Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
Internasional
16 jam yang lalu
Remaja 13 Tahun Ini Lulus dengan Empat Gelar Sarjana Hanya Dalam Waktu Dua Tahun
2
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
Politik
12 jam yang lalu
Syarief Hasan: Tap MPRS RI XXV/1966 harus Masuk di RUU HIP
3
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
Umum
10 jam yang lalu
Aplikasi Android Edit Video yang Populer Ini Ternyata Sangat Berbahaya, Ayo Hapus Segera
4
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
Kesehatan
14 jam yang lalu
76,7 Persen Pasien Covid-19 di Indonesia Alami Gejala Ini
5
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras 'e-Learning'
Pendidikan
6 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Penuhi Kebutuhan Sarpras e-Learning
6
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan
Kesehatan
17 jam yang lalu
Berisiko Kematian, Eropa Larang Pemakaian Chloroquine Obati Pasien Covid-19, Indonesia Tetap Gunakan

Perkuat Pertahanan Intelijen, Jepang Susul AS Hentikan Penggunaan Perangkat Huawei

Perkuat Pertahanan Intelijen, Jepang Susul AS Hentikan Penggunaan Perangkat Huawei
Logo Huawei. (int)
Senin, 10 Desember 2018 20:10 WIB
JAKARTA - Jepang dikabarkan berencana menghentikan pembelian peralatan teknologi dari perusahaan Tiongkok Huawei Technologies Co Ltd dan ZTE Corp. Langkah ini ditempuh Jepang untuk meningkatkan pertahanannya terhadap kebocoran intelijen dan serangan siber.

Amerika Serikat (AS) lebih duluan sangat sensitif soal hubungannya dengan raksasa teknologi asal China, Huawei dan ZTE, karena keduanya dianggap mata-mata pemerintah China di negeri Paman Sam.

Dikutip dari merdeka.com, informasi rencana Jepang itu pertama kali dipublikasikan oleh koran Jepang The Yomiuri pada Jumat pekan lalu. melansir Tekno Liputan6.com yang mengutip laman Business Insider Singapura, Jumat (7/12/2018), pemerintah akan merevisi peraturan internalnya terkait dengan pengadaan barang, setidaknya pada Senin depan.

Pemerintah tidak secara spesifik menyebut Huawei dan ZTE dalam revisi peraturan pengadaan barang itu. Namun, pemerintah Jepang akan menempatkan langkah yang ditujukan untuk memperkuat keamanan yang berlaku dari perusahaan. Demikian menurut informasi orang terdekat dengan isu ini.

Juru Bicara Pemerintah Jepang Yoshihide Suga, menolak memberikan komentar terkait masalah ini. Namun, dia menyebut, Jepang mengadakan komunikasi dengan AS terkait banyak hal, termasuk keamanan siber.

''Keamanan siber menjadi isu penting di Jepang. Kami akan mengambil langkah tegas untuk melihatnya dari berbagai perspektif,'' katanya.

Langkah ini mengikuti keputusan yang telah dibuat Amerika Serikat tahun ini untuk melarang pembelian perangkat Huawei. Agensi Intelijen AS CIA menduga, Huawei terkait dengan pemerintah Tiongkok.

Diduga, pada peralatan milik Huawei ada backdoor yang bisa dipakai sebagai alat mata-mata. Meski begitu, saat ini belum ada bukti yang jelas terkait hal ini.

Pihak Huawei sendiri dengan tegas menolak tudingan CIA tersebut.

Sebelumnya, Australia dan Selandia Baru telah melarang Huawei membangun jaringan 5G. Selain itu, perusahaan telekomunikasi Inggris, BT Group, tak lagi menggunakan alat-alat milik Huawei untuk jaringan seluler 3G dan 4G existing mereka.

Ke depannya, BT Group juga tak akan lagi menggunakan peralatan Huawei untuk jaringan 5G mereka.

Tiga bulan setelah dilarang mengembangkan jaringan 5G di Australia, kini Huawei juga ditolak di Selandia Baru. Badan intelijen negara tersebut, menolak Spark menggunakan peralatan 5G milik Huaweilantaran ada kekhawatiran tentang keamanan nasional.

Sekadar diketahui, Spark merupakan salah satu operator telekomunikasi terbesar di Selandia Baru. Operator ini juga menjadi yang pertama di Selandia Baru yang berupaya menggunakan konektivitas 5G.

Direktur Biro Keamanan Komunikasi Selandia Baru Jenderal Andrew Hampton mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi risiko keamanan jaringan yang signifikan.

Huawei akhirnya menjawab melalui juru bicara Menteri Luar Negeri Tiongkok Geng Shuang. Dirinya menyatakan keprihatinan serius akan hal ini. Ia menekankan Bahwa ada lebih dari 20 kontrak 5G yang sudah ditandatangani di seluruh dunia dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas hal ini. ***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:Ragam

wwwwww