Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
Hukum
24 jam yang lalu
Dijerat Pasal Berlapis, Ruslan Buton Terancam Penjara Hingga 8 Tahun
2
DPR Mulai Uji Coba Teknis Pemggunaan 'Smartcard'
DPR RI
24 jam yang lalu
DPR Mulai Uji Coba Teknis Pemggunaan Smartcard
3
Viral, Tak Mampu Beli Susu, Seorang Ayah Serahkan 2 Anaknya ke Petugas PSBB
Peristiwa
24 jam yang lalu
Viral, Tak Mampu Beli Susu, Seorang Ayah Serahkan 2 Anaknya ke Petugas PSBB
4
Polisi yang Pukul Warga saat Patroli Protokol Kesehatan Diperiksa Propam
Peristiwa
23 jam yang lalu
Polisi yang Pukul Warga saat Patroli Protokol Kesehatan Diperiksa Propam
5
Meski Pandemi, THR Tetap Harus Dibayar
DPR RI
23 jam yang lalu
Meski Pandemi, THR Tetap Harus Dibayar
6
Rapat Timwas Covid-19 DPR dengan BPK, Cak Imin Singgung Kewenangan Pemerintah tak Terkontrol
DPR RI
21 jam yang lalu
Rapat Timwas Covid-19 DPR dengan BPK, Cak Imin Singgung Kewenangan Pemerintah tak Terkontrol

Pembebasan Ustaz Abu Bakar Baasyir Dibatalkan, Ini Alasan Pemerintah

Pembebasan Ustaz Abu Bakar Baasyir Dibatalkan, Ini Alasan Pemerintah
Ustaz Abu Bakar Baasyir. (tribunnews)
Selasa, 22 Januari 2019 21:08 WIB
JAKARTA - Pemerintah membatalkan rencana pembebasan terhadap terpidana terorisme Ustaz Abu Bakar Baasyir.

Dikutip dari tribunnews.com, Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan, Abu Bakar Ba'asyir tidak bisa dibebaskan, karena tidak dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan lebih lanjut didetailkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

''Iya (tidak dibebaskan). Karena persyaratan itu tidak boleh dinegosiasikan. Harus dilaksanakan,'' ujar Moeldoko saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Syarat formil bagi narapidana perkara terorisme, yakni pertama, bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.

Kedua, telah menjalani paling sedikit dua per tiga masa pidana, dengan ketentuan dua per tiga masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan.

Ketiga, telah menjalani asimilasi paling sedikit setengah dari sisa masa pidana yang wajib dijalani.

Terakhir, menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan pemohon dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar kesetiaan pada NKRI secara tertulis.

Moeldoko melanjutkan, Presiden Joko Widodo sebenarnya menyambut baik permohonan Ba'asyir bebas.

Sebab, kondisi kesehatan Ba'asyir yang kini sudah berusia 81 tahun terus menurun sehingga membutuhkan perawatan yang khusus.

''Dari sisi kemanusiaan, Presiden sangat memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Namun ya Presiden juga memperhatikan prinsip-prinsip bernegara yang tidak dapat dikurangi dan tidak dapat dinegosiasikan,'' ujar Moeldoko.

Meski demikian, Moeldoko memastikan bahwa akses Ba'asyir terhadap fasilitas kesehatan tidak akan berubah.

''Akses Ba'asyir ke fasilitas kesehatan enggak berubah. Itu standard. Bahkan akan kita lebihkan ya apabila membutuhkan. Itu untuk urusan kesehatan, kemanusiaan, enggak bisa dikurangi,'' ujar Moeldoko.***

Editor:hasan b
Sumber:tribunnews.com
Kategori:Ragam

wwwwww