Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
2
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
Politik
20 jam yang lalu
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
3
'Gelora Kemerdekaan 2020' dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
Politik
21 jam yang lalu
Gelora Kemerdekaan 2020 dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
4
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
Politik
19 jam yang lalu
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
5
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
Politik
20 jam yang lalu
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
6
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Peristiwa
20 jam yang lalu
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK
Anggota wadah pegawai KPK melakukan aksi menolak pelumpuhan KPK di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. (republika.co.id)
Kamis, 19 September 2019 10:31 WIB
JAKARTA - DPR sudah mengesahkan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun perang melawan pelumpuhan KPK, sebab Indonesia Corruption Watch dan sejumlah elemen masyarakat akan mengajukan uji materi terhadap hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

''Ini perangnya belum berakhir. Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK,'' ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari republika.co.id.

Kurnia mengatakan, materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Menurut dia, uji materi di MK akan berlangsung menarik, karena dalam kesempatan itu pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan di balik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

''Kita akan mendengarkan penjelasan logis dari DPR dan pemerintah kenapa harus terus menerus menaikkan isu revisi UU KPK,'' ucap dia.

Lebih lanjut Kurnia mengatakan bahwa DPR dan pemerintah seharusnya malu dengan dilakukannya uji materi UU KPK di MK. Adanya uji materi tersebut, kata dia, membuktikan bahwa produk legislasi yang ditelurkan oleh DPR dan pemerintah tidak berkualitas.

''Harusnya kan buat undang-undang berkualitas sehingga tidak ada yang mempersoalkan ke MK. Pemerintah dan DPR harusnya malu karena produk legislasinya justru dipersoalkan secara konstitusional di MK,'' ujar dia.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam

wwwwww