Terkait Reklamasi, Anies Mengaku Tak Berdaya 'Melawan' Pergub 'Ahok', Begini Penjelasannya

Terkait Reklamasi, Anies Mengaku Tak Berdaya Melawan Pergub Ahok, Begini Penjelasannya
Deretan bangunan yang berada di kawasan Pulau D hasil reklamasi, di kawasan pesisir Jakarta, Senin (17/6/2019). (bisnis.com)
Rabu, 26 Juni 2019 15:41 WIB
JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak berdaya 'melawan' Peraturan Gubernur Nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang diterbitkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Dikutip dari bisnis.com, Pergub 'Ahok' itu memaksa Anies menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk ribuan bangunan di pulau D.

''Menurut saya, yang mengerjakan ini (Pergub 206) semua cerdik, serius, dan itu semua dikerjakan dikebut sebelum saya mulai kerja. Ini yang bikin sebel,'' kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (25/6/2019).

Anies menjelaskan Pergub 206 diterbitkan pada Oktober 2016 atau beberapa hari menjelang cuti kampanye Ahok sebagai gubernur. Kemunculan pergub itu mendorong terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di Pulau Reklamasi.

Dengan munculnya HGB dan HPL, PT Kapuk Naga Indah (KNI) mulai melakukan pembangunan di Pulau D dengan mengacu pada peta PRK di Pergub 206. Namun, saat itu pengembang melakukan pembangunan tanpa mengantongi izin. Anies pun melakukan penyegelan terhadap ribuan bangunan itu pada Juni 2018.

Akan tetapi, karena PT KNI melakukan pembangunan sesuai dengan peta PRK, maka Anies tak bisa melakukan pembongkaran bangunan meski tak memiliki izin. ''Karena mereka melanggar perizinan membangun, bukan melanggar tata ruang, tata ruangnya diikuti,'' ujar Anies.

Selain itu, untuk mendapatkan IMB PT KNI tinggal membayar denda dan mengikuti persidangan seperti yang diatur dalam Pergub Nomor 128 Tahun 2012.

PT KNI berhak mengajukan permohonan penerbitan IMB karena pembangunan tak menyalahi peta PRK Pulau Reklamasi dan telah membayar denda.

Dengan kuatnya landasan hukum itu, Anies mau tak mau harus menerbitkan IMB untuk bangunan di Pulau D. Tindakan Anies ini yang kemudian menjadi kontroversi karena dianggap tak konsisten dengan janjinya menghentikan proyek reklamasi.

Soal opsi mencabut Pergub 206 agar bangunan kehilangan dasar hukumnya, Anies mengatakan tindakan itu tak akan berpengaruh. Sebab, kata dia, menurut aturan tata ruang, hukum dasar tidak berlaku surut.

Ia menjelaskan bangunan dibuat pada 2016 saat Pergub 206 terbit sehingga memiliki dasar hukum. Namun jika pada tahun 2019 Anies mencabut Pergub 206, maka tak akan mengubah status hukum bangunan di Pulau D karena aturan tak berlaku surut.

Dengan berbagai macam landasan hukum yang dimiliki PT KNI, Anies menerbitkan IMB bernomor 62/C.37a/31/-1.785.51/2018 pada November 2018 untuk PT KNI di pulau reklamasi.***

Editor:hasan b
Sumber:bisnis.com
Kategori:SerbaSerbi

GoNews Anies Tak Akan Bongkar 4 Pulau Reklamasi, Ini Alasannya
GoNews 932 Unit Bangunan Ilegal di Pulau Reklamasi Disegel, Anies: Semua Harus Taat Aturan, Termasuk Mereka yang Besar dan Kuat
GoNews 300 Personel Satpol PP Dikerahkan Segel Pulau Reklamasi, Anies Baswedan: Ketegasan Tak Bisa Dikompromikan
GoNews Kapolri Ungkap 400 Kombes Berebut Jadi Brigjen, Banyak yang Cari Dukungan dan Keluarkan Uang
GoNews Sempat Terbang dan Kembali ke Embarkasi, Pesawat Garuda Pengangkut Jamaah Haji Delay 11 Jam
GoNews Pemerintah Alokasikan Rp10 Triliun untuk Tunjangan Pengangguran
GoNews Korban Salah Tangkap, Disiksa, Dipaksa Mengaku Membunuh dan Dipenjara 3 Tahun, 4 Pengamen Tuntut Ganti Rugi
GoNews Setelah Kisah Pilunya Tinggal di Toilet Sekolah Diberitakan Media, Bantuan Mengalir kepada Guru Honor Nining
GoNews Arab Saudi dan Negara Teluk Dukung Kebijakan China Penjarakan 1,5 Juta Muslim Uighur dan Dilarang Shalat
GoNews Pembangunan Ibukota Baru di Kalimantan akan Dimulai, Ini Persiapannya
GoNews Bali Pernah Diterjang Tsunami yang Merenggut Ribuan Jiwa
GoNews Ribuan Ikan Terdampar di Pantai Sebelum Gempa M 6,0 Guncang Bali, Begini Penjelasan BMKG
GoNews Anak Guru Mengaji dari Solok Selatan Jadi Lulusan Terbaik Akpol 2019
GoNews Usai Bertemu Prabowo, Amien Rais: Sampai Sekarang Pun Alhamdulillah Masih Istiqomah
GoNews Konsumsi Rokok Penduduk Miskin Indonesia Terbesar Kedua, Kalahkan Telur dan Daging Ayam
GoNews Hasil Kajian KPK, 40 Persen Sektor Industri Kelapa Sawit Tak Patuh Bayar Pajak
GoNews Kata Pengamat, Penumpang Berhak Ambil Gambar dalam Pesawat karena Sudah Bayar Tiket dan Demi Keselamatan
GoNews Garuda Larang Ambil Gambar dalam Pesawat, Ini Alasannya
wwwwww