Kasus Suap Dana Perimbangan, KPK Usut Kepala Daerah dan Bappeda, Termasuk Kampar dan Dumai

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengusut keterlibatan sejumlah kepala daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) terkait kasus dugaan suap usulan dana perimbangan daerah tahun anggaran 2018.

Dalam kasus ini KPK sudah menyeret anggota Komisi XI DPR RI Amin Santono dan PNS Kemenkeu Yaya Purnomo.

Dikutip dari okezone.com, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengakui, sejauh ini baru enam kepala daerah yang didalami lebih lanjut keterlibatannya dalam perkara ini.

''Dalam kasus ini ada 6 daerah yang didalami lebih lanjut baik kepala daerah dan Bappedanya,'' kata Febri di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (14/8/2018).

Berdasarkan penelusuran, sejumlah kepala daerah yang pernah masuk dalam agenda pemeriksaan KPK terkait kasus ini adalah ?Wali Kota Dumai, Zulkifli AS, Bupati Kampar, Azis Zaenal dan Bupati non-aktif Halmahera Timur Rudi Erawan.

Kemudian, Wali Kota Tasikmalaya Budi Budiman dan Bupati Seram Bagian Timur Abd Mukti Keliobas. Namun demikian, tidak semua kepala daerah tersebut hadir saat dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi.

Febri menjelaskan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi memang didalami pengetahuannya terkait sejumlah aliran-aliran dana untuk Yaya Purnomo. Hal itulah yang kemudian menjadi salah satu dasar untuk pengembangan perkara ini.

''Pengetahuan proses penganggaran perimbangan daerah keterkaitan YP dan pihak lain,'' terangnya.

Sejauh ini, KPK baru menetapkan empat tersangka terkait ?kasus dugaan suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018.

Keempatnya yakni, anggota Komisi XI DPR RI, Amin Santono, PNS Kemenkeu, Yaya Purnomo, perantara suap, Eka Kamaluddin, serta pihak swasta Ahmad Ghiast.***