Pemerintah Sebut Aksi Mahasiswa Ditunggangi, Pengamat Anggap Tudingan Menyesatkan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ada indikasi pihak tertentu menunggangi aksi demonstrasi menolak UU KPK hasil revisi dan sejumlah RUU yang dilakukan mahasiswa di berbagai kota sejak Senin (23/9).

''Mencermati gelagat perkembangan dinamika yang sekarang, ada indikasi-indikasi (pihak tertentu) yang memanfaatkan situasi,'' kata Tjahjo Kumolo kepada beritasatu.com, Rabu (25/9/2019).

Menurut Tjahjo Kumolo, para pihak yang mencoba membonceng aksi mahasiswa telah terdeteksi. Pihak yang dimaksud pun turut menyusup dalam aksi. ''Saya kira sudah sudah terdeteksi semua, termasuk yang ikut demo. Membaur bersama unjuk rasa mahasiswa. Siapa yang mahasiswa dan yang bukan mahasiswa bisa dideteksi. Misal lewat CCTV, rekaman video, dan lain-lain,'' ungkap Tjahjo Kumolo.

Sehari sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly juga menyebut aksi mahasiswa di sejumlah daerah ditunggangi pihak tertentu untuk tujuan politis.

''Isu demonya dimanfaatkan untuk tujuan politis,'' kata Yasonna melalui keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (24/9).

Yasonna menekankan agar mahasiswa tidak terlibat agenda politik dari pihak tertentu yang memanfaatkan gerakan mahasiswa.

Yasonna mempersilahkan mahasiswa yang kontra terhadap RUU KUHP maupun revisi UU KPK dan lainnya untuk berdiskusi langsung dengan DPR RI atau Menkumham.

''Kalau mau bertanya tentang RUU dateng ke DPR, datang ke saya. Bukan merobohkan pagar,'' ujar Yasonna.

Tudingan Menyesatkan

Tuduhan Mendagri Tjahjo Kumolo dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Lauly dibantah pengamat politik Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandez. Arya menegaskan, tidak melihat demonstrasi mahasiswa ditunggangi pihak tertentu untuk menjegal pelantikan presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang. Gerakan mahasiswa menolak sejumlah UU dan RUU yang dinilai kontroversial itu karena pintu aspirasi di DPR dan pemerintah tertutup.

''Artinya DPR dan pemerintah itu tidak membuka ruang yang besar bagi adanya partipasisi publik dan pembahaasan RUU. Selain itu, proses pembahasan juga tidak transparan dan tidak mendengarkan aspirasi publik,'' kata Arya Fernandez kepada SP di Jakarta, Rabu (25/9/2019).

Menurutnya, terlalu berlebihan bila gerakan mahasiswa dihubungkan dengan upaya penggagalan pelantikan presiden. Ia menegaskan bahwa gerakan mahasiswa dua hari ini murni suatu gerakan yang merasa resah dengan kebijakan kontroversial belakangan ini.

''Itu mungkin tendensi atau kecurigaan yang berlebihan. Bagaimana mungkin ini gerakan terjadi di banyak kota, bahkan oleh beberapa kampus yang selama ini tidak akrab dengan demonstrasi, juga turun ke jalan,'' kata Arya Fernandez.

Dia melihat tuntutan mahasiswa sama yakni pembatalan revisi UU KPK dan RUU lain. ''Tuduhan gerakan mahasiwa ditunggangi saya kira itu cara-cara tidak baik dan menyesatkan untuk mendelegitimasi kekuatan mahasiswa. Ini cara kotor mendelegitimasi gerakan mahasiswa,'' kata Arya Fernandez.

Arya menganalisis bahwa gerakana mahasiwa tidak ada hubungannya dengan pelantikan presiden dan DPR. ''Saya kira rencana pelantikan kecil disuarakan mahasiswa. Kita berharap DPR dan pemerintah mendengar aspirasi mahasiswa. Apalagi pemerintah masih bisa mengeluarkan Perppu revisi UU KPK,'' kata Arya Fernandez.***