Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Forum Facebook Pekanbaru Kota Bertuah Fasilitasi Pengobatan Indah Putri
Kesehatan
11 jam yang lalu
Forum Facebook Pekanbaru Kota Bertuah Fasilitasi Pengobatan Indah Putri
2
Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Penggemar 'Bokep' Eks Kontributor Majalah Dewasa
Pemerintahan
12 jam yang lalu
Rekam Jejak Dirut TVRI yang Baru, Penggemar Bokep Eks Kontributor Majalah Dewasa
3
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
Hukum
9 jam yang lalu
Ruslan Buton Ditangkap, Kolonel Sugeng Waras: Anda tidak Sendirian, Banyak Orang di Belakangmu
4
Cek Persiapan New Normal, Satgas Lawan Covid-19 DPR Sambangi Kadin
Politik
12 jam yang lalu
Cek Persiapan New Normal, Satgas Lawan Covid-19 DPR Sambangi Kadin
5
Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI, Hidayat: Dewas Kangkangi TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa
Politik
13 jam yang lalu
Eks Kontributor Playboy Jadi Dirut TVRI, Hidayat: Dewas Kangkangi TAP MPR Etika Kehidupan Berbangsa
6
Penerapan New Normal Sekolah, Pemkab Siak Tunggu Petunjuk Pusat
Peristiwa
11 jam yang lalu
Penerapan New Normal Sekolah, Pemkab Siak Tunggu Petunjuk Pusat

Korupsi Dana Desa Umumnya Bermodus Proyek Fiktif dan Penggelembungan

Korupsi Dana Desa Umumnya Bermodus Proyek Fiktif dan Penggelembungan
Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain. (kompas.com)
Kamis, 28 Februari 2019 06:44 WIB
PALEMBANG - Aparat kepolisian di jajaran Polda Sumatera Selatan mengusut sembilan kasus dugaan korupsi dana desa dalam kurun waktu 2017-2018.

Dikutip dari merdeka.com, Kapolda Sumsel Irjen Pol Zulkarnain Adinegara mengungkapkan, modus yang digunakan oknum kepala desa untuk mengorup dana desa tersebut adalah proyek fiktif dan mark-up (penggelembungan) anggaran proyek.

Dari sembilan kasus tersebut, kata Kapolda Sumsel, tujuh diantaranya terjadi pada tahun 2018 dengan status sidik dan dua lainnya terjadi pada 2017 dengan status sudah lengkap (P-21). Kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan itu terjadi di dua desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Lahat.

''Ada tujuh kasus di tahun 2018 masih sidik, dan dua kasus sudah lengkap yang terjadi tahun sebelumnya,'' ungkap Zulkarnain, Rabu (27/2).

Dari banyaknya kasus penyelewengan dana desa, Zulkarnain menilai mayoritas kesalahan pada pengerjaan fiktif dan penggelembungan anggaran. Terduga pelaku yang bermasalah kebanyakan dilakukan kepala desa.

''Ya dua motif itu yang biasanya terjadi,'' ujarnya.

Zulkarnain menyebut realisasi penggunaan anggaran dana desa diawasi oleh tim saber pungli yang dibentuk kepolisian. Tugas ini berdasarkan kesepakatan antara Polri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

''Tugas kami mengawasi, mencegah, dan menindak. Kami tahu bagaimana kondisi di lapangan dan semaksimal mungkin mencegah agar tidak terjadi penyimpangan,'' pungkasnya. ***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:Ragam

wwwwww