Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada, Desak KPK Awasi Kasus Sengketa Pilkada di MK

JAKARTA - Kurang lebih enam puluh orang yang mengatasnamakan diri dari Aliansi Masyarakat Peduli Pilkada melakukan aksi demonstrasi di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).

Menurut Ketua AMPP, Benny Setiawan, tujuan kedatangan mereka ke gedung KPK yaitu agar lembaga anti rasuah secara intensif memantau dan awasi penyelesain sejumlah kasus Pilkada yang ditangani Mahkamah Konstitusi, khususnya Kabupaten Bireuen di Aceh.

"Kami melihat ada indikasi main mata dalam kasus-kasus ini. Khususnya yang di Bireuen itu. Jika tidak diawasi oleh lebaga seperti KPK, bisa jadi akan ada lagi hakim yang lupa terhadap amanah konstitusi yang mereka emban," kata Benny di Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (29/3/2017).

Selain itu, mereka juga meminta agar para Hakim MK yang bertugas tidak main-main dengan profesinya. Sebab, di pundak mereka kedaulatan hukum yang dipertaruhkan.

Pernyataa tersebut didasarkan pada beberapa kasus yang pernah terjadi sebelumnya, di mana hakim MK main mata dengan salahsatu pihak yang sedang bersengketa, dan akhirnya masuk bui.

"Hakim harus netral. Tidak boleh ada yang diberikan keistimewaan. Hukum yang harus dijadikan panglima. Kita sudah cukup malu melihat hakim-hakim MK yang terlalu mudah disuap. Ini bukan saja soal tegaknya hukum di Indonesia, tapi juga citra Indonesia di mata dunia," ujar Benny.

"Intinya, kami minta MK netral. Tidak berpihak. Kami minta KPK secara terus menerus mengawasi kasus-kasus yang ditangani MK. Khususnya kasus Pilkada Bireuen di Aceh sana. Karena ini kami melihat ada indikasi keberpihakan hakim," imbuh Benny. ***