Home > Berita > Umum

Pemprov Sumbar Sulit Kelola Perantau

Pemprov Sumbar Sulit Kelola Perantau
Sabtu, 08 Agustus 2015 18:43 WIB
Penulis: .
SEKITAR 800 ribuan perantau Minang akan mudik lebaran tahun ini. Kalangan dunia usaha melihat ini potensi besar untuk ekonomi, tapi Pemprov Sumatera Barat (Sumbar) mengaku sulit mengelola para perantau ini.
''Masalahnya tidak gampang mengelola rantau oleh provinsi. Perantau lebih dekat ke nagari masing-masing,” kata Gubernur Irwan Prayitno saat diskusi yang digelar Forum Editor, di aula gedung Bank Indonesia Sumbar.

Tapi Ketua Umum ASITA Pusat, Asnawi Bahar yang juga Ketua Kadinda Sumbar melihat sebaliknya. Bahkan ini adalah peluang yang patut diperhitungkan, sedangkan Pemprov cukup membantu memfasilitasi saja.

''Soal mengelola mudik lebaran bagi perantau Minang, apabila distimulus oleh Pemprov tentu akan bermanfaat bagi dunia usaha khususnya industri pariwisata,” kata Asnawi Bahar diamini oleh Ketua ASITA Sumbar, Ian Hanafiah.

Ads
Gubernur Irwan Prayitno mengakui, potensi rantau itu sangat besar terutama saat lebaran ini. Namun menurutnya, diperlukan duduk bersama dulu para pemangku kepentingan agar peluang besar bagi industri wisata itu dapat diraih namun tidak menimbulkan pergesekan-pergesekan antara rantau dan kampung halaman.

Peluang besar itu juga diakui oleh Kepala Perwakilan BI, Puji Atmoko dan Kapolda Sumbar Brigjen Pol Bambang Sri Herwanto. Sebagai orang Jawa, kedua pejabat itu mengakui sangat beda antara orang Jawa pulang mudik lebaran dengan orang Minang pulang mudik lebaran. “Ada keterikatan emosional yang erat antara orang rantau dan kampung halamannya kalau di Minangkabau ini,” kata Puji Atmoko.

Maka dia pun melihat ada potensi besar secara ekonomi maupun sosial bila melihat kegiatan mudik cara orang Minang ini yang disebut Pulang Basamo.

Menurut Kepala Biro Administrasi Pembangunan dan Kerjasama Rantau Setdaprov, Muhammad Yani, paling tidak tahun ini saja diperkirakan 800 ribu orang perantau Minang pulang ke kampung halaman. Namun jika ditanyakan data by name by adress tentang potensi rantau memang belum bisa dibuatkan.

''Paling-paling kita baru bisa menata jumlah perkumpulan atau paguyuban urang awak di berbagai belahan dunia,” katanya. Namun Yani mengakui bahwa potensi rantau itu sangat besar.

Budayawan Nasrul Azwar melihat juga peluang ini perlu diraih oleh dunia usaha Sumbar. ''Jangan serahkan begitu saja kepada travel biro yang ada di luar Sumbar. Kenapa tidak kita menej dari sini. Asal difasilitasi oleh Pemprov, saya kira semua anggota ASITA di Sumbar akan bisa menjual paket perjalanan mudik mereka kepada para perantau. Terlalu pesimis mengatakan kalau orang rantau sulit dimenej, kalau serius, pasti bisa,'' kata Nasrul ‘Mak Naih’ Azwar.

Sekum PWI Sumbar yang juga Wakil Ketua Forum Wartawan Pariwisata Sumbar, Eko Yanche Edrie melihat bahwa ketika perantau mudik saat lebaran kita hanya lebih banyak mengeluarkan sumpah serapah karena terjadi kemacetan di berbagai ruas jalan.

''Lalu orang rantau marah-marah dengan kita yang ada di kampung ini, seolah kita ini salah semua di mata perantau. Tapi sudahlah, biarlah sekali setahun parantau kita marah-marah agar kita mulai basegeh. Dan hendaknya kita yang di kampung halaman dapat memanfaatkan kultur pulang basamo lebaran ini menjadi event yang mendatangkan dampak ekonomi. 800 ribu orang tiap tahun mudik lebaran ke Sumbar, bukankah itu sebuah angka yang melebihi target kunjungan wisata nusantara?'' kata Eko.

Masalahnya, kata Ketua YLKI Dahnil Aswad, orang rantau marah-marah karena tiap lebaran selalu disuguhi kemacetan, parkir yang mahal di Bukittinggi, harga makanan dan souvenir yang main pakuak saja. ''Ini perlu dibenahi dulu, baru event mudik ini bisa dijual oleh teman-teman ASITA,'' kata Dahnil.

Kepala Bagian Perekonomian Kota Bukittinggi, Linda Faroza atas nama Walikota Bukittinggi yang hadir pada acara Dialog Feds itu memang akhirnya terpaksa menerima banyak kritikan dari peserta dialog. Dia menyatakan bahwa Pemko Bukittinggi akan berusaha menata hal-hal yang membuat nama Bukittinggi itu menjadi rusak.

''Kita sudah lakukan imbauan kepada para pedagang untuk tidak membuat harga dan tarif makanan/barang sesuka hatinya. Tapi mungkin ke depan akan lebih maksimal lagi kami awasi, termasuk parkir yang juga paluing sering dikeluhkan,'' katanya.

Kesimpulannya, sebagaimana dikatakan ekonom Unand, Prof. Elfindri, mudik cara orang Minang ini adalah peluang besar yang patut dikelola dengan baik. "Bagaimanapun, pemerintah Provinsi harus bisa menggalang potensi mudik itu, soal teknis serahkan kepada para pelaku usaha. Kalau perlu, urusan rantau ini ditangani oleh biro yang berdiri sendiri jangan melekat dengan biro yang ada sekarang ini,'' kata Elfindri. ***

loading...
Sumber:okezone.com
Kategori:Umum, GoNews Group
wwwwww