Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapal China Kepergok Lintasi Laut Indonesia, Sukamta: Tenggelamkan!
Politik
10 jam yang lalu
Kapal China Kepergok Lintasi Laut Indonesia, Sukamta: Tenggelamkan!
2
Kemenpora Berencana Vaksinasi Atlet, Hetifah Tekankan Skema Prioritas
DPR RI
12 jam yang lalu
Kemenpora Berencana Vaksinasi Atlet, Hetifah Tekankan Skema Prioritas
3
Soal Realisasi Anggaran Tahun 2020, Menpora Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI
Olahraga
10 jam yang lalu
Soal Realisasi Anggaran Tahun 2020, Menpora Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI
4
GG PAN: Pemecatan Arief Budiman Harus Jelas dan Terukur
Politik
12 jam yang lalu
GG PAN: Pemecatan Arief Budiman Harus Jelas dan Terukur
5
Pastikan Pelayanan Prima, 70 'Mystery Shopper' Nyamar jadi Pemohon di Disdukcapil
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Pastikan Pelayanan Prima, 70 Mystery Shopper Nyamar jadi Pemohon di Disdukcapil
6
Fraksi PKS DPR Minta BPK Komitmen Awasi Penyaluran Dana Penanganan Covid-19
Politik
11 jam yang lalu
Fraksi PKS DPR Minta BPK Komitmen Awasi Penyaluran Dana Penanganan Covid-19

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK

Perang Melawan Pelumpuhan KPK Belum Berakhir, ICW: Kawal Proses Uji Materi di MK
Anggota wadah pegawai KPK melakukan aksi menolak pelumpuhan KPK di gedung KPK, Jakarta, beberapa waktu lalu. (republika.co.id)
Kamis, 19 September 2019 10:31 WIB
JAKARTA - DPR sudah mengesahkan revisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun perang melawan pelumpuhan KPK, sebab Indonesia Corruption Watch dan sejumlah elemen masyarakat akan mengajukan uji materi terhadap hasil revisi UU KPK tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

''Ini perangnya belum berakhir. Kita harus mengawasi setidaknya proses judicial review yang sebentar lagi akan dimulai di MK,'' ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana di Jakarta, Rabu, seperti dikutip dari republika.co.id.

Kurnia mengatakan, materi yang akan diuji terkait beberapa pasal krusial yang termuat dalam revisi UU KPK.

Di antaranya keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3). Pasal-pasal tersebut dinilai berpotensi untuk melemahkan lembaga anti rasuah itu.

Menurut dia, uji materi di MK akan berlangsung menarik, karena dalam kesempatan itu pemerintah dan DPR akan secara terbuka menjelaskan kepada publik tentang alasan di balik dilakukannya revisi terhadap UU KPK.

''Kita akan mendengarkan penjelasan logis dari DPR dan pemerintah kenapa harus terus menerus menaikkan isu revisi UU KPK,'' ucap dia.

Lebih lanjut Kurnia mengatakan bahwa DPR dan pemerintah seharusnya malu dengan dilakukannya uji materi UU KPK di MK. Adanya uji materi tersebut, kata dia, membuktikan bahwa produk legislasi yang ditelurkan oleh DPR dan pemerintah tidak berkualitas.

''Harusnya kan buat undang-undang berkualitas sehingga tidak ada yang mempersoalkan ke MK. Pemerintah dan DPR harusnya malu karena produk legislasinya justru dipersoalkan secara konstitusional di MK,'' ujar dia.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Ragam
GoNews Tanggapi Revisi UU KPK, Mahfud: RUU Harus Masuk Prolegnas, Tak Bisa Dibahas Tiba-tiba
GoNews Ingin Kuatkan KPK, Tapi Setujui Revisi UU, Pernyataan Jokowi Dinilai Menyesatkan
GoNews KPK Dilumpuhkan karena Jerat Banyak Wakil Rakyat dan Kepala Daerah Korup
GoNews Lagi, Tim Pengabdi FPP UNP Lakukan Program Pengembangan Nagari Binaan di Kawasan Agrowisata Payo Solok
GoNews Isteri Petani di Kapelgam Pessel Ini Dilatih Mengolah Semangka Afkir Menjadi Aneka Produk Olahan Makanan
GoNews Ciptakan Peluang Kerja, Remaja Putri Beserta Ibu-ibu di Maninjau Ini Diberikan Pelatihan Tata Rias dan Mahendi
GoNews Sehat Belum Tentu Bugar, Begini Perbedaannya
GoNews Antisipasi COVID – 19, Smartfren Antisipasi Kenaikan Trafik Data
GoNews 789.381 Guru Honorer Tak Bisa Digaji Gunakan Dana BOS, PGRI Minta Mendikbud Revisi Juknis
GoNews Hasil Survei Indo Barometer, Prabowo dan Anies Baswedan Capres Terkuat pada Pilpres 2024
GoNews Korban Tewas Akibat Virus Corona Jadi 6 Orang, Iran Tutup Sekolah dan Kampus
GoNews Angin Panas Berkecepatan 60 Kilometer/Jam Terjang Sumbar
GoNews Seluruh Siswi SMPN 1 Turi yang Hilang Ditemukan, Korban Tewas Jadi 10 Orang
GoNews Terus Meluas ke Luar China, WHO Prediksi Virus Corona Akan Menjangkiti Seluruh Negara
GoNews Virus Corona Kembali Renggut Jiwa di Korsel, Terinfeksi 346 Orang, Terbanyak di Luar China
GoNews Jenazah Siswi SMPN 1 Turi Korban Hanyut Sempat Tertukar dan Dimakamkan, Dibongkar Lagi Setelah Ketahuan
GoNews Gigih Bongkar Korupsi, PNS Jujur Ini 53 Kali Dipindahtugaskan dalam 26 Tahun
GoNews Catat Tanggal dan Jamnya, 23 Februari-3 April Terjadi Hari Tanpa Bayangan di 34 Provinsi di Indonesia
wwwwww