Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Satgas Covid-19 DPR RI Sentil Kemendikbud soal Persiapan 'New Normal'
DPR RI
7 jam yang lalu
Satgas Covid-19 DPR RI Sentil Kemendikbud soal Persiapan New Normal
2
Protokol New Normal Driver Ojol: Penumpang Bawa Helm Sendiri
Ekonomi
6 jam yang lalu
Protokol New Normal Driver Ojol: Penumpang Bawa Helm Sendiri
3
Satgas Covid-19 DPR Tegaskan Pentingnya Satu Panduan Protokol Kesehatan Masuki 'New Normal'
DPR RI
8 jam yang lalu
Satgas Covid-19 DPR Tegaskan Pentingnya Satu Panduan Protokol Kesehatan Masuki New Normal
4
Satgas Covid-19 DPR Terima Paparan Data Pandemi dari Kemenkes
DPR RI
7 jam yang lalu
Satgas Covid-19 DPR Terima Paparan Data Pandemi dari Kemenkes
5
Perlindungan ABK Perikanan Lemah, KLC Desak Pemerintah Lakukan Ini...
Umum
8 jam yang lalu
Perlindungan ABK Perikanan Lemah, KLC Desak Pemerintah Lakukan Ini...
6
Bahas Persiapan New Normal, Satgas Covid-19 DPR Sambangi Menkes
Politik
8 jam yang lalu
Bahas Persiapan New Normal, Satgas Covid-19 DPR Sambangi Menkes

Kena OTT KPK, Bupati Muara Enim Diduga Terima Suap Terkait Proyek PU

Kena OTT KPK, Bupati Muara Enim Diduga Terima Suap Terkait Proyek PU
Gedung KPK. (dok)
Selasa, 03 September 2019 13:23 WIB
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (2/9) malam, melakukan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Muara Enim Ahmad Yani dan tiga orang lainnya di Palembang dan Muara Enim, Sumatera Selatan.

Dikutip dari merdeka.com, Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, membenarkan bahwa Bupati Muara Enim Ahmad Yani termasuk salah satu dari empat orang yang kena OTT di Sumsel.

''Empat orang tersebut dari unsur kepala daerah, pejabat pengadaan dan rekanan swasta,'' ujar Basaria kepada Liputan6.com, Selasa (3/9).

Penangkapan dilakukan usai penyerahan uang antara pihak pejabat Pemkab dan swasta terkait sebuah proyek.

''KPK mengamankan uang sekitar USD 35 ribu. Kami duga uang ini terkait proyek di Dinas PU setempat,'' kata Basaria.

Basaria menambahkan, penyidik masih terus mendalami kasus ini. Empat orang yang ditangkap masih menjalani pemeriksaan intensif.

''Sesuai hukum acara kami diberikan waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status mereka. Rencana hari ini akan disampaikan informasi lebih rinci melalui konferensi pers di KPK,'' kata dia.***

Editor:hasan b
Sumber:merdeka.com
Kategori:Ragam

wwwwww