Sekwan Akui tak Ada Tenaga Honor Sisipan Masuk Dianggaran Jasa Keamanan Gedung DPRD Riau

PEKANBARU - Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Riau mengaku tidak ada yang namanya tenaga honorer disisipkan dalam penganggaran proyek jasa keamanan gedung DPRD Riau senilai Rp5,6 miliar. Namun ada 65 orang yang selama ini melekat sebagai tenaga keamanan masing-masing anggota dewan.

Menurut Kaharuddin, 136 personil tersebut memang tidak ditempatkan di kantor DPRD Riau saja, tapi juga di rumah dinas pimpinan DPRD Riau, dan juga ada yang melekat dengan 65 anggota DPRD Riau. Mereka yang selama ini melekat ke anggota dewan belum mendapatkan pelatihan khusus. Namun demikian, hal itu akan dilaksanakan secara bertahap.

"Selain itu, pengamanan yang melekat ke anggota DPRD saat ini masih belum semuanya bersifat tetap. Karena sebagian anggota dewan ada yang mau ganti, dan ada juga yang tetap memakai pengamanan sebelumnya. Tapi pelatihan pasti kami berikan, ada tahapannya nanti," kata Kaharuddin, Rabu (8/3/2017).

Kaharuddin juga menjelaskan, dalam penganggaran pengamanan DPRD Riau tersebut, tidak ada yang fiktif, seperti kabar-kabar yang berkembang beberapa waktu belakangan. Karena masing-masing dari 136 orang tersebut ada orangnya. "Tidak ada yang fiktif. Kalau mau dibuka silahkan, tak masalah, setiap orangnya ada," imbuhnya.

Kaharuddin juga membantah adanya mark up yang terjadi dalam penganggaran tersebut, karena pengamanan itu sudah diserahkan kepada pihak ketiga, melalui lelang, dan prosedur yang jelas.

"Kalau pengelolaannya melalui swadaya mungkin ada peluang terjadi mark up, tapi kalau dilelang, tentu kami sudah jelas mengikuti peraturan dan prosedural yang jelas," ulasnya.

Diakui, saat ini anggaran tersebut jumlahnya cukup banyak. Namun hal itu dikarenakan semua pembayaran untuk tiap personil dilakukan secara profesional. "Mulai dari BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan lainnya. Spek-nya jelas, semua mengikuti aturan undang-undang," tuturnya.

Dia juga menambahakan, pengamanan kantor DPRD Riau tersebut memang baru dilakukan tahun ini, hal ini menurutnya menimbang adanya kejadian penemuan tempat pemakaian narkoba di lantai III kantor DPRD Riau pada tahun 2016 lalu.

"Tahun kemarin kami kan ada dapat musibah soal temuan narkoba, kami akui pengamanan lemah saat itu. Makanya saat ini lebih diperketat," jelasnya.

Tenaga Supir

Namun hal berbeda diakui beberapa supir dan staf anggota DPRD Riau yang tak ingin dituliskan namanya. Mereka mengaku khawatir adanya sistem perubahan anggaran gaji yang selama ini diterima dialihkan ke outsourcing melalui pihak PT. Karya Satya Abadi (KSA) sebagai pengelola jasa pengamanan gedung DPRD Riau.

"Sejak perubahan gaji kami jadi terhambat, bahkan kabarnya dikurangi. Gaji kami hanya dibayar Rp80 ribu dikali 22 hari atau sekitar Rp1,8 juta," sebut salah seorang staf anggota DPRD Riau.

Baca Juga: KIB Segera Laporkan Dugaan Penggunaaan Anggaran Jasa Keamanan di DPRD Riau yang tak Sesuai Peruntukan

Nasib mereka juga digantung karena masuk dalam anggaran perusahaan PT KSA tetapi bukan sebagai karyawan perusahaan, sehingga hak sebagai karyawan terancam.***