Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
Politik
13 jam yang lalu
Tak Setuju hanya 95%, Komisi VIII DPR Minta BPKH Kembalikan 100% Dana Haji ke JCH
2
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
Ekonomi
15 jam yang lalu
Ada Lonjakan Tagihan Listrik, PLN Pusat Minta Maaf Alasan Pembayaran Dihitung Rata-rata Tiga Bulan
3
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
Umum
20 jam yang lalu
Petugas Kebersihan DKI Jakarta Nikahi Bule Cantik Austria, Begini Kisah Cintanya
4
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
Hukum
21 jam yang lalu
JPU KPK Sebut Imam Nahrawi Kerap Terima Uang Tidak Sah Melalui Asisten Pribadi
5
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
Kesehatan
18 jam yang lalu
RS Bantah Berikan Rp15 Juta Agar Pasien Meninggal Akibat Asam Lambung Jadi Pasien Covid-19
6
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI
Politik
16 jam yang lalu
Anggaran Covid-19 Membengkak dari Rp405,1 T jadi Rp677,2 Triliun, Ini Tanggapan Anggota Komisi XI DPR RI

Jusuf Kalla Akui Berikan Izin HGU Ratusan Ribu Ha ke Prabowo Agar Tak Jatuh ke Tangan Asing

Jusuf Kalla Akui Berikan Izin HGU Ratusan Ribu Ha ke Prabowo Agar Tak Jatuh ke Tangan Asing
Jusuf Kalla. (tribunnews.com)
Selasa, 19 Februari 2019 22:44 WIB
JAKARTA - Jusuf Kalla (JK) mengakui, tahun 2004, saat menjabat Wakil Presiden, pihaknya memberikan izin pengelolaan ratusan ribu hektare lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) kepada Prabowo Subianto.

''Bahwa Pak Prabowo menguasai, tapi sesuai undang-undang, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu (memutuskan lahan itu dikelola Prabowo),'' aku JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2/2019), seperti dikutip dari tribunnews.com.

JK menguraikan, pada 2004 saat pemerintahan SBY, lahan itu berada di bawah pengawasan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) karena tersandung kredit macet, yang kemudian diambil alih oleh Bank Mandiri.

Dalam pengalihkan penjualan HGU itu, JK telah berpesan kepada Direktur Utama Bank Mandiri kala itu, Agus Martowardojo, untuk memberikan izin penggunaan lahan hanya untuk orang pribumi saja.

''Datang Pak Prabowo sama saya, bahwa dia mau beli. Saya tanya 'you beli tapi cash, tidak boleh utang'. 'siap' (jawab Prab).''

''Kemudian saya minta Agus Marto (Gubernur Bank Mandiri saat itu) untuk diberikan kepada pribumi, supaya jangan jatuh ke luar negeri ke Singapore,'' jelas JK.

JK menerangkan, akhirnya Prabowo membeli secara tunai HGU tersebut sebesar 150 juta dolar AS.

''Dia (Prabowo) belilah itu (HGU). Jadi itu kredit macet itu. Singapura mau beli waktu itu, daripada orang lain yang ngambil. Tapi itu sesuai aturan yang ada, bayar cash di Mandiri,'' tutur dia.

Dalam debat Caprs kedua, Capres omor urut 01 Jokowi menyebut Capres nomor urut 02 Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare juga di Aceh Tengah 120.000 hektare.

Prabowo menyatakan, ratusan ribu hektare tanah yang ia kuasai di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah, berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

''Tadi disinggung tentang tanah yang saya kuasai ratusan ribu (hektare) di beberapa tempat, Itu benar, tapi itu adalah HGU, itu adalah milik negara,'' ujar Prabowo dalam sesi penutup debat kedua Capres 2019, Ahad (17/2/2019) malam.***

Editor:hasan b
Sumber:tribunnews.com
Kategori:Ragam

wwwwww