Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
Pemerintahan
20 jam yang lalu
Jokowi Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang
2
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
Politik
19 jam yang lalu
Anis Byarwati Minta Kaum Muda Ikut Kontribusi Atasi Kemiskinan
3
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
Peristiwa
20 jam yang lalu
Soal Jokowi dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno
4
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
Peristiwa
19 jam yang lalu
Ketua DPP PPP Merasa Aneh saat Rakyat Dilarang Mudik, Tapi WN China Boleh Masuk
5
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
Hukum
21 jam yang lalu
Kembali Tebar Teror, Teroris OPM Tembaki Polsek dan Bakar Rumah Penduduk Ilaga Papua
6
Kisah Penjual Prangko Kembalikan Duit Rp 16,4 Juta yang Ia Temukan di Depan Kantor Pos
Peristiwa
20 jam yang lalu
Kisah Penjual Prangko Kembalikan Duit Rp 16,4 Juta yang Ia Temukan di Depan Kantor Pos

Komnas HAM Nilai Draf Perpres Koopssus Bertabrakan dengan UU TNI dan UU Terorisme

Komnas HAM Nilai Draf Perpres Koopssus Bertabrakan dengan UU TNI dan UU Terorisme
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (republika.co.id)
Kamis, 08 Agustus 2019 21:00 WIB
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai draf Perpres Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI melampaui batas kewenangan TNI dan berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM.

Dikutip dari republia.co.id, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Perpres itu mengatur ruang lingkup terlalu luas, seperti meliputi tugas penangkapan, penindakan dan pemulihan.

''Ternyata dalam draf Perpres, plus dalam postur Koopssusgab sekarang, Koopssus itu menurut kami melampaui batas. Melampaui batas negara sebagai negara hukum dan berpotensi untuk melanggar HAM,'' ujar Choirul di kantornya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Ia menilai, perlu adanya aturan yang secara rinci mengenai situasi yang bisa melibatkan TNI dalam penanganan terorisme. Pada draf pasal 9 ayat 2 Perpres tersebut, penindakan mengatasi aksi terorisme dilaksanakan dengan menggunakan strategi, taktik, dan teknik militer sesuai dengan doktrin TNI.

Masalah sumber pendanaan juga menjadi sorotan lain dari Komnas HAM dari draf Perpres ini. Draf Perpres pasal 17 menyebutkan bahwa mengatur sumber pendanaan untuk mengatasi aksi terorisme bersumber APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

''Soal postur pendanaan, sejak awal pendanaan TNI itu hanya boleh dilakukan oleh APBN, APBD pun juga nggak boleh,'' kata Choirul.

Komnas HAM berencana untuk menyurati Presiden Joko Widodo mengenai keberatan mereka atas draf perpres yang mereka klaim bertabrakan dengan UU Terorisme dan UU TNI ini. Pihaknya juga mendorong presiden untuk mengkaji ulang serta merevisi draf tersebut sebelum ditandatangani dan disahkan.

''Jadi kami akan menyurati keberatan kami karena ancamannya ancaman keras. Ini bertabrakan dan bertentangan dengan UU TNI dan UU Terorisme sebagai UU pokok yang sudah diatur di konstitusi. Ini tabrakannya banyak sekali, dan ini mengancam TNI kita menjadi tidak profesional,'' tutupnya.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam
wwwwww