Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Cegah Kekacauan Umat di Indonesia, Komisi Agama Minta Pemerintah Responsif
Nasional
23 jam yang lalu
Cegah Kekacauan Umat di Indonesia, Komisi Agama Minta Pemerintah Responsif
2
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
Politik
24 jam yang lalu
Ditinggal Maju Pilkada 2020, Ini Kata Sekwan Soal Pengganti Tiga Pimpinan DPRD Riau
3
Ketua MPR Ajak Mahasiswa Pascasarjana USU Bantu Pecahkan Persoalan Bangsa
Politik
23 jam yang lalu
Ketua MPR Ajak Mahasiswa Pascasarjana USU Bantu Pecahkan Persoalan Bangsa
4
Kemenkop UKM masih Kejar 2 Juta Pelaku UKM Lagi
Pemerintahan
19 jam yang lalu
Kemenkop UKM masih Kejar 2 Juta Pelaku UKM Lagi
5
Digelar Virtual, SKB CPNS Setjen DPR Diupayakan Transparan
DPR RI
18 jam yang lalu
Digelar Virtual, SKB CPNS Setjen DPR Diupayakan Transparan
6
Antisipasi Jadwal Padat, Bali United Panggil Kembali Agus Nova
Sepakbola
19 jam yang lalu
Antisipasi Jadwal Padat, Bali United Panggil Kembali Agus Nova
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Perusahaan di Riau Jangan Asal-asalan Ajukan Penangguhan UMK

Perusahaan di Riau Jangan Asal-asalan Ajukan Penangguhan UMK
ilustrasi.
Senin, 01 Februari 2016 12:15 WIB
Penulis: Ratna Sari Dewi
PEKANBARU - Perusahaan tidak dapat sembarangan melayangkan penangguhan atas Surat Keputusan (SK) Upah Minimum Kerja (UMK) tahun 2016 yang diteken Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, H Arsyadjuliandi Rachman.

Kendati demikian, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Persyaratan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau, Ruzaini, menegaskan pihaknya belum ada menerima surat penangguhan UMK dari perusahaan-perusahaan.

"Kita memang dimintai laporan penangguhan UMK, namun sejauh ini belum ada yang melapor meminta penangguhan UMK," terang Ruzaini.

Jika nantinya ada perusahaan yang mengirimkan surat penangguhan, kata Ruzaini, Disnaker akan melakukan kajian terlebih dahulu. Perusahaan dituntut untuk memberikan keterangan dan alasan yang jelas.

"UMK yang sudah ditetapkan harus diterapkan, masalah penangguhan tidak asal dibuat, harus dilakukan audit dan diketahui alasannya yang jelas. Sudah ada undang-undang yang mengaturnya,"

Lanjut Ruzaini, PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan disebutkan apabila perusahaan kurang dalam membayarkan upah, bisa dikenakan sanksi pencabutan izin dan pidana.

Sementara itu, menurut Ruzaini belum sepenuhnya semua perusahaan di 12 kabupaten/kota menerapkan UMK sesuai Pergub yang diteken Plt Gubri. Jika perusahaan tersebut memang meminta penangguhan upah, maka perusahaan diwajibkan membayar selisih upah baru dengan upah lama yang belum dibayarkan.

"Selama masa penangguhan, upah tetap berjalan dan sisa selisih upah baru dengan upah harus dibayarkan secara rapel," tutup Ruzaini.

Untuk diketahui, Upah Minimum Provinsi (UMP) Riau Tahun 2016 sebesar Rp 2.095.000 atau naik 11,55 persen dari UMP 2015 sebesarĀ  Rp 1.878.000. ***


wwwwww