Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
DPR RI
23 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
2
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
MPR RI
22 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
3
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
Sepakbola
23 jam yang lalu
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
4
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
Hukum
22 jam yang lalu
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
5
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
6
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Sa'adah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri
Olahraga
20 jam yang lalu
Jadi Ambasador University Leipzig, Nurul Saadah: Ayo Dapatkan Beasiswa di Luar Negeri

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tetap 100 Persen, Fahmi: Kalau Keberatan, Opsinya Turun Kelas

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tetap 100 Persen, Fahmi: Kalau Keberatan, Opsinya Turun Kelas
BPJS Kesehatan. (int)
Senin, 06 Januari 2020 19:12 WIB
JAKARTA - Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tetap sesuai Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yakni 100 persen.

Dikutip dari kompas.com, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko-PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, hal itu disepakati dalam rapat bersama antara Menko-PMK, Menkeu, Menkes, Sekjen Kemensos, Kepala BPJS Kesehatan, Ketua DJSN dan Kepala Staf Kepresidenan, Senin (6/1/2019).

''Sebagaimana telah diketahui bahwa hari ini sesuai tugas Kemenko-PMK, yaitu melakukan koordinasi terhadap kebijakan prioritas. Karena itu sudah diambil kesepakatan dan kesepakatannya bulat, intinya bahwa Perpres Nomor 75 tahun 2019 dilaksanakan seperti apa adanya, '' ujar Muhadjir di Kantor Kemenko-PMK, Jakarta Pusat, Senin.

Perpres tersebut menjelaskan, kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen. Perpres itu resmi berlaku sejak 24 Oktober 2019 lalu.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Fahmi Idris mengatakan, semua pihak telah sepakat bahwa Perpres Nomor 75 Tahun 2019 akan diberlakukan penuh sebagaimana mestinya.

Fahmi mengakui nantinya ada hal teknis yang menjadi imbas kenaikan iuran ini.

''Kalau dirasakan (kenaikannya) berat itu opsinya bisa turun kelas. Kami di BPJS Kesehatan membuka kesempatan seluas-luasnya dengan kemampuan daya beli masyarakat dengan iuran kelas yang berada di bawahnya, '' ujar Fahmi.

Meski begitu, pihaknya memastikan pelayanan medis tetap sama meski ada masyarakat yang memilih turun kelas.

''Pelayanan medik itu sama tidak berubah tetap sama. Tidak ada perbedaan pelayanan walaupun turun kelas. Nah, kelas 1 bisa turun ke kelas 2, kelas 2 ke kelas 3,'' ungkapnya.

''Nanti di kelas 3 yang betul-betul tidak mampu, Kemensos menyampaikan, silakan sama-sama kita mendata yang tidak mampu tersebut untuk nanti didaftarkan sesuai prosedur,'' tambah Fahmi.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

''Untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan perlu dilakukan penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan,'' ujar Jokowi dalam Perpres No.75 Tahun 2019.

Kemudian, penjelasan mengenai kenaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen terangkum dalam Pasal 34 Perpres Nomor 75 Tahun 2019.

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besar iuran yang harus dibayarkan sebesar Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, sebesar Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan sebesar Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

Sementara itu, Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma'ruf menyampaikan bahwa kenaikan iuran tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2020.

''Untuk (kelas) mandiri akan berlaku di 1 Januari 2020, dengan penyesuaian sebagaimana dalam Perpres dimaksud. Kelas I dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000, kelas II dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000, dan kelas III dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000,'' ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (30/10/2019).***

Editor:hasan b
Sumber:kompas.com
Kategori:Ragam

wwwwww