Pemerintah Dorong Pembentukan KEK Arun Lhokseumawe

JAKARTA - Pemerintah mendorong pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe, Aceh. Pemerintah Provinsi Aceh pun telah menyatakan kesiapannya dalam pengusulan KEK tersebut. 

KEK akan dikembangkan oleh Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) dan tiga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketiga BUMN yang akan ikut dalam proyek itu adalah PT Pertamina, PT Pelindo I, dan PT Pupuk Iskandar Muda. 

Pertamina akan mengembangkan sektor minyak dan gas beserta fasilitas infrastruktur pendukungnya. Pelindo I akan menangani urusan pelabuhan dan logistik. 

Pupuk Iskandar Muda dibantu oleh PT Pupuk Indonesia Group akan mengembangkan klaster industri petrokimia yang ramah lingkungan di kawasan tersebut. Sementara itu, Pemerintah Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) akan mengembangkan sektor agro industri pendukung ketahanan pangan.

Dalam rilisnya, Sabtu, 21 Januari 2017, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyambut positif usulan pembentukan KEK itu. Darmin menilai, KEK Arun akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Aceh. Apalagi, pengembang KEK tersebut merupakan sinergi antara BUMN dan BUMD.

“Saya percaya, tiga BUMN bersatu ditambah dengan BUMD akan membuat KEK ini lebih cepat berjalan. Malah mungkin perkembangannya lebih cepat dibanding pendahulunya karena lebih siap,” ujar Darmin dalam pertemuannya dengan Plt Gubernur Aceh Soedarmo, Jumat sore kemarin, di kantornya. 

Melalui pertemuan tersebut, Soedarmo juga ingin mempertegas komitmen pemerintah untuk mempercepat pengusulan KEK Arun, di antaranya dengan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) tentang KEK Arun. Dia berharap, PP itu dapat terbit pada awal Februari mendatang.

Soedarmp mengatakan, secara administratif, usulan dokumen yang diperlukan untuk pengusulan KEK Arun sudah lengkap. "Kami usulkan penerbitan PP sudah ada pada 7 Februari,” kata Soedarmo. 

Darmin berujar, secara prinsip, usulan KEK Arun dapat disetujui. Akan tetapi, Darmin meminta Soedarmo sebagai pengganti sementara pejabat definitif untuk memohon dukungan Menteri Dalam Negeri. Apabila Mendagri sudah setuju, usulan KEK Arun akan diproses.

“Untuk menutup kemungkinan macam-macam, tolong minta persetujuan tertulis dari Mendagri terkait usulan KEK Arun ini. Saya tidak mau, saat gubernur baru terpilih, KEK ini sudah maju jalan malah nanti digoyang-goyang”, kata Darmin tegas.