Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Diduga Berasal dari Pekanbaru, Siapa Gerangan Pria Pemesan 'Jasa' Prostitusi Hana Hanifah
Hukum
23 jam yang lalu
Diduga Berasal dari Pekanbaru, Siapa Gerangan Pria Pemesan Jasa Prostitusi Hana Hanifah
2
BAZNAS Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR
Ekonomi
17 jam yang lalu
BAZNAS Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR
3
Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?
Peristiwa
22 jam yang lalu
Heboh Masuk Pantai Indah Kapuk Harus Pakai Paspor, Netizen: Apakah Sebagian RI Sudah Dijual ke Asing?
4
Peluang Sandiaga Uno Nyapres Terbuka Jika Berani Menjauhi Prabowo
Politik
22 jam yang lalu
Peluang Sandiaga Uno Nyapres Terbuka Jika Berani Menjauhi Prabowo
5
WNA Boleh Urus Keuangan dan Teknik di Lembaga Penyiaran, PPP Kritisi Omnibuslaw Ciptaker
DPR RI
23 jam yang lalu
WNA Boleh Urus Keuangan dan Teknik di Lembaga Penyiaran, PPP Kritisi Omnibuslaw Ciptaker
6
Formappi Desak Anggota DPR Tak Malas Ngantor di Tengah Pandemi
Politik
23 jam yang lalu
Formappi Desak Anggota DPR Tak Malas Ngantor di Tengah Pandemi

Kemendikbud Terbitkan 2 Aturan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja

Kemendikbud Terbitkan 2 Aturan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja
Kantor Kemendikbud. (rri.co.id)
Senin, 16 September 2019 15:36 WIB
JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan dua aturan tentang pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja.

Dikutip dari republika.co.id, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kemendikbud, Dian Wahyuni, mengatakan, kedua aturan itu adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 31 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 320/P/2019 tentang Satuan Pendidikan Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2019.

Kedua aturan tersebut, jelas Dian Wahyuni, memiliki cakupan substansi pengaturan yang saling mendukung dalam pengelolaan kedua dana BOS.

''Permendikbud Nomor 31 Tahun 2019 memuat tujuan bantuan, syarat, kriteria satuan pendidikan penerima bantuan, alokasi bantuan, bagaimana penggunaan bantuan, bagaimana pengelolaan dan penyaluran bantuan,'' jelasnya dalam keterangan yang diterima Republika, Ahad (15/9).

Sedangkan Keputusan Mendikbud nomor 320/P/2019, kata Dian, mengatur penetapan satuan pendidikan penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja dengan jumlah siswa sasaran prioritas per sekolah, dan penetapan jumlah alokasi yang diterima per sekolah.

Ia menegaskan, masing-masing satuan pendidikan tidak diperbolehkan sekaligus menerima kedua jenis dana BOS. ''Bagi satuan pendidikan yang sudah menerima BOS Kinerja, maka tidak dapat menerima BOS Afirmasi. Jadi tidak bisa mendapatkan kedua jenis BOS tersebut untuk satu satuan pendidikan,'' tegas Dian.

Dian menambahkan, alokasi BOS afirmasi dan BOS kinerja tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja yang sudah dibiayai sumber lain. Seluruh bantuan BOS Afirmasi dialokasikan untuk mendukung kemudahan akses materi pembelajaran.

''Besaran alokasi bantuan digunakan seluruhnya untuk penyediaan akses seperti rumah belajar, langganan daya dan jasa,'' kata dia menjelaskan.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam

wwwwww