Apkasindo: Sawit Indonesia Maju, Standar ISPO Disoal

JAKARTA - Potensi yang dihasilkan dari kelapa sawit Indonesia ditengarai menganggu pengelolaan perkebunan nabati seperti kedelai dan minyak bunga matahari milik negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika.

JAKARTA - Potensi yang dihasilkan dari kelapa sawit Indonesia ditengarai menganggu pengelolaan perkebunan nabati seperti kedelai dan minyak bunga matahari milik negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika.

Agar menjaga perkebunannya tersebut, negara-negara Eropa dan Amerika tersebut coba mengintevensi Indonesia untuk menerapkan trade barier, seperti contohnya Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO), High Conservation Value (HCV), dan berbagai standar-standard lain yang terhadap produk kelapa sawit Indonesia bila ingin tetap ikut pada perdagangan global. Padahal Indonesia sudah memiliki kebijakan dan regulasi kelapa sawit nasional, yakni Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) yang telah lama dilaksanakan dan wajib bagi seluruh perusahaan kelapa sawit yang beroperasional di wilayah negara Republik Indonesia.

''Negara-negara di Eropa dan Amerika Serikat itu motifnya karena terganggu hasil perkebunan minyak nabati lain milik mereka, seperti kedelai dan bunga matahari. Kelapa sawit di Indonesia areal lahannya kecil namun pridutivitasnya tinggi, sedangkan minyak nabati lainnya itu di Eropa dan Amerika, lahannya luas tapi produktivitas rendah, bahkan sering rugi,'' ujar Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia, Gus Dalhari Harahap, Selasa (8/11).

Negara-negara di Eropa dan Amerika itu, ucap Dalhari, ingin supaya harga produksi minyak kedelai maupun bunga mataharinya tetap mahal di level global. Selain itu, terjadi keseimbangan harga antara minyak kelapa sawit dan kedelai serta bunga matahari.

''Jadi supaya harga produksi perkebunan mereka tidak jatuh sekali. Apalagi sekarang kelapa sawit amat diminati di perdagangan global,'' Dalhari menuturkan.

Pendapat lain yang dikemukakan Dalhari adalah, untuk menggusur bisnis kelapa sawit Indonesia di level global, selain mengintervensi kebijakan pengelolaan kelapa sawit tadi, negara-negara Eropa dan Amerika juga memainkan isu-isu kampanye hitam.

''Ada saja yang mereka gulirkan isunya, soal lingkungan hidup, kebakaran hutan, efek rumah kaca, tidak berkelanjutan dan lainnya, padahal selama ini petani kelapa sawit Indonesia tidak mengganggu alam. Perkebunan kelapa sawit amat memperhatikan keberlanjutan lingkungan,'' ujar Dalhari.

Terkait kebijakan moratorium penambahan areal kelapa sawit, menurut Dalhari, juga bagian strategi yang dilakukan negara-negara di Eropa dan Amerika untuk menekan Pemerintah Indonesia. Negara-negara di Eropa takut semakin luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, maka akan mematikan kedelai dan minyak bunga matahari.

Dalhari merasa bila upaya negara-negara di Eropa dan Amerika menganggu pengelolaan perkebunan kelapa sawit nasional tak di sadari Pemerintah Indonesia, maka ke depannya korporasi asing bakal merambah menguasai perkebunan kelapa sawit secara keseluruhan.

Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP) merilis, ekspor kelapa sawit Indonesia pada Januari hingga Agustus 2016 mampu menembus k26 negara. Kondisi tersebut tentu saja mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yaitu 13 negara saja. (rls)