1.466 PNS Koruptor Masih Rutin Terima Gaji

1.466 PNS Koruptor Masih Rutin Terima Gaji
Ilustrasi. (int)
Senin, 29 April 2019 08:37 WIB
JAKARTA - Sebanyak 1.466 pegawai negeri sipil (PNS) atau aparatur sipil negara (ASN) yang sudah berstatus terpidana kasus korupsi, ternyata masih rutin menerima gaji.

Dikutip dari pojoksatu.id, data itu diungkapkan Indonesia Corruption Watch (ICW). Karena itu, ICW mengapresiasi langkah Mahkamah Kontitusi (MK) yang menyatakan PNS yang sudah berkuatan hukum tetap tersangkut kasus korupsi alias koruptor, bisa segera dipecat. Dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang PNS.

''Itu putusan yang perlu diapresiasi. Karena masih ada 1.466 PNS atau ASN yang sudah divonis tapi masih digaji negara. Anggaran membengkak hanya untuk membayar orang- orang yang terbukti melakukan korupsi,'' kata peneliti Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Lalola Easter di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta Selatan, Ahad (28/4/2019).

Selain itu, pihaknya juga mendorong Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Yakni untuk secara tegas tidak memberikan gaji lagi kepada para ASN yang telah terbukti melakukan penyelewengan keuangan negara.

''Pendekatan seperti ini perlu kita dorong untuk dilakukan. Pidananya telah dijalankan oleh ASN ini kemudian dikuatkan oleh Kemendagri dan Kemenpan RB,'' tegas Lalola.

Oleh karena itu, pihaknya terus menyuarakan agar pemerintah berkomitmen memecat ASN yang terbukti sebagai koruptor.

''Jadi kalau mau lihat komitmen negara soal pemberantasan korupsi bisa dilihat dari sini,'' jelasnya.

Sebelumnya, MK menegaskan bahwa pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi dasar pemerintah memecat PNS koruptor adalah konstitusional.

Dalam pertimbangan putusannya, MK beralasan seorang PNS diberhentikan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan sebagai hal yang wajar.

Dalam gugatan yang dipersoalkan adalah pasal 87 ayat (4) huruf b. Bunyinya:

''Pegawai negeri sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.''

MK berpendapat, perbuatan penyalahgunaan telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara.

''Seharusnya itu menjadi acuan utama bagi seorang PNS sebagai ASN dalam melaksanakan tugas-tugasnya, baik tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, maupun tugas pembangunan,'' tukasnya. ***

Editor:hasan b
Sumber:pojoksatu.id
Kategori:SerbaSerbi

GoNews TGPF Gagal Ungkap Penyerang Novel, KPK Minta Jokowi Bentuk Tim Pencari Fakta Baru
GoNews Pengacara TW Cambukkan Ikat Pinggang ke Jidat Hakim PN Jakpus yang Tengah Bacakan Putusan
GoNews Babi Hutan Berjalan di Atap Rumah Hebohkan Warga Banjarnegara, Begini Penampakannya
GoNews Ketahuan Hamil 4 Pekan, Ketua Rombongan 7 Kloter 38 Dipulangkan
GoNews Mini Bus Bermuatan 25 Penumpang Terjun ke Jurang di Jalan Lintas Sumatera, 4 Tewas
GoNews Cegah Penumpang KM Tidar Bunuh Diri, Kepala Stasiun Radio Pantai Tercebur ke Laut dan Hilang
GoNews Kapolri Ungkap 400 Kombes Berebut Jadi Brigjen, Banyak yang Cari Dukungan dan Keluarkan Uang
GoNews Sempat Terbang dan Kembali ke Embarkasi, Pesawat Garuda Pengangkut Jamaah Haji Delay 11 Jam
GoNews Pemerintah Alokasikan Rp10 Triliun untuk Tunjangan Pengangguran
GoNews Korban Salah Tangkap, Disiksa, Dipaksa Mengaku Membunuh dan Dipenjara 3 Tahun, 4 Pengamen Tuntut Ganti Rugi
GoNews Setelah Kisah Pilunya Tinggal di Toilet Sekolah Diberitakan Media, Bantuan Mengalir kepada Guru Honor Nining
GoNews Arab Saudi dan Negara Teluk Dukung Kebijakan China Penjarakan 1,5 Juta Muslim Uighur dan Dilarang Shalat
GoNews Pembangunan Ibukota Baru di Kalimantan akan Dimulai, Ini Persiapannya
GoNews Bali Pernah Diterjang Tsunami yang Merenggut Ribuan Jiwa
GoNews Ribuan Ikan Terdampar di Pantai Sebelum Gempa M 6,0 Guncang Bali, Begini Penjelasan BMKG
GoNews Anak Guru Mengaji dari Solok Selatan Jadi Lulusan Terbaik Akpol 2019
GoNews Usai Bertemu Prabowo, Amien Rais: Sampai Sekarang Pun Alhamdulillah Masih Istiqomah
GoNews Konsumsi Rokok Penduduk Miskin Indonesia Terbesar Kedua, Kalahkan Telur dan Daging Ayam
wwwwww