Loading...    
           

Ribuan Dosen dari 27 Kampus Tolak DPR Lumpuhkan KPK

Ribuan Dosen dari 27 Kampus Tolak DPR Lumpuhkan KPK
Sejumlah warga melakukan aksi menolak pelemahan KPK, saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (1/9/2019). (beritasatu)
Senin, 09 September 2019 17:48 WIB
JAKARTA - Ribuan dosen dari 27 perguruan tinggi di Indonesia menolak upaya DPR melumpuhkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan modus merevisi UU omor 30 Tahun 2002 tentang KPK.

''Hingga Senin pagi ini telah kami terima dukungan dan pernyataan yang tegas dari sekitar 27 kampus di berbagai wilayah di Indonesia, menyatakan sikapnya menolak revisi UU KPK. Sekitar 1.195 dosen secara tegas menyatakan sikapnya tersebut,'' kata Rimawan Pradiptyo, Dosen Fakultas Ekonomi UGM dalam siaran pers yang diterima beritasatu.com di Jakarta, Senin (9/9/2019).

Ia menegaskan, korupsi telah merusak cita-cita luhur bangsa Indonesia. Namun, KPK yang menjadi tonggak utama dalam upaya melawan korupsi tersebut sekarang sedang diserang dan dilemahkan dari berbagai sisi. Salah satunya melalui revisi UU KPK.

''Revisi UU KPK akhirnya dapat mematikan KPK, maka wajar jika kami melihatnya sebagai ancaman terhadap niat luhur kita bersama membangun bangsa ini,'' katanya.

Untuk itu, Rinawan menyatakan, ribuan akademisi dari puluhan kampus di seluruh Indonesia meminta Presiden Joko Widodo untuk menolak revisi UU KPK.

Para akademisi berharap Jokowi merealisasikan komitmennya melawan korupsi dengan menjaga KPK agar dapat menjalankan tugasnya secara baik dan efektif dalam memberantas korupsi.

''Banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan di masa kepemimpinan Bapak Presiden saat ini. Semua niat baik untuk kesejahteraan, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut nyaris tidak akan tercapai jika bangsa ini masih digerogoti korupsi,'' tegasnya.

Ribuan dosen yang telah menyatakan sikap ini berasal dari puluhan kampus, yakni UGM, UI, IPB, UII, Unand, Unmul, Unusia, Unhas, UNS, Unpad, UMSH, ITB, Unair, UM Surabaya, Undip, UBH, ULM, UIR, Unnes, UnIchsan, USU, Undana, Unram, Unsoed, Universitas Paramadina, Unri, UMSB dan kampus lainnya. Rimawan meyakini jumlah akademisi yang menolak revisi UU KPK ini terus bertambah dari waktu ke waktu.

''Kami juga mengajak para insan akademik untuk turun gunung menyelesaikan persoalan di depan mata kita, ketika kekuasaan rentan digunakan untuk menyerang pemberantasan korupsi dan melumpuhkan KPK,'' tegasnya.***

Editor:hasan b
Sumber:beritasatu.com
Kategori:SerbaSerbi

       
        Loading...    
           
GoNews Kivlan Zen Dirawat di RSPAD, Menhan Minta Dibebaskan Dulu
GoNews PT Pelni Buka Lowongan Kerja, Ini 10 Posisi yang Ditawarkan dan Tata Cara Pendaftarannya
GoNews Setelah Diprotes, Kemendag Akan Tambahkan Pasal Wajib Halal Daging Impor dalam Permendag 29/2019
GoNews Orangtua Tak Mampu Beli Susu, Bayi Perempuan di Polman Minum Kopi Tubruk 5 Gelas Sehari, Begini Kondisinya
GoNews Terobos Kobaran Api Selamatkan Kakeknya, Bocah 6 Tahun Tewas Terbakar, Negara Berikan Medali Keberanian
GoNews 8 Tewas Akibat Bus Tabrak Truk Tangki di Lintas Sumatera, Ini Identitas Korban
GoNews Polisi Tertelungkup di Atas Kap Mobil dan Terseret 200 Meter, Ini Penjelasan Polda Metro
GoNews Asap Kiriman Indonesia Liburkan 500 Sekolah di Malaysia
GoNews Mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Meninggal dalam Status Terpidana Korupsi
GoNews Tak Punya Ongkos Pulang ke Rumah, Siswa MTs Numpang Truk Tanah, Tergelincir Saat Naik dan Tergilas Ban
GoNews Kenal Lewat Medsos, Ketemu dan Main Ludo di Kamar Hotel, Wanita 24 Tahun Digilir dan Dirampok, 2 Pelaku Ditembak Polisi
GoNews Kemendikbud Terbitkan 2 Aturan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja
GoNews Suhu di Padang Sangat Dingin, 18 Derajat Celsius, Ini Penjelasan BMKG
GoNews Ribuan Ikan dengan Tulang Retak dan Mata Copot Terdampar, Warga Ambon Ketakutan Bakal Datang Tsunami
GoNews Hapuskan Label Halal Daging Impor, Permendag 29/2019 Tabrak UU Jaminan Produk Halal
GoNews Numpang Nonton di Rumah Tetangga, Gadis 13 Tahun Diperkosa dan Dibunuh, Jasadnya Ditemukan dalam Karung
GoNews Pemerintah Didesak Cabut Permendag yang Tak Wajibkan Daging Impor Berlabel Halal
GoNews Terbitkan Aturan Daging Impor Tak Wajib Label Halal, Menteri Perdagangan Dinilai Tak Hormati Umat Islam
wwwwww