Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
Politik
10 jam yang lalu
Sultan Najamudin: Jangan Cuma Paket Pelatihan, Hentikan Program Kartu Prakerja
2
Leicester City Lawan Crystal Palace, Sajikan Laga Ketat
Sepakbola
12 jam yang lalu
Leicester City Lawan Crystal Palace, Sajikan Laga Ketat
3
Anggaran Peningkatan Prestasi Olahraga 2 Triiun
Sepakbola
13 jam yang lalu
Anggaran Peningkatan Prestasi Olahraga 2 Triiun
4
Lawan Manchester United, Bournemouth Unggul di Bola Mati
Sepakbola
12 jam yang lalu
5
Target Lolos Liga 1, Babel Muba United FC Terus Lengkapi Pasukan 
Sepakbola
12 jam yang lalu
Target Lolos Liga 1, Babel Muba United FC Terus Lengkapi Pasukan 
6
Salah Satu Kasus Covid-19 di Kampar Merupakan Dokter Puskesmas di Pekanbaru
Kesehatan
17 jam yang lalu
Salah Satu Kasus Covid-19 di Kampar Merupakan Dokter Puskesmas di Pekanbaru

Komnas HAM Nilai Draf Perpres Koopssus Bertabrakan dengan UU TNI dan UU Terorisme

Komnas HAM Nilai Draf Perpres Koopssus Bertabrakan dengan UU TNI dan UU Terorisme
Komisioner Komnas HAM Choirul Anam. (republika.co.id)
Kamis, 08 Agustus 2019 21:00 WIB
JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menilai draf Perpres Komando Operasi Khusus (Koopssus) TNI melampaui batas kewenangan TNI dan berpotensi memicu terjadinya pelanggaran HAM.

Dikutip dari republia.co.id, Komisioner Komnas HAM Choirul Anam mengatakan, Perpres itu mengatur ruang lingkup terlalu luas, seperti meliputi tugas penangkapan, penindakan dan pemulihan.

''Ternyata dalam draf Perpres, plus dalam postur Koopssusgab sekarang, Koopssus itu menurut kami melampaui batas. Melampaui batas negara sebagai negara hukum dan berpotensi untuk melanggar HAM,'' ujar Choirul di kantornya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (8/8).

Ia menilai, perlu adanya aturan yang secara rinci mengenai situasi yang bisa melibatkan TNI dalam penanganan terorisme. Pada draf pasal 9 ayat 2 Perpres tersebut, penindakan mengatasi aksi terorisme dilaksanakan dengan menggunakan strategi, taktik, dan teknik militer sesuai dengan doktrin TNI.

Masalah sumber pendanaan juga menjadi sorotan lain dari Komnas HAM dari draf Perpres ini. Draf Perpres pasal 17 menyebutkan bahwa mengatur sumber pendanaan untuk mengatasi aksi terorisme bersumber APBN, APBD, dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

''Soal postur pendanaan, sejak awal pendanaan TNI itu hanya boleh dilakukan oleh APBN, APBD pun juga nggak boleh,'' kata Choirul.

Komnas HAM berencana untuk menyurati Presiden Joko Widodo mengenai keberatan mereka atas draf perpres yang mereka klaim bertabrakan dengan UU Terorisme dan UU TNI ini. Pihaknya juga mendorong presiden untuk mengkaji ulang serta merevisi draf tersebut sebelum ditandatangani dan disahkan.

''Jadi kami akan menyurati keberatan kami karena ancamannya ancaman keras. Ini bertabrakan dan bertentangan dengan UU TNI dan UU Terorisme sebagai UU pokok yang sudah diatur di konstitusi. Ini tabrakannya banyak sekali, dan ini mengancam TNI kita menjadi tidak profesional,'' tutupnya.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam

wwwwww