Kabar Buruk Untuk Aceh, Proyek Rehabilitasi Bencana Singkil Berpotensi Bocor Rp850 Juta

JAKARTA - Beberapa bulan yang lalu, Aceh kembali tertimpa musibah. Pasca Gempa, Pemerintah kembali melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang tertimpa bencana.

Salah satunya adalah proyek rehabilitasi dan rekonstruksi jalan Penaggalan yang akan dikerjakan di Kawasan Lipat Kajang, Kabupaten Aceh Singkil.

Pembangunan tersebut, tentunya adalah pekerjaan dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), di tahun 2017 melalui Pelaksanaan Jalan Nasional wilayah II Provinsi Aceh.

Tak tanggung-tanggung Kemen PUPR sudah menyiapkan anggaran untuk jalannya proyek ini sebesar Rp15 miliar. Dimana, tujuan proyek ini untuk daerah bencana agar jalan Penanggalan - Lipat Kajang bisa direhabilitasi atau rekonstruksi akibat banjir dan longsor.

Meski proyek ini bagus buat rakyat lantaran untuk menanggulangi bencana. Tapi, CBA (Center For Budget Analysis) dalam proyek ini menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp850,446,000,karena pihak Kemen PURR mengesampingkan perusahaan dengan tawaran yang lebih terjangkau atau efesien, dan memenangkan perusahaan yang harga penawaran "setinggi" langit atau lebih mahal.

Dimana, pemenang lelang ini adalah PT. Bafadhal Prima yang beralamat di Jl. Mangga Ujung Gp. Lueng Bata Kec. Lueng Bata - Banda Aceh (Kota) -Aceh. Adapun penawaran anggaran pemenang lelang sebesar Rp13,032,771,000 angka tersebut jauh lebih mahal dibanding tawaran PT. Hinoka Mulia senilai Rp12,182,325,000

"Untuk itu, kami dari CBA meminta kepada menteri PURR untuk tidak merealisasikan dan tanda tangan kontrak dalam proyek ini. Atau batalkan proyek ini, untuk menyelamatkan uang negara yang berpotensi bocor," ujar koordinator CBA, Jajang Nurjaman kepada GoNews.co, Kamis (2/1/2017) di Jakarta.

"Kalau proyek ini tetap dilanjutkan atau kontraknya ditanda tangani kedua belah pihak, maka kami mendorong aparat hukum seperti KPK untuk melakukan penyelidikikan dalam proyek "rehabilitasi daerah bencana Jalan Penanggilan - lipat kajang ini," timpalnya.

Karena kata Jajang, dalam proses lelang proyek ini ada indikasi penyimpangan atau menyalahi aturan, seperti semua sanggahan harus hanya 5 hari kerja setelah surat sanggahan diterima.

Namun kenyataannya, pihak kemen PURR membuat masa sanggahan hasil lelang sampai 10 hari kerja. Dan perubahaan jadwal ini dilakukan pada hari terakhir pula.

"Hal ini jelas sudah melanggar perpres (peraturan presiden) No.54 tahun 2010, beserta perubahaannya perpres No.4 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. ***