Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua DPD Diminta Hadiri Peresmian Gelar Pangeran LaNyalla Mahmud Mattalitti Hardonagoro
DPD RI
17 jam yang lalu
Ketua DPD Diminta Hadiri Peresmian Gelar Pangeran LaNyalla Mahmud Mattalitti Hardonagoro
2
Gerindra Umumkan 12 Waketum: Habiburokhman Masuk, Poyuono Out
Politik
22 jam yang lalu
Gerindra Umumkan 12 Waketum: Habiburokhman Masuk, Poyuono Out
3
DPP Demokrat Ikhlas jika Pilkada Ditunda, Tapi Ini Syaratnya
Politik
21 jam yang lalu
DPP Demokrat Ikhlas jika Pilkada Ditunda, Tapi Ini Syaratnya
4
PKS: Kalau Mau Rakyat Selamat, Pilkada Wajib Ditunda!
Politik
21 jam yang lalu
PKS: Kalau Mau Rakyat Selamat, Pilkada Wajib Ditunda!
5
Sebelum ada Vaksin, Jusuf Kalla Minta Pilkada Ditunda
Politik
21 jam yang lalu
Sebelum ada Vaksin, Jusuf Kalla Minta Pilkada Ditunda
6
Rachmawati Soekarnoputri Ditunjuk Jadi Dewan Pembina Gerindra
Politik
22 jam yang lalu
Rachmawati Soekarnoputri Ditunjuk Jadi Dewan Pembina Gerindra

Kena OTT KPK, Bupati Muara Enim Diduga Terima Suap Terkait Proyek PU

Kena OTT KPK, Bupati Muara Enim Diduga Terima Suap Terkait Proyek PU
Gedung KPK. (dok)
Selasa, 03 September 2019 13:23 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/9) malam, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan tiga orang lainnya di Palembang dan Muara Enim, Sumatera Selatan.

Dikutip dari merdeka.com, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, membenarkan bahwa Bupati Muara Enim Ahmad Yani termasuk salah satu dari empat orang yang kena OTT di Sumsel.

''Empat orang tersebut dari unsur kepala daerah, pejabat pengadaan dan rekanan swasta,'' ujar Basaria kepada Liputan6.com, Selasa (3/9).

Penangkapan dilakukan usai penyerahan uang antara pihak pejabat Pemkab dan swasta terkait sebuah proyek.

''KPK mengamankan uang sekitar USD 35 ribu. Kami duga uang ini terkait proyek di Dinas PU setempat,'' kata Basaria.

Basaria menambahkan, penyidik masih terus mendalami kasus ini. Empat orang yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif.

''Sesuai hukum acara kami diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status mereka. Rencana hari ini akan disampaikan informasi lebih rinci melalui konferensi pers di KPK,'' kata dia.***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:Ragam

wwwwww