Pemusnahan Muslim Rohingya Masih Berlangsung di Myanmar

Pemusnahan Muslim Rohingya Masih Berlangsung di Myanmar
Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk Myanmar, Marzuki Darusman, memberikan konferensi pers di Jenewa, Swiss, Selasa (19/9). (republika.co.id)
Kamis, 25 Oktober 2018 10:37 WIB
NEW YORK - Genosida (pemusnahan) terhadap Muslim Rohingya di Myanmar masih berlangsung hingga saat ini. Fakta itu ditemukan Tim Misi Pencari Fakta PBB.

Dikutip dari republika.co.id, dalam laporan yang disampaikan ke Dewan Keamanan PBB pada Rabu (24/10), tim menyerukan masalah ini dirujuk ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Ketua Misi Pencari Fakta PBB di Myanmar, Marzuki Darusman, mengatakan dalam konferensi pers, ada aksi lain yang dilakukan di luar pembunuhan massal. Aksi itu termasuk pengucilan dari masyarakat, pencegahan kelahiran, dan perpindahan ke kamp-kamp.

''Genosida masih berlangsung. Kami menganggap aksi genosida ini dapat disimpulkan secara masuk akal," kata dia, saat mempresentasikan laporan tim pada pertemuan Dewan Keamanan PBB, dikutip Strait Times.

Laporan setebal 444 halaman dari tim pencarian fakta itu pertama kali dipublikasikan bulan lalu. Tim tersebut menyerukan kepada Dewan Keamanan PBB untuk merujuk konflik di Myanmar ke ICC di Den Haag, atau untuk menciptakan pengadilan kriminal internasional ad hoc, seperti yang dilakukan di wilayah bekas Yugoslavia.

Laporan itu mengatakan bahwa jenderal penting Myanmar, termasuk Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan dituntut atas tuduhan genosida di Negara Bagian Rakhine. Myanmar telah menolak tuduhan bahwa militernya melakukan kekejaman tahun lalu yang memaksa sekitar 720 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh. Konflik itu juga telah menghancurkan 390 desa dan menewaskan 10 ribu warga Rohingya.

''Kondisinya tidak ada tempat untuk kembali yang aman, bermartabat dan berkelanjutan, bagi para Rohingya di Bangladesh ke Myanmar,'' kata dia. Marzuki menambahkan setiap upaya hanya akan berisiko lebih banyak menimbulkan kematian.

Menurut dia, penyelidikan internal yang dilakukan Myanmar sejauh ini telah terbukti gagal dan tidak efektif. Utusan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener menambahkan, akuntabilitas adalah salah satu dari dua pilar penting untuk rekonsiliasi nasional, ditambah dialog inklusif.

''Pencarian fakta yang kredibel adalah langkah pertama menuju akuntabilitas,'' tutur Burgener.

Pemerintah Myanmar menolak temuan misi PBB itu. Mereka menunjukkan bahwa mereka telah membentuk sendiri komisi investigasi independen yang terdiri dari para diplomat Asia. Myanmar menyatakan bahwa kekerasan di Rakhine dipicu oleh ekstremis Rohingya yang menyerang pos perbatasan pada Agustus 2017.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

GoNews Mahfud Ungkap Tarif Suap Rektor UIN Rp5 Miliar, KPK Diminta Selidiki
GoNews Ditentukan Menag, Busyro Sebut Ada Potensi Suap dalam Pemilihan Rektor UIN
GoNews Orang Misterius Obrak-abrik Isi Masjid di Banyumas, 50 Kitab Kuning dan Alquran Dibuang ke Sumur
GoNews Survei Kompas; Kader Partai Pengusung Jokowi Banyak Membelot, Golkar 41,7%, Hanura 38,9% dan PKB 30,1%
GoNews Waktunya Sudah Dekat, Hampir Semua Agenda Kampanye Prabowo-Sandi Belum Dapat Izin dari Aparat
GoNews Wanita Cantik Ini Lakukan Pemerasan dengan Modus Ajak Pria Tidur di Kamar Kos
GoNews Petani Bawang yang Pernah Mengeluh Sambil Menangis di Hadapan Sandiaga Uno Ditahan Polisi
GoNews Kasus Proyek Meikarta, Demiz Pernah Lapor ke Jokowi Ada Menteri Main Bola Panas, Sebut Nama Luhut, Mendagri dan Sofyan
GoNews Survei Kompas; Prabowo-Sandi Kuasai DKI, Jabar, Banten dan Sumatera
GoNews Ditembak Kelompok Bersenjata, 1 Anggota Brimob Tewas dan 2 Terluka
GoNews Video Polisi Ajak Warga Teriak Jokowi Yes Yes Yes Viral, Polri Akan Cek Akun Penyebar
GoNews Panglima TNI Mutasi dan Promosikan 72 Pati AD, AL dan AU, Ini Daftar Lengkapnya
GoNews Tanah Wakaf yang di Atasnya Berdiri Masjid Dicaplok Warga Asing, Ribuan Jamaah Demo ke Kantor BPN
GoNews Gempa Guncang Pariaman Dinihari Tadi, Berpusat di Darat pada Kedalaman 10 Kilometer
GoNews KPK Temukan Rp180 Juta dan USD 30 Ribu dari Ruang Kerjanya, Menag: Mohon Maaf Saya Belum Bisa Klarifikasi
GoNews KPK Duga Romy dan Pejabat Kemenag Sekongkol, Sejumlah Barang Bukti Ditemukan di Ruang Kerja Menag
GoNews Dukung Prabowo-Sandi, Erwin Aksa Dipecat Golkar
GoNews Dukung Prabowo-Sandi, Keponakan JK Minta Maaf ke Partai Golkar
wwwwww