Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
14 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
2
Fraksi PAN minta Kalung Anticorona Diteliti
Kesehatan
46 menit yang lalu
Fraksi PAN minta Kalung Anticorona Diteliti
3
Kandasnya Indonesia Menjadi Acuan Harga Timah Dunia
Opini
41 menit yang lalu
Kandasnya Indonesia Menjadi Acuan Harga Timah Dunia
4
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
Politik
31 menit yang lalu
Sore Ini, Gus Jazil Jemput PMI Bebas dari Hukuman Mati di Bandara Soetta
5
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di 'Kota Hujan'
MPR RI
23 menit yang lalu
New Normal, MPR Kembali Gelar Pentas Seni Budaya Sunda dan Kuliner Lokal di Kota Hujan
6
Anis Byarwati: UMKM Terbukti Tahan Goncangan Krisisi Ekonomi
Politik
16 menit yang lalu
Anis Byarwati: UMKM Terbukti Tahan Goncangan Krisisi Ekonomi

BNPB: 80 Persen Lahan Terbakar Jadi Kebun

BNPB: 80 Persen Lahan Terbakar Jadi Kebun
Kebakaran pada lahan gambut di Riau. (republika.co.id)
Sabtu, 14 September 2019 14:19 WIB
JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengungkapkan, kepala daerah sering absen pada kegiatan pengarahan antisipasi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Dikutip dari republika.co.id, Doni mengkritik sikap kepala daerah dan pejabat pemerintah daerah lainnya yang kurang peduli dengan Karhutla di daerahnya.

''Pada kesempatan ini, saya juga beri satu evaluasi. Kami dari BNPB membandingkan ke tiap daerah. Kita ada beberapa keluhan dari unsur TNI dan Polri di lapangan, karena adanya sikap kurang peduli dari pejabat daerah. Saya tak menyinggung pejabat siapa. Tapi rata-rata, pejabat atau pemimpin tingkat kabupaten/kota,'' ujar Doni di Graha BNPB, Jl Pramuka, Jakarta Timur, Sabtu (14/9).

Doni menyampaikan keluhan para komandan yang mengampu evaluasi kebakaran hutan di lapangan. Menurut mereka, para kepala daerah sering absen saat ada pengarahan.

''Ini adalah keluhan dari unsur komandan di lapangan. Bahkan ada yang tiap ada undangan rapat tak hadir. Padahal saya bilang tadi, 99 persen penyebab kebakaran adalah manusia dan 80 persen dari lahan yang bekas terbakar ini jadi kebun,'' tegasnya. 

Doni mengingatkan apa yang dilakukan pemerintah adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini harus melibatkan pemerintah pusat hingga tingkat paling bawah di daerah. 

''Kalau sinergitas kurang maksimal, kita juga akan kesulitan. Energi yang kita keluarkan semakin besar. Saya juga berharap para pejabat negara terutama bupati, wali kota,  serta camat lurah, untuk lebih peduli pada masyarakatnya. Kami BNPB mengatakan kalau ada masyarakat yang dibayar untuk membakar ladang, kami siap menampung mereka, kami pekerjakan sebagai bagian dari Satgas pemadaman api. Kita bayar, lebih baik kita membayar rakyat, dari pada rakyat dibayar orang lain untuk membakar,'' tambah Doni.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam

wwwwww