Laporan Eksklusif Reuters; Jokowi Ingin Singkirkan Elemen Muslim Garis Keras Sebelum 2024

Laporan Eksklusif Reuters; Jokowi Ingin Singkirkan Elemen Muslim Garis Keras Sebelum 2024
Presiden Joko Widodo. (bisnis.com)
Minggu, 23 Juni 2019 21:08 WIB
JAKARTA - Pemerintah akan mencegah elemen Muslim garis keras dan radikal menduduki jabatan di sejumlah kemeterian dan BUMN. Karena itu, pemerintah akan mengambil sikap tegas dengan melakukan seleksi secara ketat.

Seperti dikutip dari bisnis.com, demikian laporan eksklusif Reuters. Menurut kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, itu, beberapa kementerian yang akan menerapkan proses penyaringan ketat agar para pejabatnya tidak diisi Muslim garis keras adalah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum.

Sementara, beberapa BUMN yang disebut-sebut kantor berita itu bakal menerapkan seleksi ketat untuk menghindari muslim garis keras menduduki jabatan strategis ialah PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.

Menurut Reuters, kebijakan itu diambil setelah ada peningkatan jumlah politisi yang menuntut peran yang lebih besar bagi Islam di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia ini, dengan beberapa kelompok dikatakan menyerukan negara Islam.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah ingin menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik kandidat, terutama bagi mereka yang mencari promosi ke dua anak tangga teratas birokrasi.

Pejabat senior pemerintah, yang merupakan bagian dari tim yang merumuskan kebijakan skrining baru, mengatakan, Presiden Joko Widodo bermaksud memastikan Indonesia tetap menjadi model bagi Islam moderat sebagai bagian dari warisannya ketika selesai memimpin pada 5 tahun mendatang.

Selanjutnya pejabat itu mengatakan Presiden Jokowi sangat percaya bahwa Islam radikal mengancam aparat negara dan juga masa depan demokrasi. Rencana pemeriksaan adalah prioritas besar baginya, kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya.

''Dia ingin sebelum pemilihan presiden berikutnya pada 2024, elemen garis keras dan radikal disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat,'' kata pejabat itu.***

Editor:hasan b
Sumber:bisnis.com
Kategori:SerbaSerbi

GoNews Pemerintah Alokasikan Rp10 Triliun untuk Tunjangan Pengangguran
GoNews Korban Salah Tangkap, Disiksa, Dipaksa Mengaku Membunuh dan Dipenjara 3 Tahun, 4 Pengamen Tuntut Ganti Rugi
GoNews Setelah Kisah Pilunya Tinggal di Toilet Sekolah Diberitakan Media, Bantuan Mengalir kepada Guru Honor Nining
GoNews Arab Saudi dan Negara Teluk Dukung Kebijakan China Penjarakan 1,5 Juta Muslim Uighur dan Dilarang Shalat
GoNews Pembangunan Ibukota Baru di Kalimantan akan Dimulai, Ini Persiapannya
GoNews Bali Pernah Diterjang Tsunami yang Merenggut Ribuan Jiwa
GoNews Ribuan Ikan Terdampar di Pantai Sebelum Gempa M 6,0 Guncang Bali, Begini Penjelasan BMKG
GoNews Anak Guru Mengaji dari Solok Selatan Jadi Lulusan Terbaik Akpol 2019
GoNews Usai Bertemu Prabowo, Amien Rais: Sampai Sekarang Pun Alhamdulillah Masih Istiqomah
GoNews Konsumsi Rokok Penduduk Miskin Indonesia Terbesar Kedua, Kalahkan Telur dan Daging Ayam
GoNews Hasil Kajian KPK, 40 Persen Sektor Industri Kelapa Sawit Tak Patuh Bayar Pajak
GoNews Kata Pengamat, Penumpang Berhak Ambil Gambar dalam Pesawat karena Sudah Bayar Tiket dan Demi Keselamatan
GoNews Garuda Larang Ambil Gambar dalam Pesawat, Ini Alasannya
GoNews Dikirim Sehari Sebelum Bertemu Jokowi, Ini Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais
GoNews Dua Tahun Berlalu, Polri Tak Juga Mampu Ungkap Penganiaya Novel, ICW Cs Melapor ke Polisi Tidur
GoNews Gempa Magnitudo 6,0 Guncang Bali, Siswa dan Guru di Jembrana Berhamburan
GoNews Kisah Pilu Nining Suryani, Guru Honor Bergaji Rp350 Ribu yang Terpaksa Tinggal di Toilet Sekolah
GoNews Kesal Tak Dapat Kursi di Kereta, Wanita Muda Ini Nekat Lepas Rok dan Celana Dalam, Begini Penampakannya
wwwwww