Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kerangkat Tim Persela Sudah Terbentuk Kata Nil Maizar
Sepakbola
21 jam yang lalu
Kerangkat Tim Persela Sudah Terbentuk Kata Nil Maizar
2
Kadis Dukcapil pun Diminta Berkawan dengan Penjaga Makam
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kadis Dukcapil pun Diminta Berkawan dengan Penjaga Makam
3
Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD RI Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
Politik
6 jam yang lalu
Tindaklanjuti Aspirasi 21 Gubernur, DPD RI Gelar FGD Dana Bagi Hasil Sawit
4
LaNyalla Desak Kapolri Usut Kasus Pembunuhan dan Penangkapan Jurnalis di Sulsel
Peristiwa
6 jam yang lalu
LaNyalla Desak Kapolri Usut Kasus Pembunuhan dan Penangkapan Jurnalis di Sulsel
5
Penguatan Identitas Kuliner Lokal, BOPLBF Gelar Pelatihan Makanan Siap Saji dan 'Packaging'
Peristiwa
6 jam yang lalu
Penguatan Identitas Kuliner Lokal, BOPLBF Gelar Pelatihan Makanan Siap Saji dan Packaging
6
PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
DPR RI
6 jam yang lalu
PMN Gelontorkan Dana ke Jiwasraya, Fraksi PKS Sebut Menkeu Sakiti Rakyat
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Misbakhun: Pelaksanaan UU Desa Harus Sejalan Dengan Visi Presiden Jokowi Membangun Desa

Misbakhun: Pelaksanaan UU Desa Harus Sejalan Dengan Visi Presiden Jokowi Membangun Desa
Anggota DPR RI, Misbakhun. (GoNews.co)
Kamis, 26 Januari 2017 15:18 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Salah satu visi dan misi Presiden Jokowi adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara kesatuan. Agenda prioritas tersebut salah satunya mengimplementasikan Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Pengelolaan dana desa yang digunakan untuk menjalankan pembangunan merupakan visi dan misi Presiden Jokowi yang ingin membangun Indonesia dari pinggiran, dari Jawa Centris menjadi pembangunan yang Indonesia centris," kata anggota Badan Legislasi DPR RI, Mukhamad Misbakhun di Gedung DPR RI Senayan, Kamis (26/01/2017).

Menurut Misbakhun, sejauh ini sosialisasi UU Desa sudah sangat bagus, tinggal lebih menguatkan bahan-bahan sosialisasi dengan mendengar beberapa masukan dari Menteri Desa dan PDT, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Berdasarkan catatan Misbakhun, dua tahun implementasi UU Desa masih menyisakan beberapa permasalahan, diantaranya mandat pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) bagi desa ternyata belum memiliki aturan hukumnya. Persoalan lain, alokasi dana APBN seharusnya ditransfer dari APBN langsung ke desa bukan ke bupati. Kemudian, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang peraturannya belum jelas.

"Masukan dan temuan-temuan dari Mendes dan PDT, BPK, dan BPKP terkait implementasi UU Desa sangat penting untuk menguatkan materi atas evaluasi dua tahun UU Desa berjalan," kata Misbakhun.

Terkait pengelolaan dana desa, Misbakhun menegaskan adanya Inpres yang memandatkan BPKP harus dilibatkan untuk mengawasi dana desa. Kita tahu bahwa dana desa sekarang saat ini per desa sudah hampir 1 M. Padahal dulu kepala desa hanya mengelola dana 20-30 juta.

Politisi Golkar itu mempertanyakan adanya dana desa yang seharusnya digunakan untuk membangun infrastruktur, malah digunakan untuk membangun gapura, pos kamling, dan jalan ke kantor desa. Untuk apa?

"Dana desa jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak ada fungsinya sama sekali untuk mensejahterakan masyarakat desa. Bahwa amanat dana desa ini adalah untuk membangun infrastruktur desa dan mensejahterakan desa sebagaimana visi misi Nawacita Presiden Jokowi," katanya. ***


wwwwww