Dituding Intervensi Muhammadiyah, Begini Tanggapan Mabes Polri

Dituding Intervensi Muhammadiyah, Begini Tanggapan Mabes Polri
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto. (lp6c)
Rabu, 17 Oktober 2018 18:34 WIB
JAKARTA - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyebutkan ada intervensi aparat kepolisian terhadap kader Muhammadiyah di sejumlah daerah.

Dikutip dari liputan6.com, menanggapi tudingan tersebut, Mabes Polri melalui Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, mengatakan, tidak benar bahwa ada anggota Polri melakukan intervensi terhadap kader Muhammadiyah di daerah terkait akan digelarnya Muktamar XVII Pemuda  Muhammadiyah di Yogyakarta November mendatang.

''Ah tidak ada, kita tidak ada urusan dengan itu,'' ujar Setyo Wasisto, Jakarta, Rabu (17/10/2018).

''Tidak ada intervensi-intervensi. Kita lakukan tugas profesional,'' sambung Setyo.

Sebelumnya Dahnil Anzar Simanjuntak mengaku mendapat laporan dari beberapa daerah bahwa ada polisi yang mendatangi kader Muhammadiyah dan memintanya memilih calon tertentu pada Muktamar mendatang.

Hal itu disampaikan Dahnil usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus hoaks Ratna Sarumpaet di Mapolda Metro Jaya, Selasa 16 Oktober kemarin.

''Saya beberapa hari ini mendapat laporan dari teman-teman pimpinan daerah PP Muhammadiyah di daerah-daerah, kemudian pimpinan wilayah PP Muhammadiyah di wilayah provinsi, bahwasanya mereka didatangi oleh polisi,'' kata Dahnil setelah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Selasa (16/10/2018) malam.

Para polisi, menurut dia, melontarkan pertanyaan yang aneh kepada pengurus salah satu ormas terbesar di Indonesia itu. Mereka ditanyai seputar Muktamar Muhammadiyah, mulai dari jadwal penyelenggaraan hingga kandidat ketua umum ke depan.

''Bahkan polisi mendorong, idealnya nanti yang dipilih jadi ketua adalah calon A,'' kata dia.

Menurut Dahnil, tindakan polisi-polisi itu mirip dengan apa yang terjadi di era Orde Baru. Ia menegaskan, Muhammadiyah menolak adanya intervensi. Dahnil khawatir organisasinya dipolitisasi.

''Kami secara institusional akan mengirim surat kepada Pak Kapolri apakah betul ada perintah itu. Jangan sampai kemudian ada upaya politisasi,'' tegas Dahnil.***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:SerbaSerbi
wwwwww