Loading...    
           

Komnas HAM Nilai Draf Perpres Koopssus Bertabrakan dengan UU TNI dan UU Terorisme

Komnas HAM Nilai Draf Perpres Koopssus Bertabrakan dengan UU TNI dan UU Terorisme
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (republika.co.id)
Kamis, 08 Agustus 2019 21:00 WIB
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai draf Perpres Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI melampaui batas kewenangan TNI dan berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM.

Dikutip dari republia.co.id, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Perpres itu mengatur ruang lingkup terlalu luas, seperti meliputi tugas penangkapan, penindakan dan pemulihan.

''Ternyata dalam draf Perpres, plus dalam postur Koopssusgab sekarang, Koopssus itu menurut kami melampaui batas. Melampaui batas negara sebagai negara hukum dan berpotensi untuk melanggar HAM,'' ujar Choirul di kantornya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Ia menilai, perlu adanya aturan yang secara rinci mengenai situasi yang bisa melibatkan TNI dalam penanganan terorisme. Pada draf pasal 9 ayat 2 Perpres tersebut, penindakan mengatasi aksi terorisme dilaksanakan dengan menggunakan strategi, taktik, dan teknik militer sesuai dengan doktrin TNI.

Masalah sumber pendanaan juga menjadi sorotan lain dari Komnas HAM dari draf Perpres ini. Draf Perpres pasal 17 menyebutkan bahwa mengatur sumber pendanaan untuk mengatasi aksi terorisme bersumber APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

''Soal postur pendanaan, sejak awal pendanaan TNI itu hanya boleh dilakukan oleh APBN, APBD pun juga nggak boleh,'' kata Choirul.

Komnas HAM berencana untuk menyurati Presiden Joko Widodo mengenai keberatan mereka atas draf perpres yang mereka klaim bertabrakan dengan UU Terorisme dan UU TNI ini. Pihaknya juga mendorong presiden untuk mengkaji ulang serta merevisi draf tersebut sebelum ditandatangani dan disahkan.

''Jadi kami akan menyurati keberatan kami karena ancamannya ancaman keras. Ini bertabrakan dan bertentangan dengan UU TNI dan UU Terorisme sebagai UU pokok yang sudah diatur di konstitusi. Ini tabrakannya banyak sekali, dan ini mengancam TNI kita menjadi tidak profesional,'' tutupnya.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:SerbaSerbi

       
        Loading...    
           
GoNews Remaja Bunuh dan Bakar Pacar karena Cemburu, Berhubungan Intim Sebelum Dicekik
GoNews Kirim Foto Bugil karena Tergiur Gaji Rp5 Juta, 3 Wanita di Jatim Jadi Korban Pemerasan Siswa SMA
GoNews Semua Sekolah di Penang Diliburkan Akibat Asap Kiriman Sumatera
GoNews Terkait Revisi UU KPK, Laode Sebut Menkumham Berbohong Telah Diskusi dengan Dirinya dan Agus Rahardjo
GoNews Pingsan Usai Disuntikkan Vitamin C, Wanita Muda Digauli Pria Baru Dikenalnya di Rumah Kakak Pelaku
GoNews Direktur KPK: Embahnya Korupsi Itu Parpol di DPR karena Miliki 2 Kewenangan
GoNews Pengamat Militer Sebut Indonesia Berpotensi Jadi Negara Polisi, Begini Penjelasannya
GoNews Kivlan Zen Dirawat di RSPAD, Menhan Minta Dibebaskan Dulu
GoNews PT Pelni Buka Lowongan Kerja, Ini 10 Posisi yang Ditawarkan dan Tata Cara Pendaftarannya
GoNews Setelah Diprotes, Kemendag Akan Tambahkan Pasal Wajib Halal Daging Impor dalam Permendag 29/2019
GoNews Orangtua Tak Mampu Beli Susu, Bayi Perempuan di Polman Minum Kopi Tubruk 5 Gelas Sehari, Begini Kondisinya
GoNews Terobos Kobaran Api Selamatkan Kakeknya, Bocah 6 Tahun Tewas Terbakar, Negara Berikan Medali Keberanian
GoNews 8 Tewas Akibat Bus Tabrak Truk Tangki di Lintas Sumatera, Ini Identitas Korban
GoNews Polisi Tertelungkup di Atas Kap Mobil dan Terseret 200 Meter, Ini Penjelasan Polda Metro
GoNews Asap Kiriman Indonesia Liburkan 500 Sekolah di Malaysia
GoNews Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Meninggal dalam Status Terpidana Korupsi
GoNews Tak Punya Ongkos Pulang ke Rumah, Siswa MTs Numpang Truk Tanah, Tergelincir Saat Naik dan Tergilas Ban
GoNews Kenal Lewat Medsos, Ketemu dan Main Ludo di Kamar Hotel, Wanita 24 Tahun Digilir dan Dirampok, 2 Pelaku Ditembak Polisi
wwwwww