Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Memaknai Kesaktian Pancasila di Tengah Pandemi Corona
Politik
22 jam yang lalu
Memaknai Kesaktian Pancasila di Tengah Pandemi Corona
2
Basarah: Tunda Dulu New Normal di Sektor Pendidikan
Politik
23 jam yang lalu
Basarah: Tunda Dulu New Normal di Sektor Pendidikan
3
Hari Lahir Pancasila, Pimpinan DPD Ajak Semua Elemen Gelorakan Budaya Gotong Royong
Politik
22 jam yang lalu
Hari Lahir Pancasila, Pimpinan DPD Ajak Semua Elemen Gelorakan Budaya Gotong Royong
4
LaNyalla Siap Carikan Solusi bagi Nelayan Muncar yang Tak Punya Tempat Tinggal Layak Huni
DPD RI
21 jam yang lalu
LaNyalla Siap Carikan Solusi bagi Nelayan Muncar yang Tak Punya Tempat Tinggal Layak Huni
5
IMI Dukung Penerapan New Normal demi Menyelamatkan Ekonomi Nasional
Pemerintahan
22 jam yang lalu
IMI Dukung Penerapan New Normal demi Menyelamatkan Ekonomi Nasional
6
Jadikan Nilai-nilai Pancasila bagian Solusi dalam Menghadapi Masalah Bangsa
MPR RI
23 jam yang lalu
Jadikan Nilai-nilai Pancasila bagian Solusi dalam Menghadapi Masalah Bangsa

Laporan Eksklusif Reuters; Jokowi Ingin Singkirkan Elemen Muslim Garis Keras Sebelum 2024

Laporan Eksklusif Reuters; Jokowi Ingin Singkirkan Elemen Muslim Garis Keras Sebelum 2024
Presiden Joko Widodo. (bisnis.com)
Minggu, 23 Juni 2019 21:08 WIB
JAKARTA - Pemerintah akan mencegah elemen Muslim garis keras dan radikal menduduki jabatan di sejumlah kemeterian dan BUMN. Karena itu, pemerintah akan mengambil sikap tegas dengan melakukan seleksi secara ketat.

Seperti dikutip dari bisnis.com, demikian laporan eksklusif Reuters. Menurut kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, itu, beberapa kementerian yang akan menerapkan proses penyaringan ketat agar para pejabatnya tidak diisi Muslim garis keras adalah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum.

Sementara, beberapa BUMN yang disebut-sebut kantor berita itu bakal menerapkan seleksi ketat untuk menghindari muslim garis keras menduduki jabatan strategis ialah PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.

Menurut Reuters, kebijakan itu diambil setelah ada peningkatan jumlah politisi yang menuntut peran yang lebih besar bagi Islam di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia ini, dengan beberapa kelompok dikatakan menyerukan negara Islam.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah ingin menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik kandidat, terutama bagi mereka yang mencari promosi ke dua anak tangga teratas birokrasi.

Pejabat senior pemerintah, yang merupakan bagian dari tim yang merumuskan kebijakan skrining baru, mengatakan, Presiden Joko Widodo bermaksud memastikan Indonesia tetap menjadi model bagi Islam moderat sebagai bagian dari warisannya ketika selesai memimpin pada 5 tahun mendatang.

Selanjutnya pejabat itu mengatakan Presiden Jokowi sangat percaya bahwa Islam radikal mengancam aparat negara dan juga masa depan demokrasi. Rencana pemeriksaan adalah prioritas besar baginya, kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya.

''Dia ingin sebelum pemilihan presiden berikutnya pada 2024, elemen garis keras dan radikal disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat,'' kata pejabat itu.***

Editor:hasan b
Sumber:bisnis.com
Kategori:Ragam

wwwwww