Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa 'Ambyarrr'
DPR RI
15 jam yang lalu
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa Ambyarrr
2
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Politik
15 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
3
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
16 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
4
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Internasional
17 jam yang lalu
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
5
DPR RI: 'New Normal' adalah Adaptasi dan Inovasi dalam Pakem Protokol Kesehatan
DPR RI
16 jam yang lalu
DPR RI: New Normal adalah Adaptasi dan Inovasi dalam Pakem Protokol Kesehatan
6
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember
Politik
15 jam yang lalu
Masih Banyak Daerah Zona Merah, Ketua DPD Desak Pemerintah Kaji Ulang Pilkada di Bulan Desember

BPJS Hentikan Kerja Sama dengan Sejumlah RS, Kemenkes Pastikan Peserta JKN Tetap Dapatkan Pelayanan Kesehatan

BPJS Hentikan Kerja Sama dengan Sejumlah RS, Kemenkes Pastikan Peserta JKN Tetap Dapatkan Pelayanan Kesehatan
(int)
Minggu, 06 Januari 2019 22:06 WIB
JAKARTA - Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit setelah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan menghentikan kerja sama dengan sejumlah rumah sakit.

''Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat rekomendasi kepada BPJS Kesehatan untuk memperpanjang kontrak dengan rumah sakit yang bekerja sama,'' kata Sekretaris Jenderal Kemenkes RI Oscar Primadi dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Ahad (6/1), seperti dikutip dari republika.co.id.

Rekomendasi tersebut, kata Oscar, tertuang dalam Surat Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/Menkes/18/2019 yang dikeluarkan pada tanggal 4 Januari 2019. Dalam surat tersebut, Kemenkes mengharapkan semua rumah sakit yang sebelumnya menghentikan pelayanan terkait BPJS Kesehatan, sudah mulai lagi melakukan pelayanan pada pasien JKN.

''Dengan rekomendasi tersebut, semua RS yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, tanpa terkecuali, tetap bisa melakukan pelayanan,'' ungkap Oscar.

BPJS Kesehatan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak kerja sama dengan sejumlah rumah sakit sehingga tidak bisa melayani program Jaminan Kesehatan Nasional.

BPJS Kesehatan mewajibkan akreditasi dari rumah sakit sebagai syarat untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan bisa melayani program Jaminan Kesehatan Nasional.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf, sebanyak 65 rumah sakit yang kontraknya tidak diperpanjang karena dinilai tidak menjalani pengelolaan yang tidak baik.

BPJS Kesehatan meminta pihak RS juga segera mengurus akreditasi dan melengkapi persyaratannya. Apalagi, Kemenkes juga telah membuat surat rekomendasi yang isinya memberikan kesempatan pada RS tersebut untuk mengurus akreditasi hingga Juni 2019.

''Jadi sudah ada tambahan transisi (perpanjangan mengurus akreditasi) dan kami mematuhi surat itu, tetapi kalau pihak RS masih tidak mau mengurus masa kami yang disalahkan,'' ujarnya.

Sejumlah rumah sakit menghentikan layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut terjadi di berbagai daerah sejak awal 2019. Penghentian layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan antara lain dilakukan oleh RS Karya Medika II Bekasi dan RS MM Indramayu.

Selain itu, enam rumah sakit swasta di Kabupaten Bogor sejak (1/1) lalu sudah melakukan pemutusan dan pembatalan kontrak dengan BPJS Kesehatan. Artinya, pelayanan pasien yang menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan di enam rumah sakit yang ada telah dihentikan.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam

wwwwww