Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pimpin Penangkapan Buronan Nurhadi, Novel Baswedan Jadi Trending
Peristiwa
17 jam yang lalu
Pimpin Penangkapan Buronan Nurhadi, Novel Baswedan Jadi Trending
2
Jelang New Normal, DPD RI Serap Aspirasi Tenaga Pendidik DKI Jakarta
DPD RI
24 jam yang lalu
Jelang New Normal, DPD RI Serap Aspirasi Tenaga Pendidik DKI Jakarta
3
Tahun Ajaran Baru, DPR Dukung Pembelajaran Tetap Jarak Jauh
Politik
18 jam yang lalu
Tahun Ajaran Baru, DPR Dukung Pembelajaran Tetap Jarak Jauh
4
Bamsoet: Sektor Pariwisata Akan Pulih dengan Menerapkan Protokol Kesehatan
Politik
18 jam yang lalu
Bamsoet: Sektor Pariwisata Akan Pulih dengan Menerapkan Protokol Kesehatan
5
Sebelum Kader IMM Bergerak, Ade Armando Diminta Segera Minta Maaf ke Din Syamsuddin
Peristiwa
17 jam yang lalu
Sebelum Kader IMM Bergerak, Ade Armando Diminta Segera Minta Maaf ke Din Syamsuddin
6
Bambang Widjojanto: Meski Mata Novel Baswedan Dirampok, Tapi Berhasil Tangkap Nurhadi
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Bambang Widjojanto: Meski Mata Novel Baswedan Dirampok, Tapi Berhasil Tangkap Nurhadi

JK Ingatkan Jokowi, Menggaji Pengangguran Hanya Cocok Diterapkan Negara Maju yang Penduduknya Sedikit

JK Ingatkan Jokowi, Menggaji Pengangguran Hanya Cocok Diterapkan Negara Maju yang Penduduknya Sedikit
Jusuf Kalla. (int)
Selasa, 05 Maret 2019 22:13 WIB
JAKARTA - Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) menjanjikan menerbitkan kartu sakti Pra Pekerja. Dengan kartu tersebut para lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi yang belum bekerja akan menerima gaji dari pmerintah.

Dikutip dari tribunnews.com, menanggapi janji Jokowi tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan agar Jokowi mempertimbangkannya kembali secara matang.

Menurut JK kebijakan menggaji penggangguran hanya cocok diterapkan di negara maju karena memiliki anggaran besar dan penduduknya sedikit.

''Kalau negara seperti Indonesia, anggaran tidak terlalu besar dan penduduk banyak, tentu harus dihitung. Kalau ada anggarannya silakan,'' ujar JK saat ditemui di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2019).

Disebutkan JK, penerapan kartu Pra Pekerja sukses di beberapa negara maju, seperti di Amerika Serikat, Kanada dan Australia.

''Tapi itu biasanya terjadi kalau negara itu maju, penduduknya tidak banyak," tutur dia.

Dtegaskan JK, pos anggaran tahun 2019 telah penuh, sehingga tak mungkin diterapkan program katu Pra Pekerja.

''Kalau ada anggarannya, silakan. Ya nanti kalau ada pembahasan anggaran tahun 2020 baru kita tahu. Yang jelas, tahun ini belum bisa, anggaran 2019 tidak ada,'' katanya.***

Editor:hasan b
Sumber:tribunnews.com
Kategori:Ragam

wwwwww