Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Memaknai Kesaktian Pancasila di Tengah Pandemi Corona
Politik
12 jam yang lalu
Memaknai Kesaktian Pancasila di Tengah Pandemi Corona
2
Basarah: Tunda Dulu New Normal di Sektor Pendidikan
Politik
12 jam yang lalu
Basarah: Tunda Dulu New Normal di Sektor Pendidikan
3
Jadikan Nilai-nilai Pancasila bagian Solusi dalam Menghadapi Masalah Bangsa
MPR RI
12 jam yang lalu
Jadikan Nilai-nilai Pancasila bagian Solusi dalam Menghadapi Masalah Bangsa
4
Hari Lahir Pancasila, Pimpinan DPD Ajak Semua Elemen Gelorakan Budaya Gotong Royong
Politik
11 jam yang lalu
Hari Lahir Pancasila, Pimpinan DPD Ajak Semua Elemen Gelorakan Budaya Gotong Royong
5
LaNyalla Siap Carikan Solusi bagi Nelayan Muncar yang Tak Punya Tempat Tinggal Layak Huni
DPD RI
11 jam yang lalu
LaNyalla Siap Carikan Solusi bagi Nelayan Muncar yang Tak Punya Tempat Tinggal Layak Huni
6
IMI Dukung Penerapan New Normal demi Menyelamatkan Ekonomi Nasional
Pemerintahan
12 jam yang lalu
IMI Dukung Penerapan New Normal demi Menyelamatkan Ekonomi Nasional

Contoh Rusia, LPS Persiapkan Penjaminan Simpanan UKM

Contoh Rusia, LPS Persiapkan Penjaminan Simpanan UKM
Dari kiri: Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah, Komisioner Destry Damayanti, dan Komisioner Fauzi Ichsan dalam sebuah pertemuan di Jakarta, 18 Juli 2019 lalu. (beritasatu)
Jum'at, 19 Juli 2019 10:59 WIB
JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tengah mempersiapkan penjaminan simpanan dana usaha kecil dan menengah (UKM), dengan premi penjaminan berkisar 0,00% hingga 0,007%.

Dikutip dari beritasatu.com, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Halim Alamsyah mengatakan, kebijakan ini diambil untuk mencegah kebangkrutan UKM jika bank mengalami masalah.

''Saat ini, kebijakan ini masih sedang dipertimbangkan,'' kata Halim Alamsyah dalam diskusi dengan para pemimpin redaksi di Jakarta, Kamis (18/7/2019).

Hadir pada kesempatan yang sama Kepala Eksekutif LPS Fauzi Ichsan dan anggota Dewan Komisioner LPS Destry Damayanti. Destry sudah terpilih menjadi Deputi Senior gubernur Bank Indonesia dan mulai bekerja akhir Juli 2019.

Halim mengatakan, pihaknya sudah mengadakan studi banding di sejumlah negara, antara lain di Rusia. LPS di negara totaliter itu sedang berusaha memberikan penjaminan dana simpanan UKM.

''Kami baru dari Rusia. LPS negara itu akan ke parlemennya untuk membahas penjaminan dana UKM,'' jelasnya.

Saat ini, premi yang dibayar pihak perbankan kepada LPS setiap tahun adalah 0,2% dari total dana pihak ketiga. Sedang premi untuk simpanan UKM diperkirakan berkisar 0,00%-0,007% dari dana pihak ketiga. Kebijakan itu masih sedang digodok dan setelah rampung baru akan diminta persetujuan dari DPR.

Sejak 13 Oktober 2008, saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank adalah paling banyak sebesar Rp 2 miliar. Ketentuan itu hanya berlaku bagi penyimpanan individu, bukan badan hukum. Namun, melihat kebutuhan riil, demikian Halim, LPS berniat memperluas penjaminan hingga badan hukum, khusus untuk UKM.

LPS juga akan mendorong pembahasan RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang hingga saat ini terhenti.***

Editor:hasan b
Sumber:beritasatu.com
Kategori:Ragam

wwwwww