BIN Bantah Suap Organisasi Mahasiswa Rp200 Juta/Bulan Agar Tak Kritik Jokowi Hingga Oktober 2019

JAKARTA - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dikabarkan menyuap sejumlah organisasi kemahasiswaan Rp200 juta per bulan agar tidak mengkritisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Kabar tersebut muncul di media sosial Twitter.

Dikutip dari tribunnews.com, Juru Bicara Kepala BIN, Wawan Purwanto, membantah kabar tersebut.

''Kabarnya ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi,'' katanya saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018).

''lsu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN,'' sambungnya.

Ia menegaskan bahwa BIN tidak pernah melarang siapapun untuk memberikan kritik terhadap pemerintah.

Namun, Wawan Purwanto menambahkan, kritik tersebut baiknya disertai fakta agar dapat menjadi saran yang membangun negara.

''BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi,'' kata dia.

Pada kesempatan itu, Wawan juga menegaskan bahwa institusinya membebaskan masyarakat untuk membentuk organisasi atau menyelenggarakan acara deklarasi tertentu.

Meski membebaskan, ia menekankan pentingnya bagi publik untuk menaati aturan yang berlaku terkait tindakan-tindakan tersebut.

''Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggungjawab, bukan hoaks, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik),'' terang Wawan.***