Zulkifli Hasan: Masalah Warga Eks Timor Timur di NTT Jangan Sampai Jadi Beban Sejarah

JAKARTA - Ketua MPR DR (HC) Zulkifli Hasan, Selasa siang (31/1/2017), menghadiri acara Sosialisasi Empat Pilar MPR sekaligus pelantikan Dewan Pimpinan Pusat Uni Timor Aswa'in (UNTAS) organisasi warga eks Timor Timur di NTT, di Hotel IMA Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tiba di lokasi acara Ketua MPR Zulkifli Hasan disambut oleh pasukan Adat Timor Timur yang mengaku tetap setia pada Negara Repulik Indonesia. Di ball room Hotel Ima, Kupang, telah berkumpul 600 peserta sosialisasi. Mereka adalah warga eks Timor Timur yang tergabung dalam organisasi Uni Timor Aswa'in (UNTAS) unit Kota Kupang dan Kabupaten Kupang.

Sebelum membuka dan memaparkan materi sosialisasi, Zulkifli Hasan terlebih dulu menyaksikan pelantikan DPP UNTAS periode 2016-2021 yang dilakukan oleh Ketua Umum DPP UNTAS Eurico Guteres, SE., MM. Acara ini dihadiri beberapa anggota MPR, yakni: Fary Jemmi Francis (Fraksi Gerindra), Dr. Ali Thaher (Fraksi PAN), Syahrullan (Fraksi PAN), serta sejumlah pejabat dan tokoh masyarakat NTT.

Selain itu, hadir pula Wakil Ketua DPR Dr. Fadli Zon, MSc., yang pada kesempatan itu ia diundang sebagai pembicara dalam seminar bertajuk: "Eksistensi Warga Timor Timor yang Tetap Setia pada Negara Republik Indonesia."

Zulkifli Hasan dalam sambutannya, pertama-tama menanggapi sambutan Ketua Umum UNTAS Eurico Guteres yang menympaikan tentang nasib warga eks Timor Timur di NTT. Zulkifli Hasan menyatakan, persoalan yang dihadapi warga eks Timor Timur yang tergabung dalam UNTAS harus diselesaikan, kalau tidak akan menjadi beban sejarah.

"Masalah kewarganegaraan, mengenai nasib dan soal keperdataan warga UNTAS harus kita selesaikan, jangan sampai menjadi beban sejarah," tegas Zulkifli.

Ia merujuk pada TAP MPR No. V/MPR/ 1999 tentang Jajak Pendapat di Timor Timur masih tetap berlaku dengan ketentuan. "Jadi, pasca jajak pendapat di Timor Timur ada hal penting yang harus diselesaikan," ujar Zulkifli.

Pada kesempatan itu, Zulkilfi juga menyinggung soal Pilkada yang sekarang cukup ramai. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) asal Lampung ini memaparkan pengalamannya berkunjung ke berbagai daerah. Tahun lalu, menurut Zulkifli, 260 Pilkada diselenggarakan ternyata tak ada masalah. "Tidak ada rumah terbakar, semuanya berjalan lancar," katanya.

Secara khusus, ia mengambil contoh NTT. "Saudara lihat sendiri, di NTT ini Ketua DPRD Provinsinya muslim, padahal di sini mayoritas Katolik. Tidak ada masalah," ungkap Zulkifli. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Sula dan di Provinsi Kalimantan Barat. Nyatanya kompak saja.

Hanya Jakarta ada masalah. Karena apa? Menurut Zulkifli Hasan, mungkin karena Jakarta ibu kota atau apa? Untuk itu, Zulkifli menyarankan agar daerah lain tidak usah ikut-ikutan Jakarta. Dan, ia berharap, setelah Pilkada, Jakarta bisa bersatu kembali.

Zulkifli Hasan berharap, NTT bisa menjadi model. Karena, "Apa yang kita lihat, kita rasakan, NTT telah membuktikan adanya keberagaman dalam kebersamaan, saling menghormati, dan saling menghargai walaupun berbeda. "Itulah inti daripada Pancasila," ujar Zulkifli Hasan.