Kasus Dana Kemah Pemuda Islam, BPK Bantah Klaim Polda Metro

JAKARTA - Pihak Polda Metro Jaya mengklaim telah meminta bantuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait dugaan korupsi dana kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017.

''Kita sudah kerja sama dengan BPK,'' ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Adi Deriyan saat dikonfirmasi, Jumat (23/11) pekan lalu.

Dikutip dari republika.co.id, memperbarui pernyataannya, Adi Deriyan kemarin, mengatakan, pihaknya baru akan melakukan gelar perkara dengan BPK. Gelar perkara rencananya akan dilakukan pekan depan, namun belum diketahui kapan hari dan tanggalnya.

''Saya akan gelar dulu dengan BPK, lalu expose hasil pelaksanaan penyidikan yang sudah kita lakukan,'' kata Adi Deriyan saat dihubungi, Kamis (29/11).

Gelar perkara dilakukan untuk mendalami jumlah kerugian negara dari hasil temuan ini, serta pembuktian apakah benar pihak Pemuda PP Muhammadiyah telah mengembalikan uang senilai Rp2 miliar. Karena sejauh ini, bukti terkuat dari kepolisian baru dari laporan pertanggungjawaban (LPj) yang diberikan GP Ansor dan Pemuda PP Muhammadiyah.

Terkait bukti cek penyerahan kembali dana sebesar Rp2 milliar yang diberikan oleh Pemuda PP Muhammadiyah, kepolisian belum mengecek kebenarannya. ''Itu kan hanya statement, saya belum menyangkut ke dana Rp2 milliar,'' kata Adi.

Setelah itu, polisi akan memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora untuk dimintai keterangan terkait LPJ yang dibuat kedua organisasi pemuda Islam terbesar di Indonesia itu. Namun, pihaknya masih harus melakukan analisis dan evaluasi pada esok hari, untuk membicarakan pemeriksaan PPK Kemenpora ini.

''PPK pasti kita panggil, itu kan berkaitan dengan darimana, dan itu kan pemanggilan-pemanggilan (saksi) wajib,'' kata dia.

BPK Bantah

Dikonfirmasi Republika, Kamis (29/11), anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi membantah bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan Polda Metro Jaya untuk menghitung nilai kerugian negara dalam kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia 2017. Sebab, sampai saat ini, BPK belum menerima surat dari polisi terkait permintaan penghitungan kerugian negara.

''Sekarang sih katanya dia (Polda Metro Jaya) mau kirim surat. Tapi, belum saya terima suratnya,'' kata Achsanul.

Karena itu juga, Achsanul menuturkan, BPK belum mengetahui apakah ada kerugian negara dalam kegiatan tersebut karena memang belum melakukan audit. BPK akan mengaudit jika ada surat permohonan yang disampaikan pihak kepolisian.

''Belum (menghitung kerugian negara dari kegiatan Kemah dan Apel Pemuda Islam Indonesia),'' tuturnya.

Dahnil Kaget

Sebelumnya, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak tidak terima dengan tuduhan dugaan penyelewengan dana Kemah dan Apel Kebangsaan Pemuda Islam Indonesia 2017 yang di alamatkan kepadanya. Ia menyebut, tuduhan itu merupakan fitnah di mana hanya ia yang disorot.

''Saya juga kaget kemudian tiba-tiba saya dikaitkan. Bahkan sorotan utamanya seolah-olah saya,'' kata Dahnil di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Rabu (28//11).

Dahnil menjelaskan, ia sama sekali tidak terlibat baik dalam proses pembuatan laporan kegiatan maupun terlibat langsung dalam kegiatan kemah tersebut. Bahkan, tanda tangan yang ada dalam laporan keuangan merupakan tanda tangan yang dipindah (scan)

''Tanda tangan saya di situ terus terang bukan tanda tangan saya. Itu tanda tangan scan, dan tidak tahu peruntukkannya untuk apa,'' terang Dahnil.

Terkait dana kemah yang telah dikembalikan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, pihaknya telah mengembalikan Rp2 miliar. Dana itu dikembalikan bukan berupa uang tunai, namun berupa cek oleh panitia acara yang bertugas saat kegiatan kemah 2017 lalu.

''Bukan saya yang kembalaikan, tapi panitia, Mas Abdurrahman Saputra dan Mas Irfannusir yang kembalikan dalam bentuk cek ke Kemenpora,'' tambahnya.

Kendati demikian, ia tetap menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini. Ia juga berharap agar kepolisian membuka siapa pelapor adanya penyelewengan dana ini yang di alamatkan kepadanya.

''Seharusnya itu bisa dibuka pelapornya, siapa yang menebar fitnah itu karena kepolisian tidak mendasari penyelidikannya berdasarkan penemuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),'' ujarnya.***