Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pimpin Penangkapan Buronan Nurhadi, Novel Baswedan Jadi Trending
Peristiwa
19 jam yang lalu
Pimpin Penangkapan Buronan Nurhadi, Novel Baswedan Jadi Trending
2
Bamsoet: Sektor Pariwisata Akan Pulih dengan Menerapkan Protokol Kesehatan
Politik
20 jam yang lalu
Bamsoet: Sektor Pariwisata Akan Pulih dengan Menerapkan Protokol Kesehatan
3
Sebelum Kader IMM Bergerak, Ade Armando Diminta Segera Minta Maaf ke Din Syamsuddin
Peristiwa
19 jam yang lalu
Sebelum Kader IMM Bergerak, Ade Armando Diminta Segera Minta Maaf ke Din Syamsuddin
4
Tahun Ajaran Baru, DPR Dukung Pembelajaran Tetap Jarak Jauh
Politik
20 jam yang lalu
Tahun Ajaran Baru, DPR Dukung Pembelajaran Tetap Jarak Jauh
5
Bambang Widjojanto: Meski Mata Novel Baswedan Dirampok, Tapi Berhasil Tangkap Nurhadi
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Bambang Widjojanto: Meski Mata Novel Baswedan Dirampok, Tapi Berhasil Tangkap Nurhadi
6
Fauzi Amro Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar Mafia Testil di Bea Cukai
Politik
20 jam yang lalu
Fauzi Amro Desak Aparat Penegak Hukum Bongkar Mafia Testil di Bea Cukai

Aneh, Kartu Nikah Hanya untuk Pasangan Muslim

Aneh, Kartu Nikah Hanya untuk Pasangan Muslim
Kartu nikah. (detik.com)
Jum'at, 16 November 2018 09:58 WIB
JAKARTA - Kartu nikah yang diprogramkan pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) ternyata hanya untuk pasangan suami-istri beragama Islam (Muslim).

Dikutip dari republika.com.id, kebijakan Kemenag tersebut dipertanyakan pengamat kebijakan publik dari Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah. ''Balik lagi, harusnya tak hanya untuk umat Islam saja,'' kata Lina kepada republika.co.id, Kamis (15/11).

Menurut dia, aneh apabila kebijakan kartu nikah hanya untuk golongan tertentu saja. Ia khawatir, penerbitan kartu nikah hanya berkaitan dengan inovasi pelayanan publik (IPS) semata. ''Banyak sekarang prioritasnya hanya sekadar mendapatkan award (penghargaan),'' ujar dia.

Dia mencontohkan inovasi baik seperti yang dilakukan pemerintah Banyuwangi, yakni penerbitan akta lahir. Kemudahan mendapat akta lahir itu hanya berupa penyederhanaan prosedur saja. Artinya, pemerintah menetapkan kebijakan dengan memudahkan proses dan tak mengurangi hakikat dokumen. ''Kalau (kartu nikah) ini kan  dokumen tak penting, jadi enggak perlu ada,'' kata Lina.

Karena itu, menurut dia, apabila kartu nikah hanya untuk memudahkan pengurusan dokumen saat menginap di hotel, maka itu bukan hal urgensi. Sebab, penunjukan keterangan menikah bisa dengan fotokopi buku nikah.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag menyatakan kartu nikah hanya diberlakukan bagi pasangan beragama Islam. Kemenag tak menyediakan kartu nikah bagi pasangan non-Muslim sehubungan dengan pernikahan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) daerah masing-masing.

Direktur Bina Kantor Urusan Agama (KUA) dan Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag Mohsen beralasan pengadaan kartu nikah merupakan upaya Ditjen Bimas Islam Kemenag untuk memberikan pelayanan pada masyarakat. ''Kita (Bimas Islam) kan hanya konsentrasi bagaimana menyiapkan layanan dengan fungsi kita. Fungsi kita kan melayani masyarakat Muslim saja,'' kata Mohsen, Rabu (14/11).

Dia mengatakan kebijakan lebih lanjut mengenai diberlakukan atau tidaknya kartu nikah bagi non-Muslim bukan menjadi urusan Bimas Islam Kemenag. ''Non-Muslim itu kan di bawah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jadi saya kira mereka tidak menggunakan itu,'' ujar dia. ***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam

wwwwww