Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kepincut Teqball, Mantan Pemain Timnas: Ada Kenikmatan dan Keindahan
Olahraga
16 jam yang lalu
Kepincut Teqball, Mantan Pemain Timnas: Ada Kenikmatan dan Keindahan
2
Syarief Hassan Sebut Deklarasi Papua Merdeka Tindakan Makar
MPR RI
21 jam yang lalu
Syarief Hassan Sebut Deklarasi Papua Merdeka Tindakan Makar
3
PT Telekomunikasi Indonesia Resmi Ganti Nama
Ekonomi
21 jam yang lalu
PT Telekomunikasi Indonesia Resmi Ganti Nama
4
Bamsoet dan Wapres Ma'ruf Amin Terima Penghargaan dari 'Obsession Awards 2020'
Nasional
21 jam yang lalu
Bamsoet dan Wapres Maruf Amin Terima Penghargaan dari Obsession Awards 2020
5
Bamsoet Minta SOKSI Bantu Pemerintah Kurangi Pengangguran
Politik
21 jam yang lalu
Bamsoet Minta SOKSI Bantu Pemerintah Kurangi Pengangguran
6
Gelombang 7 Meter Berpotensi Terjadi di Laut Natuna, Warga Diimbau Waspada
Peristiwa
22 jam yang lalu
Gelombang 7 Meter Berpotensi Terjadi di Laut Natuna, Warga Diimbau Waspada

Laporan Eksklusif Reuters; Jokowi Ingin Singkirkan Elemen Muslim Garis Keras Sebelum 2024

Laporan Eksklusif Reuters; Jokowi Ingin Singkirkan Elemen Muslim Garis Keras Sebelum 2024
Presiden Joko Widodo. (bisnis.com)
Minggu, 23 Juni 2019 21:08 WIB
JAKARTA - Pemerintah akan mencegah elemen Muslim garis keras dan radikal menduduki jabatan di sejumlah kemeterian dan BUMN. Karena itu, pemerintah akan mengambil sikap tegas dengan melakukan seleksi secara ketat.

Seperti dikutip dari bisnis.com, demikian laporan eksklusif Reuters. Menurut kantor berita yang bermarkas di London, Inggris, itu, beberapa kementerian yang akan menerapkan proses penyaringan ketat agar para pejabatnya tidak diisi Muslim garis keras adalah Kementerian Keuangan, Pertahanan, Kesehatan, Pendidikan, Agama, dan Pekerjaan Umum.

Sementara, beberapa BUMN yang disebut-sebut kantor berita itu bakal menerapkan seleksi ketat untuk menghindari muslim garis keras menduduki jabatan strategis ialah PT Pertamina, Garuda Indonesia, Bank BRI, PT Antam, dan PT Timah.

Menurut Reuters, kebijakan itu diambil setelah ada peningkatan jumlah politisi yang menuntut peran yang lebih besar bagi Islam di negara mayoritas Muslim terbesar di dunia ini, dengan beberapa kelompok dikatakan menyerukan negara Islam.

Menurut dokumen yang diperoleh Reuters, pemerintah ingin menerapkan pemeriksaan latar belakang yang lebih ketat dan tes psikologis baru untuk mengukur kecenderungan politik kandidat, terutama bagi mereka yang mencari promosi ke dua anak tangga teratas birokrasi.

Pejabat senior pemerintah, yang merupakan bagian dari tim yang merumuskan kebijakan skrining baru, mengatakan, Presiden Joko Widodo bermaksud memastikan Indonesia tetap menjadi model bagi Islam moderat sebagai bagian dari warisannya ketika selesai memimpin pada 5 tahun mendatang.

Selanjutnya pejabat itu mengatakan Presiden Jokowi sangat percaya bahwa Islam radikal mengancam aparat negara dan juga masa depan demokrasi. Rencana pemeriksaan adalah prioritas besar baginya, kata pejabat itu, yang menolak disebutkan namanya.

''Dia ingin sebelum pemilihan presiden berikutnya pada 2024, elemen garis keras dan radikal disingkirkan untuk mencapai demokrasi yang lebih sehat,'' kata pejabat itu.***

Editor:hasan b
Sumber:bisnis.com
Kategori:Ragam
wwwwww