Mungkinkah Ahok Gantikan Ma'ruf Amin Sebagai Cawapres atau Wapres? Begini Penjelasan Mahfud MD

Mungkinkah Ahok Gantikan Maruf Amin Sebagai Cawapres atau Wapres? Begini Penjelasan Mahfud MD
Ahok, Mahfud MD dan Ma'ruf Amin. (tribunnews)
Minggu, 17 Februari 2019 10:30 WIB
JAKARTA - Berita tentang 'Ahok Gantikan Maruf Amin' yang diterbitkan koran Indopos beberapa waktu lalu sempat menghebohkan dan membuat 'panas' para pendukung pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin.

Dikutip dari tribunnews.com, pada berita tersebut tertulis ada lima tahap skenario yang tertulis.

Tahap 1, Jokowi-Maaruf terpilih, kemudian Maaruf berhenti dengan alasan kesehatan.

Tahap 2, diangkatlah Ahok sebagai Wakil Presiden karena kursi RI-2 kosong.

Tahap 3, Setelah Ahok diangkat, Jokowi mengundurkan diri dengan berbagai alasan.

Tahap 4, Ahok menjadi Presiden RI dan diangkatlah Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo sebagai wakil presiden.

Tahap 5, Ahok dan Hary Tanoe yang sama-sama berasal dari suku Tionghoa menjadi RI-1 dan RI-2.

Penjelasan Mahfud

Menanggapi berita yang menghebohkan tersebut, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan, sangat tidak mungkin Ahok menggantikan Markuf Amin di Pilpres 2019.

Mahfud MD pun menjelaskan, ada sejumlah aturan hukum yang menegaskan bahwa Ahok tak mungkin bisa gantikan Maruf Amin sebagai Cawapres di Pilpres 2019.

''Tidak mungkin secara hukum, sehingga bila ada media menyiarkan itu, berarti ikut permainan politik yang hoaks,'' kata Mahfud MD, dikutip dari Kompas TV.

Mahfud MD menjelaskan, ada dua syarat yang mesti dipenuhi bila mau menjadi Cawapres dalam Pilpres.

''untuk jadi wakil presiden itu ada dua syarat. Punya catatan baik dari kepolisian, itu butir B pasal 231 UUD. Kemudian, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam hukuman lima tahun atau lebih. Di situ tidak mungkin Pak Ahok itu menggantikan,'' jelas Mahfud MD.

''Kedua, sekarang sudah 59 hari. Dalam UUD, seumpama Cawapres dinyatakan berhalangan tetap, itu tidak bisa lagi diganti, misalnya mengundurkan diri sudah tidak bisa lagi. Itu menurut undang-undang,'' tambah Mahfud MD.

Mahfud MD menjelaskan, ada dampak negatif yang didapat pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin dari isu Ahok gantikan Maruf Amin tersebut.

''Mungkin mengurangi keepercayaan terhadap paslon nomor 1. Bahwa ini permainan politik tingkat tinggi sehingga akan dimunculkan Ahok, entah sesudah Pilpres maupun sebelum,'' kata Mahfud MD.

Bila memang skenarionya Ahok menggantikan Ma'ruf Amin sesudah Pilpres, pun tak akan bisa. Pasalnya menurut Mahfud MD, ada aturan dalam UU MD3 yang menyatakan bahwa pengganti wakil presiden tak boleh pernah dijatuhi hukuman pidana.

Mahfud MD menilai, penyebaran isu Ahok menggantikan MaKruf Amin bertujuan memprovokasi agar masyarakat tak percaya kepada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

''Saya kira hanya iseng, kedua provokasi aja, agar orang itu tak percaya ke paslon nomor 01. Apa gunanya menyebarkan berita itu, sudah jelas tidak boleh seperti itu. Berhalangan tetap pun, kalau belum 60 hari tak boleh diganti, apalagi kalau diganti biasa,'' jelas Mahfud MD.

Mahfud MD juga menjelaskan, bila memang Maruf Amin mundur sebagai Cawapres di Pilpres 2019, akan dijatuhi sanksi cukup berat.

''Secara hukum, kalau ada wakil presiden mengundurkan diri, itu ancaman hukumannya 5 tahun dan denda Rp50 miliar. Parpol dendanya Rp100 miliar, sama hukuman 6 tahun. Jadi tidak mudah mengganti-ganti,'' sambung Mahfud MD. ***

Editor:hasan b
Sumber:tribunnews.com
Kategori:SerbaSerbi

GoNews Mahfud Ungkap Tarif Suap Rektor UIN Rp5 Miliar, KPK Diminta Selidiki
GoNews Ditentukan Menag, Busyro Sebut Ada Potensi Suap dalam Pemilihan Rektor UIN
GoNews Orang Misterius Obrak-abrik Isi Masjid di Banyumas, 50 Kitab Kuning dan Alquran Dibuang ke Sumur
GoNews Survei Kompas; Kader Partai Pengusung Jokowi Banyak Membelot, Golkar 41,7%, Hanura 38,9% dan PKB 30,1%
GoNews Waktunya Sudah Dekat, Hampir Semua Agenda Kampanye Prabowo-Sandi Belum Dapat Izin dari Aparat
GoNews Wanita Cantik Ini Lakukan Pemerasan dengan Modus Ajak Pria Tidur di Kamar Kos
GoNews Petani Bawang yang Pernah Mengeluh Sambil Menangis di Hadapan Sandiaga Uno Ditahan Polisi
GoNews Kasus Proyek Meikarta, Demiz Pernah Lapor ke Jokowi Ada Menteri Main Bola Panas, Sebut Nama Luhut, Mendagri dan Sofyan
GoNews Survei Kompas; Prabowo-Sandi Kuasai DKI, Jabar, Banten dan Sumatera
GoNews Ditembak Kelompok Bersenjata, 1 Anggota Brimob Tewas dan 2 Terluka
GoNews Video Polisi Ajak Warga Teriak Jokowi Yes Yes Yes Viral, Polri Akan Cek Akun Penyebar
GoNews Panglima TNI Mutasi dan Promosikan 72 Pati AD, AL dan AU, Ini Daftar Lengkapnya
GoNews Tanah Wakaf yang di Atasnya Berdiri Masjid Dicaplok Warga Asing, Ribuan Jamaah Demo ke Kantor BPN
GoNews Gempa Guncang Pariaman Dinihari Tadi, Berpusat di Darat pada Kedalaman 10 Kilometer
GoNews KPK Temukan Rp180 Juta dan USD 30 Ribu dari Ruang Kerjanya, Menag: Mohon Maaf Saya Belum Bisa Klarifikasi
GoNews KPK Duga Romy dan Pejabat Kemenag Sekongkol, Sejumlah Barang Bukti Ditemukan di Ruang Kerja Menag
GoNews Dukung Prabowo-Sandi, Erwin Aksa Dipecat Golkar
GoNews Dukung Prabowo-Sandi, Keponakan JK Minta Maaf ke Partai Golkar
wwwwww