Harga Gabah Terus Turun, Sudah di Bawah Biaya Produksi, Petani Sangat Dirugikan

Harga Gabah Terus Turun, Sudah di Bawah Biaya Produksi, Petani Sangat Dirugikan
Seorang petani sedang menyisihkan jerami dari gabah. (republika.co.id)
Rabu, 03 April 2019 14:35 WIB
JAKARTA - Harga gabah petani terus menurun seiring musim panen raya. Bahkan harga gabah sudah di bawah biaya produksi. Kondisi ini tentu saja sangat merugikan para petani.

Dikutip dari republika.co.id, Ketua Umum Asosiasi Bank Benih Tani Indonesia (AB2TI), Dwi Andreas Santosa, mengatakan, selain terus menurunnya harga, daya serap penggilingan dan Bulog juga melemah.

Berdasarkan data yang dikumpulkan AB2TI dari 46 kabupaten di 12 provinsi sentra beras, harga gabah kering panen (GKP) pada bulan Maret 2019 sebesar Rp3.982 per kilogram (kg). Harga turun Rp539 per kg dari posisi Februari yang masih sebesar Rp4.521 per kg.

Data tersebut jauh di bawah data BPS. Pada Maret, BPS mencatat rata-rata GKP tingkat petani di seluruh provinsi dihargai Rp4.604 per kg, atau turun Rp510 per kg.

Dwi Andreas Santosa mengingatkan pemerintah agar hati-hati dalam mengatasi anjloknya harga gabah. Sebab, penurunan sebesar Rp500 per kg sudah sangat besar dan sangat merugikan petani.

''Penurunan ini sudah terlalu dalam dan biaya produksi sudah meningkat tajam,'' kata Andreas kepada Republika.co.id, Rabu (3/4).

Andreas menjelaskan, pada Januari 2018, hasil kajian AB2TI di 26 kabupaten produsen beras menunjukkan biaya produksi gabah sudah mencapai Rp4.286 per kg. Bulan April ini, pihaknya akan kembali mengkaji perkembangan biaya produksi yang harus dikeluarkan petani.

Namun, Andreas memastikan biaya produksi naik dan berada di kisaran Rp4.350 – Rp4.400 per kg. Dua komponen terbesar yang memicu kenaikan biaya produksi yakni biaya sewa lahan dan upah buruh tani. Ia menilai, khusus pada kenaikan upah buruh tani bukan berarti masalah. Sebaliknya, harus disyukuri karena daya beli buruh tani jauh lebih rendah daripada buruh di sektor lain.

''Kenaikan biaya produksi di tingkat usaha tani sudah seharusnya disikapi dengan kenaikan harga acuan yang wajar. Buat apa ada HPP kalau sudah di bawah biaya produksi?'' ujarnya.

Ia menuturkan, Harga Pembelian Pemerintah (HPP) GKP sebesar Rp3.700 yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 sudah tidak layak. Sekalipun pemerintah menerapkan kebijakan fleksibilitas harga acuan menjadi Rp4.070 per kg, harga itu masih di bawah biaya produksi.

Guru Besar Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor itu mengatakan, dari hasil rangkuman data 18 tahun terakhir, kenaikan HPP tidak berpengaruh terhadap kenaikan harga beras yang memicu inflasi pangan. Sebab, inflasi pangan sangat luas serta dipicu oleh banyak faktor.

Menurut Andreas, dari kajian AB2TI, HPP GKP yang wajar di tingkat petani saat ini sekitar Rp4.500 per kg. Dari harga itu, harga beras medium akan berada di kisaran Rp10.500 per kg.

Adapun saat ini, dengan HPP GKP sebesar Rp3.700 per kg, Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium ditetapkan antara Rp9.450 per kg hingga Rp10.250 per kg tergantung wilayah. Namun, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat rata-rata harga beras medium kualitas I sudah mencapai Rp11.850 dan kualitas II Rp11.650.

''Apa efeknya kalau harga acuan gabah dinaikkan? Tidak ada kaitan antara HPP gabah dan HET beras. Saya sudah sampaikan ke pemerintah,'' ujarnya.

Sementara ini, Andreas menilai hal yang paling realistis dilakukan yakni mendorong perusahaan penggilingan padi besar untuk menyerap gabah petani. Menurutnya, keberadaan Satgas Pangan sejak 2017 silam menimbulkan kekhawatiran pengusaha jika memiliki banyak stok di gudang penyimpanan. Sebab, dapat diklaim sebagai penimbun beras.

Sedangkan perusahaan penggilingan padi kecil sedang tidak bisa diharapkan. Alasannya, rata-rata penggilingan kecil bermitra dengan Bulog untuk menyuplai beras. Di satu sisi, Bulog tidak dapat memaksimalkan serapan seiring penerapan sistem Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). ***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

wwwwww