Sebelum Ada UU-nya, Pemindahan Ibu Kota Negara Dinilai Ilegal

Sebelum Ada UU-nya, Pemindahan Ibu Kota Negara Dinilai Ilegal
Dialektika demokrasi ''Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota'' bersama anggota DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/8/2019). (poskotanews.com)
Kamis, 22 Agustus 2019 19:36 WIB
JAKARTA - Pemindahan ibu kota negara harus dibahas DPR terlebih dulu dan diterbitkan undang-undangnya (UU). Bila tidak, maka kebijakan pemindahan ibu kota negara tersebut dinilai ilegal.

''Kalau tidak dibahas dengan DPR dan UU –nya belum ada, maka pemindahan ibu kota itu ilegal,'' ujar Sekretaris Fraksi PAN DPR RI  Yandri Susanto, dalam dialektika demokrasi ''Tantangan Regulasi Pemindahan Ibu Kota'' bersama anggota DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryodi di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (22/8/2019).

Dikutip dari poskotanews.com, menurut Yandri, pemindahan ibu kota negara itu persoalan yang serius, karena ada berbagai konsekuensinya. Misalnya, pemindahan gedung-gedung lembaga tinggi negara, aparatur sipil negara dan lain-lain yang bisa menghabiskan anggaran negara sangat besar, sekitar Rp500 triliun.

DPR pun kata Yandri, belum mendapat draft pemindahan ibu kota tersebut. Sehingga pidato Presiden Jokowi pada Sidang tahunan MPR RI, Jumat (16/8/2019) lalu belum berkekuatan hukum dan tak bisa dipertanggungjawabkan.

Karena itu dia meminta Presiden Jokowi mengajukan RUU pemindahan ibu kota tersebut ke Kalimatan Timur, sekaligus mencabut penetapan ibu kota Jakarta.

''Jadi, pemindahan ibu kota itu tidak mendesak. Yang mendesak adalah mengatasi kemiskinan di desa-desa yang hidupnya sulit air bersih, tak bisa sekolah, kurang gizi dan sebagainya,'' pungkasnya.

Sementara itu, Bambang Haryo menilai Presiden Jokowi telah mengabaikan DPR RI, jika pemindahan ibu kota itu benar-benar dilakukan. Karena, prosesnya harus melalui UU, melalui kajian akademik, tidak mengorbankan kawasan yang menjadi jantung negara, dan lain-lain. ''Presiden jangan melangkahi DPR,'' ungkapnya.***

Editor:hasan b
Sumber:poskotanews.com
Kategori:SerbaSerbi

       
        Loading...    
           
GoNews Diantar Pacar Tengah Malam dan Ngobrol Hingga Pukul 23.30 WIB, Biduan Ditemukan Tewas Waktu Subuh
GoNews Putrinya Minta Restu Menikah, Ayah Berikan Syarat Harus Bersedia Digauli, Begini Akibatnya
GoNews Pasca Ledakan Bom di Mapolrestabes Medan, Polisi Buru Seorang Pimpinan Pengajian
GoNews Istri Polisi Hilang 2 Hari, Ditemukan Waka Polres dalam Kamar Hotel bersama Polisi Lain
GoNews Dicabuli Kakek dan Sepupu Sejak SMP, Siswi Kelas II SMA Ini Kini Hamil 6 Bulan
GoNews Bus Sinar Jaya dan Arimbi Tabrakan di Tol Cipali, 7 Penumpang Tewas, Ini Identitas Korban
GoNews Kapolri: Bukan Rahasia Umum, Banyak Kapolres Minta Jatah Proyek, Nanti Saya Carikan Pemain Cadangan
GoNews Militer Israel Bombardir Pemukiman Warga Palestina, 22 Muslim Wafat dan 66 Terluka
GoNews Dijadikan PSK buat Bayar Utang, Diracun Suami Saat Hamil 8 Bulan
GoNews Menteri Keuangan Terbitkan Aturan Baru Tentang Iuran BPJS Kesehatan
GoNews Kapolsek Cempa Bersimpuh di Hadapan Massa untuk Selamatkan Nyawa Pekerja Tambang
GoNews Ditusuk Suami Berkali-kali, Wanita Hamil Tua ke Rumah Sakit Sendirian dalam Kondisi Berdarah-darah
GoNews Habib Rizieq Perlihatkan Surat Pencekalan, Imigrasi Mengaku Belum Tahu
GoNews Istri Berlumuran Darah dalam Kamar Mandi, Suami Ditemukan Tergantung di Kebun
GoNews MUI Pusat Dukung Imbauan MUI Jatim Agar Pejabat Jangan Ucapkan Salam Semua Agama, Ini Alasannya
GoNews Memalukan, Anggota Fraksi PSI Lemparkan Dokumen RAPBD ke Lantai Saat Rapat, Mengaku Spontanitas
GoNews MA India Putuskan Umat Hindu Boleh Bangun Kuil di Tempat Berdirinya Masjid Berusia 450 Tahun
GoNews Mengaku Anggota TNI, Kuli Bangunan Berhasil Kuras 3 Janda Luar Dalam
wwwwww