Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
Internasional
18 jam yang lalu
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
2
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
Politik
14 jam yang lalu
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
3
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
Umum
12 jam yang lalu
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
4
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
Kesehatan
16 jam yang lalu
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
5
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras 'e-Learning'
Pendidikan
8 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras e-Learning
6
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan
Kesehatan
19 jam yang lalu
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan

Habib Bahar Dilaporkan Hina Jokowi, Polisi Menjerat dengan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Habib Bahar Dilaporkan Hina Jokowi, Polisi Menjerat dengan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
Habib Bahar (pakai sorban). (merdeka.com)
Minggu, 09 Desember 2018 10:05 WIB
JAKARTA - Pendakwah Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi karena dituduh menghina Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagaimana diatur Pasal 207 KUHP. Namun, penyidik Bareskrim Mabes Polri menjeratnya dengan Undang Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Dikutip dari merdeka.com, Kepala Bagian Penerangan Umum Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Syahar Diantono, membenarkan, Habib Bahar disangkakan melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara.

''Penyidik menemukan alat bukti dugaan pelanggaran Pasal 16 UU Nomor 40, sehingga pemeriksaan materinya UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, fokus ke sana,'' ujar Syahar saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (8/12/2018).

Namun Syahar tak mengungkapkan secara detil ucapan mana dalam ceramah Habib Bahar yang dianggap rasis. Dia hanya menuturkan bahwa objek yang dipersangkakan merupakan rangkaian ceramah Habib Bahar di Palembang pada 2017 lalu.

''Itu materi penyidik lah, karena sudah ada ahli diperiksa, saksi ahli bahasa,'' tuturnya.

Sejauh ini, kepolisian belum berencana memeriksa kembali saksi-saksi, termasuk Habib Bahar sebagai tersangka. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan pendiri Majelis Pembela Rasulullah itu sewaktu-waktu dipanggil kembali untuk melengkapi BAP.

Jika dianggap cukup, maka penyidik segera melimpahkan berkas tersebut ke kejaksaan. ''Tentunya kalau pemeriksaan cukup dan alat bukti cukup akan dilakukan pemberkasan dan dilanjutkan ke JPU,'' kata Syahar menandaskan.

Kasus bermula dari laporan yang dilayangkan Sekjen Jokowi Mania Laode Kamaruddin ke Bareskrim Polri atas dugaan kejahatan terhadap penguasa umum dan ujaran kebencian. Laporan tersebut diterima dengan nomor LP/B/1551/XI/2018/BARESKRIM tanggal 28 November 2018.

Laporan terhadap Habib Bahar juga dilayangkan ke Polda Metro Jaya oleh Ketua Cyber Indonesia Muannas Alaidid. Laporan dugaan penghinaan terhadap Jokowi itu diterima dengan Nomor LP/6519/XI/2018/PMJ/Dit. Reskrimsus tertanggal 28 November 2018.

Habib Bahar akhirnya ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik Bareskrim Polri pada Kamis 6 Desember 2018 malam. Namun penyidik tidak melakukan penahanan dengan alasan tersangka dinilai kooperatif.***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:Ragam

wwwwww