Rais Am Terseret Arus Politik, Ulama dan Keturunan Pendiri NU Bentuk Komite Khittah

Rais Am Terseret Arus Politik, Ulama dan Keturunan Pendiri NU Bentuk Komite Khittah
Sejumlah ulama dan dzuriyah—keturunan—pendiri NU menggelar Halaqah ke-2 di Ponpes Hasbullah, Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Rabu (14/11). (suara.com)
Rabu, 14 November 2018 19:16 WIB
JOMBANG - Sejumlah ulama dan dzuriyah—keturunan—pendiri Nahdlatul Ulama bersepakat membentuk Komite Khittah NU. Kesepakatan itu dicapai setelah mereka mengikuti Halaqah ke-2 yag digelar di Pondok Pesantren Hasbullah, Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Rabu (14/11/2018).

''Hasil halaqah ulama Nahdliyyin hari ini, kami sepakat membentuk Komite Khittah. Selanjutnya, hasil ini akan dimintakan restu ke sesepuh NU, yakni KH Maimun Zubair, KH Mustofa Bisri, dan KH Tolchah Hasa,'' ujar juru bicara halaqah Choirul Anam atau Cak Anam, seusai acara seperti dikutip dari suara.com, yang melansir Beritajatim.com.

Cak Anam menjelaskan, target Komite Khittah adalah melaksanakan khittah NU yang sudah dicetuskan dalam Muktamar ke-27 NU di Situbondo pada 1984.

Dalam Muktamar ke-27 itu, NU dinyatakan sebagai organisasi sosial kemasyarakatan, bukan organisasi politik. NU tidak ada kaitan dengan partai politik apa pun.

Namun belakangan ini, lanjut Cak Anam, pengurus PBNU maupun PBNU secara kelembagaan tidak memberikan contoh pelaksanaan khittah tersebut. Justru sebaliknya, NU terseret dalam arus politik.

''Contohnya adalah pimpinan tertinggi NU, yakni Rais Aam, tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan menduduki jabatan politik manapun. Itu termaktub dalam anggaran dasar. Akan tetapi hal itu tidak berlaku bagi Kiai Maruf Amin,'' kata mantan Ketua DPW GP Ansor Jatim ini.

Cak Anam mengungkapkan, dalam anggaran dasar, wakil Rais Aam bisa menjadi penjabat Rais Aam apabila Rais Aam berhalangan tetap.

Contoh, saat KH Sahal Mahfudz berpulang ke rahmatullah, karena berhalangan tetap, akhirnya digantikan KH Mustofa Bisri.

''Nah, saat ini KH Miftahul Ahyar menggantikan KH Maruf Amin sebagai Rais Aam. Padahal, Kiai Maruf tidak berhalangan tetap. Makanya kami meminta PBNU mengundang ulama NU dan seluruh pimpinan pesantren se-Indonesia untuk membahas pengangkatan Rais Aam yang baru,'' ujarnya.

Halaqah Ulama NU ke-2 ini merupakan kelanjutan dari halaqah sebelumnya yang digelar di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang bulan kemarin, yang menelurkan tiga poin.

Dalam halaqah kedua di kediaman KH Hasib Wahab Tambakberas ini, tampak hadir pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng KH. Salahuddin Wahid (Gus Sholah) serta KH Suyuti Toha dari Banyuwangi.

Kemudian KH Nasihin Hasan dari Jakarta, KH Maimun dari Sumenep, Kiai Muzammil dari Yogyakarta, serta Tengku Bulkaini dari Aceh.

Berikutnya, ada Musthofa Abdullah dari Bogor,serta Endang Muttaqin dari Tangerang dan beberapa kiai lainnya dari sejumlah daerah di Indonesia.

''Komite Khittah ini akan dipimpin KH Salahuddin Wahid. Pertemuan ketiga akan dilakukan pada 5 Desember di Situbondo,'' pungkas Cak Anam.***

Editor:hasan b
Sumber:suara.com
Kategori:SerbaSerbi

wwwwww