Akui Punya HGU Ratusan Ribu Hektare, Prabowo: Itu Milik Negara, daripada ke Orang Asing Lebih Baik Saya Kelola

Akui Punya HGU Ratusan Ribu Hektare, Prabowo: Itu Milik Negara, daripada ke Orang Asing Lebih Baik Saya Kelola
Jokowi dan Prabowo bersalaman usai debat. (kompas.com)
Senin, 18 Februari 2019 09:03 WIB
JAKARTA - Pada debat kedua calon presiden (Capres) 2019 yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad (17/2) malam, Capres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menyebut Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto memiliki lahan ratusan ribu hektare di Kalimantan dan Aceh.

''Pembagian yang tadi sudah disampaikan 2,6 juta hektare agar produktif. Kita tidak memberikan gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare dan 120.000 hektare di Aceh Tengah. Ingat, pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan di masa pemerintahan saya,'' kata Jokowi.

Dikutip dari merdeka.com, Prabowo tidak sempat menjawab pernyataan Jokowi karena keterbatasan waktu debat. Dia baru memberikan klarifikasi saat memberikan pernyataan pamungkas.

''Tanah saya kuasai ratusan ribu hektare benar, itu HGU (hak guna usaha), milik negara,'' katanya.

Dia mempersilakan, jika negara mau mengambilnya. ''Itu benar, negara bisa ambil. Untuk negara saya rela, daripada ke orang asing lebih baik saya kelola. Saya nasionalis dan patriot,'' tegasnya.

Aturan HGU

Dilasir merdeka.com, penggunaan lahan HGU sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Undang-undang itu mengatur tentang dasar-dasar dan ketentuan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya agraria nasional di Indonesia.

Dalam Bagian IV UU No 5 Tahun 1960 Pasal 28 sampai 34 dijelaskan mengenaik HGU. Berikut penjelasannya:

Bagian IV

Hak guna-usaha

Pasal 28

(1) Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.

(2) Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi modal yang layak dan tehnik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.

(3) Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Pasal 29

(1) Hak guna-usaha diberikan untuk waktu paling lama 25 tahun.

(2) Untuk perusahaan yang memerlukan waktu yang lebih lama dapat diberikan hak guna usaha untuk waktu paling lama 35 tahun.

(3) Atas permintaan pemegang hak dan mengingat keadaan perusahaannya jangka waktu yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 25 tahun.

Pasal 30

(1) Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah :

a. warganegara Indonesia;

b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

(2) Orang atau badan hukum yang mempunyai hak guna usaha dan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Ketentuan ini berlaku juga terhadap pihak yang memperoleh hak guna usaha, jika ia tidak memenuhi syarat tersebut. Jika hak guna usaha yang bersangkutan tidak dilepaskan atau dialihkan dalam jangka waktu tersebut maka hak itu hapus karena hukum, dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain akan diindahkan, menurut ketentuanketentuan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 31

Hak guna usaha terjadi karena penetapan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Hak guna usaha, termasuk syarat-syarat pemberiannya, demikian juga setiap peralihan dan penghapusan hak tersebut, harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam pasal 19

(2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai peralihan serta hapusnya hak guna usaha, kecuali dalam hal hak itu hapus karena jangka waktunya berakhir.

Pasal 33

Hak guna usaha dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan.

Pasal 34

Hak guna usaha hapus karena :

a. jangka waktunya berakhir;

b. dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak dipenuhi;

c. dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir;

d. dicabut untuk kepentingan umum;

e. diterlantarkan;

f. tanahnya musnah;

g. ketentuan dalam pasal 30 ayat (2). ***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:SerbaSerbi

GoNews Setelah Kisah Pilunya Tinggal di Toilet Sekolah Diberitakan Media, Bantuan Mengalir kepada Guru Honor Nining
GoNews Arab Saudi dan Negara Teluk Dukung Kebijakan China Penjarakan 1,5 Juta Muslim Uighur dan Dilarang Shalat
GoNews Pembangunan Ibukota Baru di Kalimantan akan Dimulai, Ini Persiapannya
GoNews Bali Pernah Diterjang Tsunami yang Merenggut Ribuan Jiwa
GoNews Ribuan Ikan Terdampar di Pantai Sebelum Gempa M 6,0 Guncang Bali, Begini Penjelasan BMKG
GoNews Anak Guru Mengaji dari Solok Selatan Jadi Lulusan Terbaik Akpol 2019
GoNews Usai Bertemu Prabowo, Amien Rais: Sampai Sekarang Pun Alhamdulillah Masih Istiqomah
GoNews Konsumsi Rokok Penduduk Miskin Indonesia Terbesar Kedua, Kalahkan Telur dan Daging Ayam
GoNews Hasil Kajian KPK, 40 Persen Sektor Industri Kelapa Sawit Tak Patuh Bayar Pajak
GoNews Kata Pengamat, Penumpang Berhak Ambil Gambar dalam Pesawat karena Sudah Bayar Tiket dan Demi Keselamatan
GoNews Garuda Larang Ambil Gambar dalam Pesawat, Ini Alasannya
GoNews Dikirim Sehari Sebelum Bertemu Jokowi, Ini Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais
GoNews Dua Tahun Berlalu, Polri Tak Juga Mampu Ungkap Penganiaya Novel, ICW Cs Melapor ke Polisi Tidur
GoNews Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Bali, Siswa dan Guru di Jembrana Berhamburan
GoNews Kisah Pilu Nining Suryani, Guru Honor Bergaji Rp350 Ribu yang Terpaksa Tinggal di Toilet Sekolah
GoNews Kesal Tak Dapat Kursi di Kereta, Wanita Muda Ini Nekat Lepas Rok dan Celana Dalam, Begini Penampakannya
GoNews 30 Wanita dan Anak-anak Tewas Dibantai di Papua Nugini, 2 Korban Tengah Hamil
GoNews Fotonya Diedit Jadi Sangat Cantik, Anggota DPD Terpilih Evi Apita Maya Digugat ke MK
wwwwww