Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO 'Boneka' China
Internasional
23 jam yang lalu
Umumkan Amerika Keluar dari Keanggotaan, Donald Trump Sebut WHO Boneka China
2
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
Peristiwa
23 jam yang lalu
Minta Polri Tidak Terlalu Parno, IPW: Segera Bebaskan Ruslan Buton
3
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
Internasional
23 jam yang lalu
Aksi Ricuh Demonstrasi Merebak di 30 Kota di Amerika
4
Lawan Covid -19, Aziz Syamsudin Ajak Warga Budayakan Gotong Royong
Politik
24 jam yang lalu
Lawan Covid -19, Aziz Syamsudin Ajak Warga Budayakan Gotong Royong
5
HNW Desak Polisi Usut Aksi Teror ke Wartawan, Narasumber dan Panitia Diskusi UGM
Politik
24 jam yang lalu
HNW Desak Polisi Usut Aksi Teror ke Wartawan, Narasumber dan Panitia Diskusi UGM
6
Gunakan Pasal 'Karet' UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton
MPR RI
20 jam yang lalu
Gunakan Pasal Karet UU ITE, MPR Desak Polri Tak Menahan Ruslan Buton

Temuan Bawaslu, 158 WNA Masuk DPT di 15 Provinsi, Ini Rinciannya

Temuan Bawaslu, 158 WNA Masuk DPT di 15 Provinsi, Ini Rinciannya
KTP elektronik milik WNA. (wartakota)
Jum'at, 08 Maret 2019 17:44 WIB
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah melakukan pengawasan dan penelitian faktual terhadap potensi warga negara asing (WNA) terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT). Dalam pengawasan dan penelitian faktual itu, Bawaslu menemukan ada 158 WNA tercatat dalam (DPT).

Dikutip dari liputan6.com, 158 WNA yang masuk DPT tersebut tersebar di 15 provinsi, dengan rincian: 36 orang di Provinsi Bali, 7 orang di Banten, 10 orang di Yogyakarta, 1 orang di Jakarta, 1 orang di Jambi, 29 orang di Jawa Barat, 18 orang di Jawa Tengah, 37 orang di Jawa Timur, 2 orang di Kalimantan Barat, 1 orang di Bangka Belitung, dan 1 orang di Lampung.

Selanjutnya, 6 orang di Nusa Tenggara Barat, 2 orang di Sulawesi Utara, 6 orang di Sumatera Barat dan 1 orang di Sulawesi Tengah.

Anggota Bawaslu Mochamad Afifuddin mengatakan terdaftarnya WNA dalam DPT karena proses pencocokan dan penelitian (coklit) KPU tidak dilakukan dengan mendatangi langsung rumah ke rumah.

''Kajian Bawaslu menunjukkan, dari 10 rumah yang didatangi langsung oleh pengawas Pemilu, 1 hingga 2 rumah saat coklit tidak didatangi oleh petugas. Hal ini mengakibatkan koreksi langsung terhadap status kewarganegaraan tidak dapat dilakukan,'' ujar Afifuddin di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat (8/2/3/2019).

Belum Cocokkan Temuan

Afifuddin mengaku belum mencocokkan temuannya soal data WNA dengan KPU. Bawaslu bersama Kemendagri dan KPU baru akan melakukan koordinasi dan evaluasi siang ini.

Kata Afifuddin, Bawaslu bakal meminta KPU mengevaluasi coklit DPT. Karena data kependudukan pemilih dari Kemendagri (DP4) menjadi pertimbangan verifikasi faktual.

''Jika pencocokan penelitian ini berjalan dengan baik, maka yang begini juga akan hilang. pasti yang namanya coklit data begini ada melesetnya, yang kita tekankan adalah upaya pembersihan DPT bermasalah dan tidak memenuhi syarat,'' ucap dia. ***

Editor:hasan b
Sumber:liputan6.com
Kategori:Ragam

wwwwww