami bagaimana sistem pelaporan, sistem akuntabilitas dan bagaimana mereka menyusun rancangan anggaran dengan baik.Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu pun berjanji untuk terus memperjuangkan penambahan alokasi dana desa.***