Naikkan Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA, Jokowi Segera Revisi PP 43 dan PP 47

Naikkan Gaji Perangkat Desa Setara PNS Golongan IIA, Jokowi Segera Revisi PP 43 dan PP 47
Presiden Joko Widodo berkumpul dengan belasan ribu perangkat desa di Istora Senayan Jakarta, Senin (14/1). (republika.co.id)
Senin, 14 Januari 2019 14:06 WIB
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan belasan ribu perangkat desa di Istora Senayan Kompleks GBK Jakarta, Senin (14/1). Jokowi berjanji akan menaikkan gaji mereka setara dengan gaji pengawai negeri sipil (PNS) golongan IIA.

Dikutip dari republika.co.id, dalam kesempatan itu Jokowi mengucapkan terima kasih kepada para perangkat desa yang sudah berjuang melayani masyarakat desa.

Jokowi menyebutkan pemerintah memberikan perhatian besar kepada desa antara lain dengan pengucuran dana desa. Ia menyebutkan total dana desa sejak 2015 hingga 2019 mencapai Rp257 triliun.

''Saya ingin titip agar uang Rp257 triliun berputar dari desa ke desa jangan sampai kembali ke kota apalagi Jakarta,'' katanya.

Terkait dengan penghasilan perangkat desa, Jokowi mengatakan penghasilan tetap perangkat desa akan segera disetarakan dengan PNS Golongan IIA dengan mempertimbangkan masa kerja. ''Kedua PP-nya yaitu PP 43 dan PP 47 akan segera direvisi paling lama dua minggu setelah hari ini akan selesai,'' katanya.

Ia menyebutkan bahwa para kepala desa dan perangkat desa akan masuk dalam program BPJS Ketenagakerjaan. "Jadi setelah kita bertemu di sini,  bapak ibu tidak usah demo di depan Istana. Marilah kita  kembali ke daerah masing masing agar selamat sampai tujuan,'' katanya.

Sementara itu Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Mujito mengapresiasi langkah Presiden untuk menyetarakan gaji perangkat desa dengan ASN Golongan IIA. Kebijakan ini dianggap setimpal dengan fungsi dan peran perangkat desa dalam mengawal dana desa dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

''Dan kami selaku aparatur desa dan ada perwakilan kades siap untuk amankan dana desa yang dikucurkan di pedesaan,'' kata Mujito.

Namun masih ada satu keinginan PPDI yang belum dikabulkan Presiden, yakni peluang bagi perangkat desa untuk dilibatkan sebagai pendamping desa. Mujito menyampaikan bahwa hingga saat ini perangkat desa di seluruh Indonesia berada dalam satu garis lurus yang sama dengan pemerintah pusat.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

GoNews Mati Mesin, Kapal Pesiar Mengangkut Warga Asing dan WNI Karam di Laut Banda
GoNews Orangutan dan Bayinya Disiksa Secara Keji di Aceh, 74 Peluru Bersarang di Tubuh dan Matanya
GoNews Caleg di Pasaman Barat Cabuli Putri Kandung Sejak Umur 9 Hingga 17 Tahun, Begini Terungkapnya
GoNews 52 Warga Watu Bonang Mengungsi ke Ponpes, Ternyata Ini Identitas Pria yang Sebar Isu Kiamat Sudah Dekat
GoNews Yakin Kiamat Sudah Dekat, 52 Warga Desa Watubonang Eksodus ke Ponpes di Malang
GoNews Tolak Menyerah, Istri Terduga Teroris di Sibolga Nekat Ledakkan Diri
GoNews Warga Sibolga Kembali Dikejutkan 2 Ledakan Bom Rabu Dini Hari
GoNews 7 Jam Dikepung, Istri Terduga Teroris di Sibolga Tak Juga Menyerah, Bertahan dalam Rumah bersama Anaknya
GoNews Prabowo Pukul Tangan Pengawalnya karena Dorong Emak-emak dengan Kasar
GoNews Bantah Klaim Menkumham, Mahathir Sebut Pembebasan Siti Aisyah Bukan Hasil Lobi Pemerintah Indonesia
GoNews Patuhi Larangan Kemenhub, Garuda Indonesia Stop Operasikan Boeing 737 Max 8
GoNews Lieus Sebut Polisi Persulit Perizinan Konser Hadapi dengan Senyuman Ahmad Dhani
GoNews Safari Politik 3 Hari di Sumut, Maruf Amin Klaim Sukses Rebut Suara Prabowo
GoNews Pasca Jatuhnya Lion Air dan Ethiopian Airlines, China Larang Operasikan Boeing 737 MAX 8
GoNews Beredar Kabar Pesawat Prabowo Dilarang Mendarat di Banjarmasin, Angkasa Pura I Membantah
GoNews Hakim Bebaskan Siti Aisyah dari Dakwaan Membunuh Kim Jong Nam
GoNews WNI yang Jadi Korban Ethiopian Airlines Seorang Wanita yang Bekerja untuk World WFP PBB
GoNews Jenis Ethiopian Airlines yang Jatuh Sama dengan Lion Air, Kemenhub Diminta Awasi Ketat Boeing 737 Max 8
wwwwww