Wauw...Senator Asal Sulawesi Utara Ini Hukum Pejuang Demokrasi Myanmar di Ruang Kerjanya

JAKARTA - Sosok pejuang demokrasi, tokoh perempuan yang memiliki keberanian melawan Junta Militer, saat melakukan perlawanan selama berpuluh-puluh tahun dengan konsekuensi di Penjara dan pernah mendapat nobel perdamaian hari ini, Selasa (10/1/2016) di hukum 'gantung' di ruang kerja Senator Sulut di Gedung DPD RI Jakarta.

Hukuman tersebut dilakukan Benny Rhamdani sebagai wujud kekcewaan terhadap tokoh Aung San Suu Kyi. Hukuman gantung ini tentunya bukan yang sebenarnya, tapi dengan memajang foto Aung San Suu Kyi dengan posisi terbalik.

"Karena perjuangan demokrasi iapun dulu di hadiahi nobel perdamaian. Dia sosok yang saya idolakan saat itu, perubahan politik di Myanmar melalui partainya ia berhasil berkuasa. Kekuasaan yang kuat bahkan bisa mempengaruhi parlemen dan Perdana Menteri, tapi terkait pembantaian muslim Rohingnya, saya justru kecewa, karena dia malah tak satupun keluar pernyataan resminya. Seperti ketika ia memperjuangkan demokrasi saat itu," cerita Benny Rhamdani saat ditanya alasan memasang foto Ang San Suu Kyi dengan posisi terbalik.

Sebelumnya, dari pengamatan GoNews.co, foto tersebut masih terpajang seperti biasa diantara foto para tokoh yang ia idolakan seperti, Soekarno, Gus Dur, KH Hasyim Asyari, Ahmad Dinejat, Nelson Mandela dan lainnya.

"Ini bentuk hukuman buat dia," candanya.

Bukan hanya Benny Rhamdani, Aung San Suun Kyi yang menjadi pemimpin de-facto Myanmar, penerima hadiah Nobel Perdamaian kini memang sedang dikecam dunia atas kegagalannya mengakhiri kejahatan militer di bagian barat laut negeri itu.

1,1 juta penduduk negara bagian Rakhine yang menyebut diri mereka muslim Rohingya adalah etnis minoritas yang lama tertindas di negara bermayoritas Budha itu.  Menurut Council of Foreign Policy, Rohingya sudah tinggal di Myanmar sejak abad ke-15.

Ironisnya sampai kini mereka tak diakui sebagai warga negara dan tidak memiliki hak pilih. Para pengamat internasional telah mendokumentasikan pencabutan hak pilih dan diskriminasi yang dialami etnis Rohingya, termasuk dalam hal pembatasan pernikahan, perencanaan keluarga, lapangan kerja, pendidikan dan kebebasan bergerak.

Ketegangan antara warga Budha dan Rohingya meluas sejak 2012 karena dipicu oleh serentetan agresi, termasuk tuduhan pemerkosaan dari kedua belah pihak.  Meningkatnya kekerasan antara warga muslim, warga Budha dan pasukan keamanan di Rakhine menyebabkan ribuan warga Rohingya mengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk Bangladesh.

Awal Oktober silam, tiga pos polisi di sepanjang perbatasan Myanmar-Bangladesh diserang massa yang terkoordinasi sehingga sembilan polisi tewas dan memicu bentrok berhari-hari. 

Dalam pernyataannya, Presiden Htin Kyaw, presiden terselubung untuk Suu Kyi, mengambinghitamkan kelompok militan lokal Aqa Mul Mujahidin (AMM).

Dia menyebut serangan itu adalah usaha mempromosikan ideologi ekstrimis Islam di dalam negara bagian Rakhine yang mayoritas penduduknya muslim.

Htin Kyaw menyebut AMM didanai orang-orang Timur Tengah untuk melancarkan serangan itu. Dia juga menyatakan AMM berafiliasi dengan Organisasi Solidaritas Rohingya, yakni sebuah kelompok bersenjata yang berada di balik ofensif maut terhadap pasukan pemerintah pada 1980-an dan 1990-an.

Menanggapi serangan itu, tentara bersama helikopter serbu belum lama ini dikirimkan ke Rakhine. Sejak itu tentara-tentara ini dituduh membunuh, memperkosa dan menjarah Rohingya. Kejadian ini disebut sebagai episode terburuk kebrutalan pemerintah terhadap etnis Rohingya dalam empat tahun terakhir.

Namun Suu Kyi, aktivis HAM terkemuka yang partai pimpinannya Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang naik berkuasa lewat Pemilu November silam, diam seribu bahasa dalam isu Rohingya ini, bahkan pemerintahannya menolak tuduhan bahwa militer telah menyalahgunakan kekuasaan.

"Jawaban pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar antara tidak berkuasa terhadap militer yang tetap berkuasa atau menganggap melindungi minoritas etnis itu terlalu politis di mata mayoritas kaum nasionalis Budha yang vokal di negeri ini,"kata Ryan Aherin, analis senior Asia pada Verisk Maplecroft.

Krisis Rakhine sudah dibahas dalam pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB di New York pekan lalu di mana duta besar AS untuk PBB mengutarakan keperihatinannya bahwa pemerintahan Suu Kyi tidak bisa menangani masalahnya sendiri.

Akses ke Rakhine juga sangat dibatasi sehingga tidak ada laporan akurat mengenai situasi di sana. Dalam kaitan ini PBB dan Human Rights Watch (HRW) mendesak pemerintah Myanmar mengizinkan badan-badan bantuan dan wartawan independen untuk masuk serta menginvestigasi pelanggaran hak asasi manusia.

Kembali pada hukuman bagi Aung San Suu Kyi di Ruangan kerja Benny Rhamdani, ia bertekad akan membalikkan foto itu sampai idolanya itu bersuara membela masyarakat Rohingnya. "Kalau tak bicara juga, bisa-bisa saya buang nanti," pungkasnya.***