Sapi Betina Dilarang Dipotong di Riau, Ini Penyebabnya...

PEKANBARU - Untuk melindungi sapi betina produktif dari kemungkinan dipotong, Riau menyusun program penyelamatan. Pemerintah Provinsi Riau merancang program penyelamatan sapi dan kerbau produktif agar daerah tidak tergantung pasok dari luar.

"Jumlah peternakan Riau belum dapat memenuhi permintaan daging. Apalagi pada perayaan haji, hampir 70 persen dipasok dari luar daerah. Pemerintah memandang pengendalian sapi betina produktif sebagai permasalahan strategis yang harus segera diatasi," kata Sekretaris Daerah Pemprov Riau, Ahmad Hijazi menjawab pandangan Fraksi dalam rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengendalian Sapi dan Kerbau Betina Produktif, Kamis (27/10/2016).

Baca Juga: Luar Biasa Program Gertak Birahi Sapi Bali di Siak Diatas Rata-rata

Baca Juga: Siak Panen Anak Sapi Bali, Empat Kecamatan Jadi Prioritas Pengembangbiakan

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Riau Hj. Septina Primawati, MM didampingi Wakil Ketua Manahara Manurung dan Noviwaldy Jusman. Menurut Sekda, penyelamatan tersebut fokus pada Rumah Pemotongan Hewan sebagai langkah pertahanan terakhir.

Aturannya, setiap hewan dipotong harus diperiksa dokter hewan atau petugas maksimal 24 jam sebelum disembelih. Namun pemotongan sapi betina produktif masih kerap dilakukan dengan berbagai alasan terutama karena motif keuntungan jangka pendek sebesar-besarnya.

"Pelaku pemotongan mengaku sulit mencari sapi jantan untuk dipotong karena sudah dibawa ke kota besar. Harga sapi betina juga lebih murah dari sapi jantan dengan ukuran yang sama, sehingga lebih banyak yang membeli," ungkapnya.

Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan semua upaya untuk menyelamatkan sapi betina dengan membuatnya lebih mahal atau sama harga dengan jantan. Meskipun kualitas daging lebih rendah dari jantan, sapi betina merupakan sumber daya genetik yang harus dijaga kelestariannya.

Dalam rapat perdana dipimpin Ketua DPRD Riau yang baru ini penuh dengan hujan interupsi. Rapat ini membahas dua agenda yakni Jawaban Pemerintah Atas Tanggapan Fraksi Tentang Raperda Pengendalian Sapi dan Kerbau Betina Produktif sekaligus pembentukan Pansus serta Raperda Penanganan Penyakit Rabies dan Kesehatan Masyarakat. ***