Loading...    
           

Jokowi Kumpulkan Belasan Ribu Perangkat Desa, Janji Naikkan Gaji Setara PNS Golongan IIA

Jokowi Kumpulkan Belasan Ribu Perangkat Desa, Janji Naikkan Gaji Setara PNS Golongan IIA
Presiden Joko Widodo berkumpul dengan belasan ribu perangkat desa di Istora Senayan Jakarta, Senin (14/1). (republika.co.id)
Senin, 14 Januari 2019 13:31 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan belasan ribu perangkat desa di Istora Senayan Kompleks GBK Jakarta, Senin (14/1). Jokowi berjanji akan menaikkan gaji mereka setara dengan gaji pengawai negeri sipil (PNS) golongan IIA.

Dikutip dari republika.co.id, dalam kesempatan itu Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para perangkat desa yang sudah berjuang melayani masyarakat desa.

Jokowi menyebutkan pemerintah memberikan perhatian besar kepada desa antara lain dengan pengucuran dana desa. Ia menyebutkan total dana desa sejak 2015 hingga 2019 mencapai Rp257 triliun.

''Saya ingin titip agar uang Rp257 triliun berputar dari desa ke desa jangan sampai kembali ke kota apalagi Jakarta,'' katanya.

Terkait dengan penghasilan perangkat desa, Jokowi mengatakan penghasilan tetap perangkat desa akan segera disetarakan dengan PNS Golongan IIA dengan mempertimbangkan masa kerja. ''Kedua PP-nya yaitu PP 43 dan PP 47 akan segera direvisi paling lama dua minggu setelah hari ini akan selesai,'' katanya.

Ia menyebutkan bahwa para kepala desa dan perangkat desa akan masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi setelah kita bertemu di sini,  bapak ibu tidak usah demo di depan Istana. Marilah kita  kembali ke daerah masing masing agar selamat sampai tujuan,'' katanya.

Sementara itu Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito mengapresiasi langkah Presiden untuk menyetarakan gaji perangkat desa dengan ASN Golongan IIA. Kebijakan ini dianggap setimpal dengan fungsi dan peran perangkat desa dalam mengawal dana desa dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

''Dan kami selaku aparatur desa dan ada perwakilan kades siap untuk amankan dana desa yang dikucurkan di pedesaan,'' kata Mujito.

Namun masih ada satu keinginan PPDI yang belum dikabulkan Presiden, yakni peluang bagi perangkat desa untuk dilibatkan sebagai pendamping desa. Mujito menyampaikan bahwa hingga saat ini perangkat desa di seluruh Indonesia berada dalam satu garis lurus yang sama dengan pemerintah pusat.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

       
        Loading...    
           
GoNews Orangtua Tak Mampu Beli Susu, Bayi Perempuan di Polman Minum Kopi Tubruk 5 Gelas Sehari, Begini Kondisinya
GoNews Terobos Kobaran Api Selamatkan Kakeknya, Bocah 6 Tahun Tewas Terbakar, Negara Berikan Medali Keberanian
GoNews 8 Tewas Akibat Bus Tabrak Truk Tangki di Lintas Sumatera, Ini Identitas Korban
GoNews Polisi Tertelungkup di Atas Kap Mobil dan Terseret 200 Meter, Ini Penjelasan Polda Metro
GoNews Asap Kiriman Indonesia Liburkan 500 Sekolah di Malaysia
GoNews Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Meninggal dalam Status Terpidana Korupsi
GoNews Tak Punya Ongkos Pulang ke Rumah, Siswa MTs Numpang Truk Tanah, Tergelincir Saat Naik dan Tergilas Ban
GoNews Kenal Lewat Medsos, Ketemu dan Main Ludo di Kamar Hotel, Wanita 24 Tahun Digilir dan Dirampok, 2 Pelaku Ditembak Polisi
GoNews Kemendikbud Terbitkan 2 Aturan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja
GoNews Suhu di Padang Sangat Dingin, 18 Derajat Celsius, Ini Penjelasan BMKG
GoNews Ribuan Ikan dengan Tulang Retak dan Mata Copot Terdampar, Warga Ambon Ketakutan Bakal Datang Tsunami
GoNews Hapuskan Label Halal Daging Impor, Permendag 29/2019 Tabrak UU Jaminan Produk Halal
GoNews Numpang Nonton di Rumah Tetangga, Gadis 13 Tahun Diperkosa dan Dibunuh, Jasadnya Ditemukan dalam Karung
GoNews Pemerintah Didesak Cabut Permendag yang Tak Wajibkan Daging Impor Berlabel Halal
GoNews Terbitkan Aturan Daging Impor Tak Wajib Label Halal, Menteri Perdagangan Dinilai Tak Hormati Umat Islam
GoNews Busyro Khawatir Revisi UU KPK Sebagai Bayaran Jokowi
GoNews Serangan Drone Hancurkan Kilang Minyak Arab Saudi, Pasokan Terganggu 5,7 Juta Barel Per Hari
GoNews Tanggapi Revisi UU KPK, Mahfud: RUU Harus Masuk Prolegnas, Tak Bisa Dibahas Tiba-tiba
wwwwww